AHY Sebut Benny Harman "Macan Parlemen"
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

AHY Sebut Benny Harman "Macan Parlemen"

Kamis, 8 Oktober 2020 | 12:45 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi Fraksi PD (FPD) DPR yang melakukan aksi walk out saat sidang paripurna pengesahan UU Cipta Kerja (Ciptaker). Secara khusus, AHY juga menyebut Anggota DPR dari FPD, Benny K Harman sebagai "macan parlemen".

AHY mengaku kerap menyapa Benny dengan panggilan Bang BKH. AHY pun sering berdiskusi dengan Benny yang merupakan wakil ketua umum (waketum) PD.

“Selain politisi senior dan waketum Partai Demokrat dari NTT, ia juga dikenal sebagai macan parlemen karena keberaniannya untuk menyuarakan aspirasi Rakyat di DPR,” tulis AHY di akun twiterrnya seperti dikutip Beritasatu.com, Kamis (8/10/2020).

AHY berbincang dengan Benny, Rabu (7/10/2020). “Bang BKH mendesak agar hak fraksi menyampaikan pendapat bisa dibacakan serta mendesak agar dilakukan voting, karena dua dari sembilan fraksi tidak menyetujui pengesahan RUU Ciptaker,” ungkap AHY terkait topik pembicarannya.

AHY pun menyebut, “Ketika desakan, yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan persidangan DPR RI ini, tetap ditolak oleh pimpinan sidang, Bang BKH memimpin FPD untuk walk out, sebagai bentuk ketidaksetujuan dan penolakan atas berbagai cacat prosedur dan cacat substansi yang terjadi dalam pembahasan omnibus law tersebut.”

AHY pun menyemangati Benny dan jajaran FPD, termasuk para kader di daerah. AHY berharap suara rakyat didengarkan dan senantiasa menjalin koalisi dengan rakyat. “Suara rakyat, suara Tuhan. kehendak rakyat, kehendak Tuhan,” kata AHY.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wakil Ketua Baleg: UU Cipta Kerja Bukan Hapus 74 UU yang Terdampak

Ketentuan cuti haid masih ada dan berlaku sebagai hak karyawati karena itu tetap diatur dalam UU nomor 13/2013 tentang ketenagakerjaan.

POLITIK | 8 Oktober 2020

Yunarto: Covid-19, Panggung Kepala Daerah Menuju Capres

Situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang memang membuat panggung elektoral lebih tersedia buat para kepala daerah.

POLITIK | 7 Oktober 2020

PDIP Ingin Laut Jadi Jalan Kemakmuran Indonesia

PDIP mendorong para kepala daerah dan kader yang duduk sebagai pimpinan dewan untuk mewujudkan program membangun kampung nelayan berkualitas.

POLITIK | 7 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Perkuat Aspek Lingkungan dan Kehutanan

Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan, aspek lingkungan dan kehutanan dalam UU Cipta Kerja justru diperkuat.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Pengamat: Covid-19 Tidak Memengaruhi Elektabilitas Gubernur Jadi Capres

Hingga saat ini tidak ada wilayah yang keberhasilan penanganan Covid-19 terlihat begitu menonjol.

POLITIK | 7 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Beri Ruang Bagi Serikat Pekerja

UU Cipta Kerja memberikan ruang bagi serikat pekerja atau serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Bawaslu: Hanya 14 Persen Paslon Lakukan Kampanye Daring

Kampanya daringdengan pembuatan laman resmi paslon, menyebarkan konten di akun resmi media sosial, hanya ditemukan dilakukan di 37 kabupaten/kota.

POLITIK | 7 Oktober 2020

KSP Sarankan Buruh Tidak Demonstrasi karena Rawan Covid-19

Kalau ada yang keberatan dengan substansi dalam UU Cipta Kerja, Donny menyarankan untuk mengambil jalur konstitusional seperti judicial review di MK.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Pemerintah Siap Hadapi Judicial Review UU Cipta Kerja

Donny mengaku perumusan Omnibus Law Cipta Kerja tidak dapat memuaskan semua pihak. Bagi pihak yang merasa tidak puas, disarankan menempuh judicial review.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Wapres Ingatkan ASN Harus Netral pada Pilkada Serentak

Dalam kurun waktu seminggu masa kampanye Pilkada 2020 terdapat 1300 laporan dan 600 di antaranya terkait kasus netralitas ASN.

POLITIK | 7 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS