Demo UU Cipta Kerja, Presiden Jokowi Soroti Hoax dan Disinformasi
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

Demo UU Cipta Kerja, Presiden Jokowi Soroti Hoax dan Disinformasi

Jumat, 9 Oktober 2020 | 17:38 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Bogor, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan terkait demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang terjadi, Kamis (8/10/2020). Melalui siaran media sosial YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menyatakan bahwa unjuk rasa terjadi karena adanya disinformasi serta hoax di media sosial.

"Saya melihat adanya unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang terjadi karena adanya disinformasi dan hoax di media sosial," kata Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut Jokowi menegaskan bahwa UU Cipta Kerja tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Selain itu kewenangan perizinan tetap berada di Pemda dengan penyerderhanaan berusaha di daerah.

Jokowi menegaskan bahwa UU Cipta Kerja membutuhkan banyak Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden paling lambat tiga bulan setelah diundangkan. Presiden membuka usulan dan masukan dari daerah terkait peraturan-peraturan tersebut.

Jokowi menyatakan bahwa terbuka ruang untuk melakukan koreksi terhadap UU Cipta Kerja.

"Kalau masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi melalui MK (Mahkamah Konstitusi)," tegas Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ketua Fraksi Gerindra Meninggal Setelah Terinfeksi Covid-19

Ketua Fraksi Gerindra MPR Soepriyatno meninggal dunia.

POLITIK | 9 Oktober 2020

Ketua Fraksi Gerindra MPR Meninggal Akibat Covid-19

Habiburrokhman menyebut Soepriyatno sebelumnya terpapar Covid-19 sejak akhir September 2020.

POLITIK | 9 Oktober 2020

Puan Ajak Parlemen Dunia Gotong Royong Atasi Pandemi Covid-19

Ketua DPR Puan Maharani mengajak parlemen dunia yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Union untuk terus bergotong royong dalam menghadapi pandemi Covid-19.

POLITIK | 9 Oktober 2020

Puan Dorong Pemerintah Gandeng Buruh Bahas Aturan Turunan UU Ciptaker

Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah menggandeng buruh dalam membahas aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

POLITIK | 9 Oktober 2020

Sekjen PDIP: Prioritaskan Tindakan Hukum Pelaku Anarkistis dan Aktor di Belakangnya

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta aparat penegak hukum menindak pelaku anarkistis dan aktor di belakangnya.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Ketua Fraksi Gerindra MPR Soepriyatno Meninggal Dunia

Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) MPR Soepriyatno meninggal dunia.

POLITIK | 9 Oktober 2020

Hadar: Aturan Pilkada Tidak Kokoh Memberikan Kenyamanan 

Berbagai aturan PKPU dinilai hanya tambal-sulam agar bisa memenuhi kondisi pandemi.

POLITIK | 8 Oktober 2020

Jumlah Klaster Covid-19 DPR Bisa Jadi Lebih dari Laporan

Tidak semua anggota dewan itu melaporkan dan berkenan dilaporkan positif Covid-19.

POLITIK | 8 Oktober 2020

5 Versi UU Cipta Kerja Beredar, Baleg DPR Sebut Masih Lakukan Perbaikan

"Perbaikan merupakan hal biasa dan wajar, karena naskah RUU Cipta Kerja hampir 1.000 halaman," kata Achmad Baidowi.

POLITIK | 8 Oktober 2020

KPU: Penundaan Pilkada Tergantung Kondisi Daerah

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengemukakan penundaan Pilkada 2020 sangat bergantung pada kondisi daerah tempat dilaksanakan Pilkada.

POLITIK | 8 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS