Politisi PDIP: Vaksin Gratis, Masyarakat Jangan Rebutan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 512.005 (-6.84)   |   COMPOSITE 6248.46 (-48.82)   |   DBX 1360.69 (9.25)   |   I-GRADE 178.558 (-2.77)   |   IDX30 501.18 (-6.46)   |   IDX80 134.891 (-1.5)   |   IDXBUMN20 391.494 (-5.94)   |   IDXESGL 138.797 (-1.34)   |   IDXG30 140.594 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 444.842 (-5.97)   |   IDXQ30 144.61 (-1.81)   |   IDXSMC-COM 297.035 (-1.97)   |   IDXSMC-LIQ 354.776 (-3.84)   |   IDXV30 134.17 (-1.02)   |   INFOBANK15 1041.89 (-18.93)   |   Investor33 432.33 (-5.63)   |   ISSI 179.471 (-1.28)   |   JII 609.439 (-6.78)   |   JII70 215.337 (-2.24)   |   KOMPAS100 1204.27 (-15.92)   |   LQ45 940.235 (-12.38)   |   MBX 1689.01 (-17.61)   |   MNC36 320.772 (-4.37)   |   PEFINDO25 321.867 (-5.36)   |   SMInfra18 307.883 (-4.4)   |   SRI-KEHATI 367.45 (-5.83)   |  

Politisi PDIP: Vaksin Gratis, Masyarakat Jangan Rebutan

Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:12 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, mengatakan pihaknya mengapresiasi Pemerintah yang akan memberikan vaksin Covid-19 gratis kepada kelompok masyarakat tertentu. Namun masyarakat juga sebaiknya bersabar dan tidak berebut vaksin karena produksinya dilaksanakan secara bertahap.

Menurut Rahmat, adalah amanah Konstitusi bahwa negara memberikan pelayanan kesehatan apalagi di saat pandemi covid 19.

"Sudah sewajarnya dan selayaknya negara hadir dengan memberikan pelayanan gratis. Itu juga sudah diberikan statement kepada khalayak bahwa nanti masyarakat yang tidak mampu, khususnya terutama peserta BPJS kesehatan akan mendapatkan layanan gratis gitu," kata Rahmad Handoyo, Rabu (14/9/2020).

Bagi Politikus PDI Perjuangan itu, terutama warga masyarakat yang kurang beruntung dari sisi ekonomi, maka memang sudah sepantasnya dan negara berkewajiban untuk memberikannya. Tentu saja bagi yang mampu, tetap diberi ruang untuk membelinya secara mandiri.

Masalahnya, lanjut dia, proses pengadaan vaksin itu tak bisa dilakukan secara cepat alias ketersediaan barangnya terbatas. Karena sumbernya terbatas, tentu saja wajar juga bila Pemerintah memberikan skala prioritas bagi yang memiliki risiko tinggi. Semisal orang tua dan lanjut usia, para tenaga kesehatan, hingga masyarakat yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes dan jantung.

"Karena ini terbatas, nggak perlu berebut. Kita saling menunggu saja. Yang penting saudara kita yang paling berisiko itu diberikan yang pertama, kemudian kalau ada yang ingin membeli dengan dana sendiri tentu ya dipersilahkan," kata Rahmat Handoyo.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tsamara PSI Ragukan Informasi Kepulangan Rizieq Syihab

"Kebenaran cekal dan pencabutan denda itu juga harus dikonfirmasi ke pemerintah Indonesia dan Kedutaan Saudi," kata Tsamara

POLITIK | 14 Oktober 2020

PKS Gagas Revisi Pasal untuk Tangkap Seseorang dalam UU ITE

Penangkapan pegiat KAMI oleh aparat Kepolisian merupakan ujian bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Antisipasi Pilkada Sepi, Bamsoet Minta KPU-Pemerintah Pastikan Protokol Kesehatan

Bamsoet mendorong KPU dan pemerintah mempersiapkan sarana dan prasarana yang sudah sesuai dengan standard dan protokol kesehatan.

POLITIK | 13 Oktober 2020

Wakil Ketua DPR: Besok Naskah UU Ciptaker Diserahkan ke Presiden

Naskah UU Cipta Kerja terdiri dari 812 halaman.

POLITIK | 13 Oktober 2020

Wapres: Kekerasan Selalu Sisakan Kehancuran dan Dendam

Ma'ruf Amin meminta agar para pemuka agama di Indonesia membuktikan bahwa perdamaian bisa diwujudkan dengan teologi kerukunan yang diajarkan oleh semua agama.

POLITIK | 13 Oktober 2020

Naskah UU Cipta Kerja 812 Halaman Sudah Final dan Siap Dikirim ke Presiden

Penyebab berkurangnya halaman UU Cipta Kerja dari 1035 halaman menjadi 812 halaman adalah perubahan format naskah kertas yang kini dengan format Legal dari A4.

POLITIK | 13 Oktober 2020

SBY: Saya Menghormati Ibu Megawati

SBY mengaku menghormati Megawati Soekarnoputri.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Pernah Difitnah Biayai Gerakan 411, SBY: Ini Cerita Klasik

SBY menambahkan orang yang memfitnah itu rupanya meminta bawahan mencari bukti-bukti keterlibatannya.

POLITIK | 13 Oktober 2020

SBY: Lagi-lagi Saya Harus Bersabar

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keprihatinannya atas situasi yang berkembang. Sebagai umat beriman, menur

POLITIK | 12 Oktober 2020

Boni Hargens Ungkap Dalang Kelompok Anarkis dan Motifnya Tunggangi Demo

Menurut Boni Hargens terdapat indikasi keterpautan beragam kepentingan dan kelompok pemain di balik aksi anarkistis pada demonstrasi menentang UU Cipta Kerja.

POLITIK | 12 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS