Puan Dorong Pemerintah Gandeng Buruh Bahas Aturan Turunan UU Ciptaker
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Puan Dorong Pemerintah Gandeng Buruh Bahas Aturan Turunan UU Ciptaker

Jumat, 9 Oktober 2020 | 10:04 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Misalnya mengenai pengupahan, jaminan kehilangan pekerjaan, tenaga kerja asing, serta hubungan kerja.

“Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memerinci UU Cipta Kerja,” kata Puan, Jumat (9/10/2020).

Puan menegaskan, DPR akan mengawal dan memastikan ketentuan teknis tersebut dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. “DPR RI akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua,” ungkap Puan.

Puan menegaskan DPR telah melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan UU Ciptaker. Pembahasannya pun dilakukan transparan dan terbuka, serta dapat disaksikan masyarakat melakui siaran langsung di laman DPR. Untuk mengakomodasi aspirasi kelompok pekerja, kata Puan, DPR membentuk tim perumus bersama kelompok pekerja yang merasa belum diakomodasi pemerintah.

“UU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia, melainkan juga untuk memperluas lapangan kerja yang baik,” imbuh Puan.

Puan menegaskan DPR akan mengawasi penerapan UU Ciptaker agar tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Apabila undang-undang itu dinilai belum sempurna, maka sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan undang-undang tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat undang-undang tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” tegas ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sekjen PDIP: Prioritaskan Tindakan Hukum Pelaku Anarkistis dan Aktor di Belakangnya

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta aparat penegak hukum menindak pelaku anarkistis dan aktor di belakangnya.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Ketua Fraksi Gerindra MPR Soepriyatno Meninggal Dunia

Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) MPR Soepriyatno meninggal dunia.

POLITIK | 9 Oktober 2020

Hadar: Aturan Pilkada Tidak Kokoh Memberikan Kenyamanan 

Berbagai aturan PKPU dinilai hanya tambal-sulam agar bisa memenuhi kondisi pandemi.

POLITIK | 8 Oktober 2020

Jumlah Klaster Covid-19 DPR Bisa Jadi Lebih dari Laporan

Tidak semua anggota dewan itu melaporkan dan berkenan dilaporkan positif Covid-19.

POLITIK | 8 Oktober 2020

5 Versi UU Cipta Kerja Beredar, Baleg DPR Sebut Masih Lakukan Perbaikan

"Perbaikan merupakan hal biasa dan wajar, karena naskah RUU Cipta Kerja hampir 1.000 halaman," kata Achmad Baidowi.

POLITIK | 8 Oktober 2020

KPU: Penundaan Pilkada Tergantung Kondisi Daerah

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengemukakan penundaan Pilkada 2020 sangat bergantung pada kondisi daerah tempat dilaksanakan Pilkada.

POLITIK | 8 Oktober 2020

Baleg Golkar Jelaskan Alasan di Balik Pesangon Buruh Dikurangi

Pada praktiknya, banyak perusahaan yang tidak sanggup membayar pesangon 32x gaji. Dengan adanya UU Cipta Kerja, pesangon 25x gaji menjadi jalan tengah.

POLITIK | 8 Oktober 2020

DPR Reses, Massa Buruh Membubarkan Diri

Massa buruh membubarkan diri setelah mengetahui kalau anggota DPR sedang reses dan polisi memberikan imbauan agar tidak demo di tengah pandemi.

POLITIK | 8 Oktober 2020

MK Tegaskan Penanganan Gugatan UU Cipta Kerja Tak Terpengaruh Pernyataan Jokowi

MK tak terlibat dalam dukung mendukung suatu UU atas nama kewenangan yang dimiliki.

POLITIK | 8 Oktober 2020

Pernyataannya Saat Rapat Panja RUU Ciptaker Beredar, Benny Harman: Buka Seluruhnya

Potongan video rapat Panitia Kerja (panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) pada 28 September beredar di media sosial (medsos).

POLITIK | 8 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS