Ketua MPR Minta Masukan Akademisi UI soal Dilema Pilkada Serentak 2020
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ketua MPR Minta Masukan Akademisi UI soal Dilema Pilkada Serentak 2020

Rabu, 14 Oktober 2020 | 15:12 WIB
Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Depok, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) membuka masukan dari kalangan akademisi terkait pro-kontra dilaksanakannya Pilkada Serentak 2020 di tengah-tengah pandemi. Sejumlah akademisi menyarankan opsi penundaan pilkada dan pilkada tidak langsung oleh DPRD.

Demikian disampaikan Bamsoet dalam seminar daring bertajuk “Pilkada di Masa Pandemi”, pada Senin (12/10/2020) untuk mengkaji pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar oleh Universitas Indonesia (UI) melalui Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP UI)

"Pandemi tidak boleh menghalangi kita untuk bekerja dan berkinerja dengan memanfaatkan teknologi dan protokol kesehatan. Demikian pula di tengah suasana keprihatinan, kita harus menerapkan akal sehat dan keterbukaan pemikiran, terutama dalam menyikapi agenda Pilkada. Saat ini terjadi polemik antara tetap dilaksanakan atau ditundanya Pilkada serentak. Saya meyakini pemerintah masih membuka ruang untuk mempertimbangkan masukan, aspirasi pro dan kontra untuk mengambil keputusan.”

Bambang Soesatyo menyebutkan bahwa pelaksanaan pilkada di 270 daerah memang dilematis. Di satu sisi Covid-19 yang masih meningkat, tentunya menjadi kekhawatiran justru menjadi pemicu lahirnya klaster baru. Di sisi lain, hak politik dan hak konstitusi publik untuk memilih dan dipilih juga harus dipenuhi. Penyelenggaraan pilkada memfasilitasi pergantian pemimpin kepala daerah merupakan wujud implementasi tradisi demokrasi yang sehat.

“Diharapkan seminar ini mampu menggali guna memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah,” ujar Bambang Soesatyo.

Dalam uraiannya, Brigjen TNI Yusran Yunus yang hadir mewakili Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyampaikan bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama dalam pelaksanaan pilkada, untuk itu terdapat jaminan penegakan hukum pada pelanggaran protokol kesehatan. Ia juga meminta agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan dan turut serta menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan. Apabila terjadi dinamika Covid-19 yang membahayakan masyarakat dan sampai terjadi “force majeure” maka pilkada dapat ditunda kembali sesuai pasal 201A Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

Berikutnya, Akmal M. Piliang, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri mengatakan dua titik krusial dalam persiapan Pilkada Serentak 2020 telah dilalui dengan baik. Ia juga mengajak masyarakat untuk optimis bahwa pilkada ini akan menjadi instrumen utama untuk menggerakkan elemen-elemen di pemerintah kota maupun daerah untuk mengedukasi masyarakat dalam melawan Covid-19.

“Jadikan pilkada sebagai ajang adu gagasan paslon mengenai strategi penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Kami juga mendorong PJ, PLT untuk melakukan kampanye dengan pendekatan daring guna menjaga social distancing,” ujar Akmal.

Dalam paparannya, Prof Dr Eko Prasojo menuturkan, “Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dapat berpotensi memberikan dampak di antaranya pada minimnya kualitas interaksi calon dan masyarakat; pilkada akan menjadi ritualitas demokrasi/prosedural semata; tidak terjadi konsolidasi demokrasi lokal; money politic akan tumbuh secara silent karena adanya kebutuhan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi. Namun di sisi lain, jika pilkada tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada Pjs Kada tidak dapat membuat keputusan stratejik seperti APBN, Organisasi, SDM; program pembangunan mengikuti tahun anggaran 2020; terjadi penundaan berbagai program pembangunan.”

Lebih lanjut, menurut Prof Eko, dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan evidence based policy. Ia juga menyebutkan bahwa terbuka opsi Pilkada tidak langsung oleh DPRD. Pilkada tidak langsung melalui DPRD sangat dimungkinkan berdasarkan pasal 18 UUD 1945, serta tidak menghilangkan esensi demokrasi.

“Namun di sisi lain, pilkada oleh DPRD juga tetap berpotensi money politic oleh politisi dan pengusaha, serta perlu melakukan perubahan UU Pilkada atau melalui Perppu yang membutuhkan waktu,” ujar Prof Eko yang juga merupakan Dekan FIA UI.

Prof Dr Valina Singka Subekti, M.Si, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI (FISIP UI), menuturkan, “Pilkada serentak sangat kompleks, rumit, dan berbiaya mahal. Pilkada identik dengan kerumunan massa yang melibatkan banyak orang. Setidaknya terdapat 715 pasangan calon, 106 juta lebih pemilih, ratusan ribu TPS, dan jutaan petugas KPPS. Pilkada dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis, ekonomi, kultural. Pilkada diharapkan bukan hanya sekadar ritual prosedural elektoral tetapi pilkada harus dapat menjamin melahirkan kepala daerah berkualitas untuk menjamin tata kelola daerah yang baik guna mempercepat kemakmuran di daerah- daerah. Pertanyaannya, apakah pilkada serentak pada situasi pandemi Covid-19 mampu menghasilkan pilkada yang sehat dan kepala daerah berkualitas?”

Prof. Valina membuka opsi untuk melakukan penundaan, yaitu opsi penundaan serentak ataupun penundaan secara parsial. Menurutnya, selama melakukan penundaan, dapat dilakukan upaya pengendalian persebaran Covid-19; menyiapkan dasar hukum yang lebih kuat; inovasi pengaturan perpanjangan waktu untuk pemungutan suara, perhitungan rekapitulasi suara secara elektronik; pemungutan suara via pos, kotak suara keliling; Inovasi skema sanksi pelanggaran secara tegas dan menimbulkan efek jera, seperti penghentian kampanye atau diskualifikasi apalagi melanggar protokol kesehatan; memberi pemahaman pada petugas pemilu dan pemilih mengenai pilkada dengan protokol kesehatan.

“Peran KPU sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada perlu sangat berhati-hati, sehat dan aman jiwa. Untuk itu, perlu dilakukan mitigasi risiko,” ujar Prof Valina.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

KPU Berupaya Rasionalisasikan Anggaran Pemilu 2024

KPU mengatakan akan berupaya merasionalisasikan anggaran Pemilu 2024 dengan menyisir anggaran yang dapat ditekan.

POLITIK | 25 September 2021

Legislator Demokrat Nilai Anggaran Pemilu 2024 Usulan KPU Sudah Rasional

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat menilai anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun Rp 26,2 triliun untuk Pilkada yang diusulkan KPU rasional.

POLITIK | 24 September 2021

Sosok Azis Syamsuddin yang Jadi Tersangka dan Ditangkap KPK

Saat ditangkap KPK, Azis Syamsuddin masih berstatus sebagai Wakil Ketua DPR yang dijabatnya sejak Oktober 2019.

POLITIK | 24 September 2021

Gandeng Milenial, PKP Optimistis Melaju ke Senayan

PKP menggandeng sejumlah kalangan milenial agar partai ini bisa lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berhasil lolos ke Senayan.

POLITIK | 24 September 2021

Jika Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Golkar Siapkan Penggantinya Sebagai Wakil Ketua DPR

Golkar menunggu pengumuman KPK terkait status Azis Syamsuddin. Jika Azis ditetapkan tersangka dan ditahan Golkar menyiapkan penggantinya sebagai Wakil Ketua DPR

POLITIK | 24 September 2021

Sufmi Dasco Akui Berkomunikasi dengan Azis Syamsuddin Sebelum Rapat Paripurna

Sufmi Dasco Ahmad mengaku berkomunikasi dengan Azis Syamsudin sebelum Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (21/9/2021)

POLITIK | 24 September 2021

Pimpinan DPR Serahkan Kasus Azis Syamsuddin Sesuai Prosedur Hukum

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pimpinan DPR menyerahkan kasus Azis Syamsuddin diproses sesuai dengan prosedur hukum

POLITIK | 24 September 2021

MFI Serahkan Draf Naskah RUU Farmasi dan Apoteker ke Baleg DPR

Masyarakat Farmasi Indonesia menyerahkan draf dan naskah akademik RUU Farmasi dan Praktik Keapotekeran ke Badan Legislasi DPR RI.

POLITIK | 24 September 2021


Pengamat Dukung Jadwal Pemungutan Suara Pilpres 2024 Usulan KPU

Peneliti Populi Center Usep S Ahyar mendukung jadwal pemungutan suara pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang diusulkan KPU, yakni pada Februari atau Maret 2024.

POLITIK | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
BPK Paparkan Laporan Penyusunan Pedoman Audit Sustainable Transport di Pertemuan WGEA

BPK Paparkan Laporan Penyusunan Pedoman Audit Sustainable Transport di Pertemuan WGEA

DUNIA | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings