Boni Hargens Ungkap Dalang Kelompok Anarkis dan Motifnya Tunggangi Demo
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Boni Hargens Ungkap Dalang Kelompok Anarkis dan Motifnya Tunggangi Demo

Senin, 12 Oktober 2020 | 21:56 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengungkakan dalang kelompok anarkis dan motifnya menunggangi demonstrasi UU Cipta Kerja. Berdasarkan investigasi independen yang dilakukan oleh

LPI sebelum aksi 8 Oktober 2020 sampai hari ini, kata Boni, ditemukan ada indikasi keterpautan beragam kepentingan dan kelompok pemain di balik aksi ini.

"Secara garis besar, ada dua kelompok yang terlibat dalam aksi 8/10 tersebut dan yang juga akan bergabung dalam aksi lanjutan 13 Oktober 2020 dan aksi-aksi yang akan datang," ujar Boni melalui keterangan, Senin (12/10/2020).

Pertama, kata Boni, kelompok buruh dan para aktivis yang ideologis ingin memperjuangan kepentingan buruh. Menurut Boni, kelompok pertama ini benar-benar mempersoakan pasal-pasal yang menurut mereka berpotensi multitafsir sehingga dalam perumusan peraturan pemerintah (PP) nanti ada potensi kepentingan buruh dikorbankan.

"Kelompok tipe ini tentu penting untuk diterima sebagai kritik dan saran untuk evaluasi dalam konteks judicial review jika itu dinilai perlu," tandas dia.

Kelompok kedua, menurut dia adalah massa yang dimobilisir oleh oknum dari partai politik oposisi dan dari kelompok antipemerintah yang selama ini memainkan peran sebagai oposisi jalanan. Massa ini, kata dia datang dari berbagai latar belakang seperti massa partai, massa ormas, dan bahkan ada kelompok pengacau yang biasa di kenal sebagai kaum "anarko".

"Massa tipe kedua inilah yang kemarin dalam aksi 8/10 terlibat dalam aksi anarkisme, pengrusakan fasilitas umum, termasuk penyerangan terhadap aparat keamanan dari kepolisian. Massa tipe kedua ini yang dibayar oleh bandar politik yang bertebaran dari daerah sampai Jakarta," ungkap dia.

"Kami tidak mempunyai otoritas untuk membeberkan identitas dari para penyumbang dana dalam aksi ini karena itu wilayah hukum yang menjadi yurisdiksi kepolisian. Namun, apa yang dikatakan pemerintah melalui beberapa tokoh di pemerintahan, sungguh benar bahwa ada bandar yang mendanai aksi 8/10 dan aksi-aksi lanjutannya," kata Boni menambahkan.

Lebih lanjut, Boni memaparkan alasan kelompok kedua mengeluarkan uang dan melakukan aksi anarkis. Menurut dia, ada kelompok partai yang ingin menaikkan popularitas untuk memastikan kemenangan di Pilkada 2020 dan persiapan Pemilu 2024.

"Apalagi kalau electoral threshold nanti dinaikkan ke 7 persen, maka partai oposisi ada yang terancam punah. Mereka ini bekerja keras untuk mendegradasi citra partai pendukung pemerintah untuk menyelamatkan partai mereka di Pilkada 2020 dan Pemilu 2024," tutur dia.

Selain itu, kata Boni, kelompok lain yang adalah oposisi jalanan berkepentingan untuk menaikkan posisi tawar dalam rangka persiapan Pilpres 2024. Boni menilai terdapat banyak aktor yang bermain dalam aksi ini namun sebagian besar tidak memikirkan kemaslahatan buruh, tetapi sekedar menjadikan isu buruh sebagai pintu masuk untuk menyerang pemerintah.

"Maka tidak mengejutkan sebetulnya ketika ada temuan di lapangan bahwa banyak peserta aksi tidak memahami pasal-pasal dalam UU Ciptaker yang menjadi alasan aksi itu ada. Mereka hanyalah massa mengambang yang dimobilisasi untuk menyerang pemerintah. Kelompok ini yang secara pragmatis direkrut dan dimobilisasi untuk terlibat dalam aksi anarkis," pungkas Boni.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Demo Tolak UU Cipta Kerja, Boni Hargens: Ada Indikasi "Pemain"

Boni Hargens menyatakan bahwa ada indikasi "pemain" di balik unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

POLITIK | 12 Oktober 2020

Pemerintah Diminta Segera Susun Mitigasi Risiko Pilkada 2020

Pemerintah dan KPU didorong untuk menyusun mitigasi risiko pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 di tengah pandemi Covid-19.

POLITIK | 12 Oktober 2020

Bamsoet Prediksi Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Menurun

Pilkada digelar di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

POLITIK | 12 Oktober 2020

Partai Demokrat Harap Ferdinand Sukses di Medan Pengabdian Baru

Partai Demokrat (PD) berharap Ferdinand Hutahaean sukses di medan pengabdian baru nantinya.

POLITIK | 12 Oktober 2020

Temui Forum Rektor, Menaker Jelaskan UU Cipta Kerja

Dialog penting penting untuk memperkuat komunikasi dan silaturahmi sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait substansi UU Cipta Kerja.

POLITIK | 12 Oktober 2020

Naskah Final UU Cipta Kerja Selesai, DPR Segera Serahkan ke Presiden Jokowi

UU Cipta Kerja yang tengah segera diserahkan ke Presiden Jokowi berjumlah 1.035 halaman.

POLITIK | 12 Oktober 2020

Tepi: Jangan Terlalu Percaya Parpol Penolak UU Cipta Kerja

“Jangan lekas percaya pada Parpol yang menolak karena bisa saja untuk pencitraan,” tegas Jeirry.

POLITIK | 12 Oktober 2020

Masyarakat Butuh Keterbukaan dan Transparansi Akses UU Cipta Kerja

Emrus Sihombing meminta agar akses masyarakat terkait isi atau substansi UU Cipta Kerja dapat segera dibuka seluas-luasnya.

POLITIK | 11 Oktober 2020

PDIP Heran Ada Kepala Daerah Tenang Lihat Fasilitas Umum Dirusak

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku heran ada ada kepala daerah yang tenang-tenang saja ketika melihat fasilitas umum dirusak.

POLITIK | 11 Oktober 2020

Beda Pandangan soal UU Ciptaker, Ferdinand Mundur dari Partai Demokrat

Ferdinand Hutahaean memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader Partai Demokrat (PD).

POLITIK | 11 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS