PKS Gagas Revisi Pasal untuk Tangkap Seseorang dalam UU ITE
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

PKS Gagas Revisi Pasal untuk Tangkap Seseorang dalam UU ITE

Rabu, 14 Oktober 2020 | 11:56 WIB
Oleh : AB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan selama ini UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sering dijadikan dasar oleh polisi untuk menangkap seseorang. Oleh karena itu, pihaknya menggagas untuk merevisi pasal-pasal dalam UU yang sering dijadikan dasar penangkapan atau proses hukum berbasis postingan di media sosial.

"PKS sudah menggagas agar ada revisi dalam pasal di UU ITE, khususnya yang sering dijadikan dasar penangkapan atau proses hukum berbasis postingan di media sosial," ujarnya di Jakarta, Rabu (14/10/2020), terkait penangkapan beberapa aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh polisi.

Menurutnya, postingan di media sosial seharusnya didudukkan pada proporsinya, yakni hak dasar kebebasan menyampaikan pendapat dan hak berserikat.

Ia menilai penangkapan pegiat KAMI oleh aparat Kepolisian merupakan ujian bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

"Ini ujian bagi demorkasi. Semua penangkapan mesti didasari norma hukum yang tegas. Apakah peristiwa penangkapan aktivis KAMI merupakan sebuah tes terhadap organisasi tersebut atau kekuatan sipil lainnya, maka waktu yang akan menjawabnya," kata Mardani.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Antisipasi Pilkada Sepi, Bamsoet Minta KPU-Pemerintah Pastikan Protokol Kesehatan

Bamsoet mendorong KPU dan pemerintah mempersiapkan sarana dan prasarana yang sudah sesuai dengan standard dan protokol kesehatan.

POLITIK | 13 Oktober 2020

Wakil Ketua DPR: Besok Naskah UU Ciptaker Diserahkan ke Presiden

Naskah UU Cipta Kerja terdiri dari 812 halaman.

POLITIK | 13 Oktober 2020

Wapres: Kekerasan Selalu Sisakan Kehancuran dan Dendam

Ma'ruf Amin meminta agar para pemuka agama di Indonesia membuktikan bahwa perdamaian bisa diwujudkan dengan teologi kerukunan yang diajarkan oleh semua agama.

POLITIK | 13 Oktober 2020

Naskah UU Cipta Kerja 812 Halaman Sudah Final dan Siap Dikirim ke Presiden

Penyebab berkurangnya halaman UU Cipta Kerja dari 1035 halaman menjadi 812 halaman adalah perubahan format naskah kertas yang kini dengan format Legal dari A4.

POLITIK | 13 Oktober 2020

SBY: Saya Menghormati Ibu Megawati

SBY mengaku menghormati Megawati Soekarnoputri.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Pernah Difitnah Biayai Gerakan 411, SBY: Ini Cerita Klasik

SBY menambahkan orang yang memfitnah itu rupanya meminta bawahan mencari bukti-bukti keterlibatannya.

POLITIK | 13 Oktober 2020

SBY: Lagi-lagi Saya Harus Bersabar

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keprihatinannya atas situasi yang berkembang. Sebagai umat beriman, menur

POLITIK | 12 Oktober 2020

Boni Hargens Ungkap Dalang Kelompok Anarkis dan Motifnya Tunggangi Demo

Menurut Boni Hargens terdapat indikasi keterpautan beragam kepentingan dan kelompok pemain di balik aksi anarkistis pada demonstrasi menentang UU Cipta Kerja.

POLITIK | 12 Oktober 2020

Demo Tolak UU Cipta Kerja, Boni Hargens: Ada Indikasi "Pemain"

Boni Hargens menyatakan bahwa ada indikasi "pemain" di balik unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

POLITIK | 12 Oktober 2020

Pemerintah Diminta Segera Susun Mitigasi Risiko Pilkada 2020

Pemerintah dan KPU didorong untuk menyusun mitigasi risiko pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 di tengah pandemi Covid-19.

POLITIK | 12 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS