Pengamat: Covid-19 Tidak Memengaruhi Elektabilitas Gubernur Jadi Capres
Logo BeritaSatu

Pengamat: Covid-19 Tidak Memengaruhi Elektabilitas Gubernur Jadi Capres

Rabu, 7 Oktober 2020 | 21:36 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA Adjie Alfaraby menilai penanganan Covid pada umumnya tidak mempengaruhi elektabilitas para gubernur untuk Capres. Alasannya, hingga saat ini tidak ada wilayah yang keberhasilan penanganan Covid-19 terlihat begitu menonjol.

“Semua wilayah mengalami pasang-surut kasus,” kata Adjie di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Ia melihat memang ada catatan tersendiri buat DKI. Di awal pandemi, Anies mendapat kredit khusus karena mengambil sejumlah kebijakan populis. Saat itu publik memang lebih risau soal ancaman kesehatan dari pandemi Covid. Anies punya sentimen saat itu, bahkan lebih dulu kebijakannya dibanding pusat.

Namun di Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua, meski kebijakan Anies dibenarkan dari pertimbangan kesehatan, namun atmosfer publiknya sudah berubah. Mayoritas publik lebih takut ancaman ekonomi rumah tangganya yang mulai tergerus karena Covid-19.

“Kebijakan Anies periode kedua memang tak membuat sentimen negatif yang signifikan terhadap Anies, namun juga tak punya dampak positif buat Anies,” jelas Adjie.

Dia melihat peluang dari empat gubernur dicalonkan bukan hanya tergantung pada posisi mereka sebagai kader partai atau bukan. Faktor pamor dan elektabilitas mereka menjelang pilpres nanti juga akan menjadi penentu. Jika elektabilitas mereka bagus, maka partai politik akan melirik. Karena partai juga punya kepentingan tokoh yang menjadi Capres menjadi magnet elektoral terhadap partainya

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengemukakan penangananan Covid-19 di masing-masing wilayah mempengaruhi popularitas Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Khofifah Indar Parawansa. Pasalnya, penanganan Covid menjadi isu utama setahun terakhir dan daerah Jawa tempat persebaran paling banyak. Pemilih di Jawa juga paling banyak sehingga menjadi sorotan media maupun publik secara nasional.

“Umumnya persepsi publik terhadap para gubernur itu di daerah masing-masing kan cenderung positif. Keempatnya juga sudah lama masuk dalam daftar kandidat potensial untuk Pilpres 2024,“ kata Djayadi.

Ia melihat dari empat nama itu, saat ini belum ada nama yang dominan karena Pilpres masih jauh, masih empat tahun lagi. Semuanya masih punya peluang yang kurang lebih sama. Siapa yang paling dilirik partai, bergantung elektabilitas masing-masing dan negosiasi politik menjelang Pilpres.

“Mungkin petanya mulai cukup terlihat tahun 2023, setahun menjelang pilpres,” tegas Djayadi.

Dia melihat yang namanya petahana apalagi yang potensial menjadi Capres dan Cawapres, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar pasti kinerjanya dinilai secara politik, baik oleh publik, oleh para pendukung, maupun para penentangnya. Kinerja selama 2020 pasti juga dinilai berdasarkan kemampuan menangani Covid-19.

“Jadi suka atau tidak suka, Covid 19 juga menjadi panggung politik,” ujar Djayadi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

UU Cipta Kerja Beri Ruang Bagi Serikat Pekerja

UU Cipta Kerja memberikan ruang bagi serikat pekerja atau serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Bawaslu: Hanya 14 Persen Paslon Lakukan Kampanye Daring

Kampanya daringdengan pembuatan laman resmi paslon, menyebarkan konten di akun resmi media sosial, hanya ditemukan dilakukan di 37 kabupaten/kota.

POLITIK | 7 Oktober 2020

KSP Sarankan Buruh Tidak Demonstrasi karena Rawan Covid-19

Kalau ada yang keberatan dengan substansi dalam UU Cipta Kerja, Donny menyarankan untuk mengambil jalur konstitusional seperti judicial review di MK.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Pemerintah Siap Hadapi Judicial Review UU Cipta Kerja

Donny mengaku perumusan Omnibus Law Cipta Kerja tidak dapat memuaskan semua pihak. Bagi pihak yang merasa tidak puas, disarankan menempuh judicial review.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Wapres Ingatkan ASN Harus Netral pada Pilkada Serentak

Dalam kurun waktu seminggu masa kampanye Pilkada 2020 terdapat 1300 laporan dan 600 di antaranya terkait kasus netralitas ASN.

POLITIK | 7 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Disahkan, AHY: Saya Mohon Maaf, Kami Belum Cukup Suara

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya kalangan buruh.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Kampanye Tatap Muka Paling Diminati, Protokol Kesehatan Dilanggar

Data pengawasan Bawaslu menunjukkan, kampanye tatap muka dengan pertemuan terbatas masih menjadi metode yang paling diminati peserta pemilihan.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Mahfud MD: Jadikan Protokol Kesehatan Bagian Kampanye Kreatif

Mahfud menilai pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak 2020 selama hampir dua pekan berjalan cukup baik.

POLITIK | 6 Oktober 2020

KPU Kota Depok Dorong Paslon Gelar Kampanye Daring

Kampanye daring lebih efektif mencegah terjadinya klaster Covid-19.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Tokoh Adat: Papua Bagian NKRI Sudah Final

Jika ada yang beranggapan bahwa pelaksanaan otsus gagal, maka seharusnya masyarakat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah daerah yang mereka pilih.

POLITIK | 6 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS