UU Cipta Kerja Beri Ruang Bagi Serikat Pekerja
Logo BeritaSatu

UU Cipta Kerja Beri Ruang Bagi Serikat Pekerja

Rabu, 7 Oktober 2020 | 18:27 WIB
Oleh : Lona Olavia / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Undang-undang (UU) Cipta Kerja memberikan ruang bagi serikat pekerja atau serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kita sama sekali tidak meniadakan peran serikat pekerja, serikat buruh dalam mengadvokasi anggotanya ketika mengalami persoalan PHK dengan pengusahanya,” tegas Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam konferensi pers UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).

Ida pun membantah, UU ini memangkas ketentuan persyaratan dan tata cara PHK. Pasalnya, ketentuan dan syarat tata cara PHK tetap diatur sebagaimana Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahkan, UU Cipta Kerja justru semakin mempertegas pengaturan mengenai upah proses sebagai pekerja atau buruh selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini juga sebagaimana ketentuan Mahkamah Konstitusi tahun 2011 ketika PHK masih ada dalam proses, maka buruh masih mendapatkan upah dan ini ditegaskan di UU Cipta Kerja.

Ida menambahkan, UU Cipta Kerja juga tidak menghapus ketentuan upah minimum. “Jadi banyak yang berkembang bahwa upah minimum dihapus. Jadi upah minimum ini tetap kita atur kemudian ketentuannya tetap mengacu Undang-undang 13 Tahun 2003 dan PP 78 2015 memang selanjutnya tetap diatur Peraturan Pemerintah,” tegasnya.

Nantinya, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini akan mengatur lebih detail formula upah. “Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi,” imbuh dia.

Ida juga menegaskan, ketentuan upah minimum kabupaten atau kota juga dipertahankan. Adapun, yang baru dalam undang-undang ini ialah penghapusan penangguhan pembayaran upah minimum.

Lebih lanjut, Ida mengaku dalam UU ini, banyak sekali terjadi distorsi informasi terutama yang menyangkut soal ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dia pun sangat berharap agar masyarakat khususnya para pekerja untuk membaca secara utuh isi dari UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang sudah disahkan melalui Paripurna DPR, Senin (5/10/2020) kemarin. Hal itu dikatakannya sangat penting untuk menjawab kesalahpahaman yang beredar di publik.

Ida pun menyampaikan tidaklah benar bahwa ketentuan sanksi pidana Ketenagakerjaan itu dihapuskan. Sebab, ketentuan mengenai sanksi pidana Ketenagakerjaan semuanya dikembalikan seperti halnya dalam UU 13 Tahun 2003.

“Dari beberapa hal tersebut, maka bisa diketahui bahwa banyak distorsi yang berkembang di masyarakat yang sesungguhnya jauh dari kenyataannya,” tegas Ida.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bawaslu: Hanya 14 Persen Paslon Lakukan Kampanye Daring

Kampanya daringdengan pembuatan laman resmi paslon, menyebarkan konten di akun resmi media sosial, hanya ditemukan dilakukan di 37 kabupaten/kota.

POLITIK | 7 Oktober 2020

KSP Sarankan Buruh Tidak Demonstrasi karena Rawan Covid-19

Kalau ada yang keberatan dengan substansi dalam UU Cipta Kerja, Donny menyarankan untuk mengambil jalur konstitusional seperti judicial review di MK.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Pemerintah Siap Hadapi Judicial Review UU Cipta Kerja

Donny mengaku perumusan Omnibus Law Cipta Kerja tidak dapat memuaskan semua pihak. Bagi pihak yang merasa tidak puas, disarankan menempuh judicial review.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Wapres Ingatkan ASN Harus Netral pada Pilkada Serentak

Dalam kurun waktu seminggu masa kampanye Pilkada 2020 terdapat 1300 laporan dan 600 di antaranya terkait kasus netralitas ASN.

POLITIK | 7 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Disahkan, AHY: Saya Mohon Maaf, Kami Belum Cukup Suara

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya kalangan buruh.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Kampanye Tatap Muka Paling Diminati, Protokol Kesehatan Dilanggar

Data pengawasan Bawaslu menunjukkan, kampanye tatap muka dengan pertemuan terbatas masih menjadi metode yang paling diminati peserta pemilihan.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Mahfud MD: Jadikan Protokol Kesehatan Bagian Kampanye Kreatif

Mahfud menilai pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak 2020 selama hampir dua pekan berjalan cukup baik.

POLITIK | 6 Oktober 2020

KPU Kota Depok Dorong Paslon Gelar Kampanye Daring

Kampanye daring lebih efektif mencegah terjadinya klaster Covid-19.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Tokoh Adat: Papua Bagian NKRI Sudah Final

Jika ada yang beranggapan bahwa pelaksanaan otsus gagal, maka seharusnya masyarakat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah daerah yang mereka pilih.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Perkuat Kewenangan, DPD Minta Tidak Diatur dalam UU MD3

DPD harus punya UU sendiri yang merupakan turunan dari UUD 1945, Pasal 22 C ayat 4 dan Pasal 22 D ayat 4.

POLITIK | 6 Oktober 2020


TAG POPULER

# Penganiayaan Perawat


# Reshuffle Kabinet


# Vaksinasi Covid-19


# Larangan Mudik


# Vaksin Nusantara



TERKINI

Pulihkan Ekonomi Jakarta, Gubernur Anies Buka Potensi Kerja Sama Antara Daerah

MEGAPOLITAN | 3 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS