Hadar: Aturan Pilkada Tidak Kokoh Memberikan Kenyamanan 
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Hadar: Aturan Pilkada Tidak Kokoh Memberikan Kenyamanan 

Kamis, 8 Oktober 2020 | 20:50 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay menilai berbagai aturan Pilkada saat ini tidak kokoh menjadi pagar untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam memberikan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Aturan yang ada saat ini, dinilai sangat lemah dan tidak menjangkau sama sekali kondisi pandemi Covid-19.

"Kita mendorong supaya bisa terbitkan Perpu kembali,” kata Hadar dalam diskusi bertema "Titik Rawan Pilkada Masa Pandemi" di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Ia melihat, sanksi bagi pelanggar kesehatan sangat lemah. Sanksi hanya berupa teguran tertulis hingga penghentian kegiatan kampanye. Padahal, kepatuhan menjalankan protokol kesehatan sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi.

"Itu belum diatur (sanksi, red) di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Belum juga sanksi-sanksi lain terpisah UU-nya. Penegak hukum juga berbeda-beda. Jadi aturan sekarang tidak kokoh menjadi pagar aman untuk Pilkada,” jelas Hadar.

Pendiri sekaligus peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) menyebut, penerbitan Perppu sangat perlu karena berbagai keterbatasan aturan yang ada.

"Perpu harus memuat sanksi diskualifikasi bagi para pelanggar aturan kampanye. Perpu juga berisikan aturan dibolehkan pemilihan lewat kotak pos atau dibolehkan melakukan pemilihan pendahuluan sebelum tanggal 9 Desember," tegasnya.

Hadar menyebutkan, Korea Selatan (Korsel) berhasil melaksanakan Pemilu ditengah pandemi karena masyarakat tertib menjalankan protokol kesehatan. Aturan Pemilu juga membolehkan pemilihan lewat kotak pos dan pemilihan lebih awal sebelum hari pencoblosan.

Menurut Hadar, berbagai aturan yang ada saat ini dipaksakan untuk mengikuti situasi pandemi Covid-19. Aturan dicocok-cocokan agar sesuai dengan kondisi pandemi. Berbagai aturan PKPU hanya tambal-sulam agar bisa memenuhi kondisi pandemi. Padahal sesungguhnya memang tidak cukup karena pandemi sangat kompleks.

Dia mengingatkan jika Pilkada gagal, yang disalahkan bukan DPR dan Pemerintah tetapi penyelenggara Pemilu. Dia meminta KPU agar benar-benar memperhatikan hal detail terkait pelaksanaan Pilkada agar tidak menjadi korban ketika terjadi masalah saat pelaksanaan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jumlah Klaster Covid-19 DPR Bisa Jadi Lebih dari Laporan

Tidak semua anggota dewan itu melaporkan dan berkenan dilaporkan positif Covid-19.

POLITIK | 8 Oktober 2020

5 Versi UU Cipta Kerja Beredar, Baleg DPR Sebut Masih Lakukan Perbaikan

"Perbaikan merupakan hal biasa dan wajar, karena naskah RUU Cipta Kerja hampir 1.000 halaman," kata Achmad Baidowi.

POLITIK | 8 Oktober 2020

KPU: Penundaan Pilkada Tergantung Kondisi Daerah

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengemukakan penundaan Pilkada 2020 sangat bergantung pada kondisi daerah tempat dilaksanakan Pilkada.

POLITIK | 8 Oktober 2020

Baleg Golkar Jelaskan Alasan di Balik Pesangon Buruh Dikurangi

Pada praktiknya, banyak perusahaan yang tidak sanggup membayar pesangon 32x gaji. Dengan adanya UU Cipta Kerja, pesangon 25x gaji menjadi jalan tengah.

POLITIK | 8 Oktober 2020

DPR Reses, Massa Buruh Membubarkan Diri

Massa buruh membubarkan diri setelah mengetahui kalau anggota DPR sedang reses dan polisi memberikan imbauan agar tidak demo di tengah pandemi.

POLITIK | 8 Oktober 2020

MK Tegaskan Penanganan Gugatan UU Cipta Kerja Tak Terpengaruh Pernyataan Jokowi

MK tak terlibat dalam dukung mendukung suatu UU atas nama kewenangan yang dimiliki.

POLITIK | 8 Oktober 2020

Pernyataannya Saat Rapat Panja RUU Ciptaker Beredar, Benny Harman: Buka Seluruhnya

Potongan video rapat Panitia Kerja (panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) pada 28 September beredar di media sosial (medsos).

POLITIK | 8 Oktober 2020

AHY Sebut Benny Harman "Macan Parlemen"

Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi Fraksi PD DPR saat sidang paripurna pengesahan UU Cipta Kerja.

POLITIK | 8 Oktober 2020

Wakil Ketua Baleg: UU Cipta Kerja Bukan Hapus 74 UU yang Terdampak

Ketentuan cuti haid masih ada dan berlaku sebagai hak karyawati karena itu tetap diatur dalam UU nomor 13/2013 tentang ketenagakerjaan.

POLITIK | 8 Oktober 2020

Yunarto: Covid-19, Panggung Kepala Daerah Menuju Capres

Situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang memang membuat panggung elektoral lebih tersedia buat para kepala daerah.

POLITIK | 7 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS