Ketua MPR Minta Masukan Akademisi UI soal Dilema Pilkada Serentak 2020
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Ketua MPR Minta Masukan Akademisi UI soal Dilema Pilkada Serentak 2020

Rabu, 14 Oktober 2020 | 15:12 WIB
Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Depok, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) membuka masukan dari kalangan akademisi terkait pro-kontra dilaksanakannya Pilkada Serentak 2020 di tengah-tengah pandemi. Sejumlah akademisi menyarankan opsi penundaan pilkada dan pilkada tidak langsung oleh DPRD.

Demikian disampaikan Bamsoet dalam seminar daring bertajuk “Pilkada di Masa Pandemi”, pada Senin (12/10/2020) untuk mengkaji pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar oleh Universitas Indonesia (UI) melalui Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP UI)

"Pandemi tidak boleh menghalangi kita untuk bekerja dan berkinerja dengan memanfaatkan teknologi dan protokol kesehatan. Demikian pula di tengah suasana keprihatinan, kita harus menerapkan akal sehat dan keterbukaan pemikiran, terutama dalam menyikapi agenda Pilkada. Saat ini terjadi polemik antara tetap dilaksanakan atau ditundanya Pilkada serentak. Saya meyakini pemerintah masih membuka ruang untuk mempertimbangkan masukan, aspirasi pro dan kontra untuk mengambil keputusan.”

Bambang Soesatyo menyebutkan bahwa pelaksanaan pilkada di 270 daerah memang dilematis. Di satu sisi Covid-19 yang masih meningkat, tentunya menjadi kekhawatiran justru menjadi pemicu lahirnya klaster baru. Di sisi lain, hak politik dan hak konstitusi publik untuk memilih dan dipilih juga harus dipenuhi. Penyelenggaraan pilkada memfasilitasi pergantian pemimpin kepala daerah merupakan wujud implementasi tradisi demokrasi yang sehat.

“Diharapkan seminar ini mampu menggali guna memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah,” ujar Bambang Soesatyo.

Dalam uraiannya, Brigjen TNI Yusran Yunus yang hadir mewakili Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyampaikan bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama dalam pelaksanaan pilkada, untuk itu terdapat jaminan penegakan hukum pada pelanggaran protokol kesehatan. Ia juga meminta agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan dan turut serta menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan. Apabila terjadi dinamika Covid-19 yang membahayakan masyarakat dan sampai terjadi “force majeure” maka pilkada dapat ditunda kembali sesuai pasal 201A Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

Berikutnya, Akmal M. Piliang, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri mengatakan dua titik krusial dalam persiapan Pilkada Serentak 2020 telah dilalui dengan baik. Ia juga mengajak masyarakat untuk optimis bahwa pilkada ini akan menjadi instrumen utama untuk menggerakkan elemen-elemen di pemerintah kota maupun daerah untuk mengedukasi masyarakat dalam melawan Covid-19.

“Jadikan pilkada sebagai ajang adu gagasan paslon mengenai strategi penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Kami juga mendorong PJ, PLT untuk melakukan kampanye dengan pendekatan daring guna menjaga social distancing,” ujar Akmal.

Dalam paparannya, Prof Dr Eko Prasojo menuturkan, “Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dapat berpotensi memberikan dampak di antaranya pada minimnya kualitas interaksi calon dan masyarakat; pilkada akan menjadi ritualitas demokrasi/prosedural semata; tidak terjadi konsolidasi demokrasi lokal; money politic akan tumbuh secara silent karena adanya kebutuhan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi. Namun di sisi lain, jika pilkada tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada Pjs Kada tidak dapat membuat keputusan stratejik seperti APBN, Organisasi, SDM; program pembangunan mengikuti tahun anggaran 2020; terjadi penundaan berbagai program pembangunan.”

Lebih lanjut, menurut Prof Eko, dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan evidence based policy. Ia juga menyebutkan bahwa terbuka opsi Pilkada tidak langsung oleh DPRD. Pilkada tidak langsung melalui DPRD sangat dimungkinkan berdasarkan pasal 18 UUD 1945, serta tidak menghilangkan esensi demokrasi.

“Namun di sisi lain, pilkada oleh DPRD juga tetap berpotensi money politic oleh politisi dan pengusaha, serta perlu melakukan perubahan UU Pilkada atau melalui Perppu yang membutuhkan waktu,” ujar Prof Eko yang juga merupakan Dekan FIA UI.

Prof Dr Valina Singka Subekti, M.Si, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI (FISIP UI), menuturkan, “Pilkada serentak sangat kompleks, rumit, dan berbiaya mahal. Pilkada identik dengan kerumunan massa yang melibatkan banyak orang. Setidaknya terdapat 715 pasangan calon, 106 juta lebih pemilih, ratusan ribu TPS, dan jutaan petugas KPPS. Pilkada dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis, ekonomi, kultural. Pilkada diharapkan bukan hanya sekadar ritual prosedural elektoral tetapi pilkada harus dapat menjamin melahirkan kepala daerah berkualitas untuk menjamin tata kelola daerah yang baik guna mempercepat kemakmuran di daerah- daerah. Pertanyaannya, apakah pilkada serentak pada situasi pandemi Covid-19 mampu menghasilkan pilkada yang sehat dan kepala daerah berkualitas?”

Prof. Valina membuka opsi untuk melakukan penundaan, yaitu opsi penundaan serentak ataupun penundaan secara parsial. Menurutnya, selama melakukan penundaan, dapat dilakukan upaya pengendalian persebaran Covid-19; menyiapkan dasar hukum yang lebih kuat; inovasi pengaturan perpanjangan waktu untuk pemungutan suara, perhitungan rekapitulasi suara secara elektronik; pemungutan suara via pos, kotak suara keliling; Inovasi skema sanksi pelanggaran secara tegas dan menimbulkan efek jera, seperti penghentian kampanye atau diskualifikasi apalagi melanggar protokol kesehatan; memberi pemahaman pada petugas pemilu dan pemilih mengenai pilkada dengan protokol kesehatan.

“Peran KPU sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada perlu sangat berhati-hati, sehat dan aman jiwa. Untuk itu, perlu dilakukan mitigasi risiko,” ujar Prof Valina.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Politikus PDIP: Tidak Ada yang Menuduh SBY Dalang Kerusuhan

Sebagai mantan presiden, tokoh nasional, purnawirawan TNI senior, SBY seharusnya tidak perlu terpancing dan tidak harus merasa sebagai tertuduh.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Politisi PDIP: Vaksin Gratis, Masyarakat Jangan Rebutan

Karena sumbernya terbatas, tentu saja wajar juga bila Pemerintah memberikan skala prioritas bagi yang memiliki risiko tinggi.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Tsamara PSI Ragukan Informasi Kepulangan Rizieq Syihab

"Kebenaran cekal dan pencabutan denda itu juga harus dikonfirmasi ke pemerintah Indonesia dan Kedutaan Saudi," kata Tsamara

POLITIK | 14 Oktober 2020

PKS Gagas Revisi Pasal untuk Tangkap Seseorang dalam UU ITE

Penangkapan pegiat KAMI oleh aparat Kepolisian merupakan ujian bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Antisipasi Pilkada Sepi, Bamsoet Minta KPU-Pemerintah Pastikan Protokol Kesehatan

Bamsoet mendorong KPU dan pemerintah mempersiapkan sarana dan prasarana yang sudah sesuai dengan standard dan protokol kesehatan.

POLITIK | 13 Oktober 2020

Wakil Ketua DPR: Besok Naskah UU Ciptaker Diserahkan ke Presiden

Naskah UU Cipta Kerja terdiri dari 812 halaman.

POLITIK | 13 Oktober 2020

Wapres: Kekerasan Selalu Sisakan Kehancuran dan Dendam

Ma'ruf Amin meminta agar para pemuka agama di Indonesia membuktikan bahwa perdamaian bisa diwujudkan dengan teologi kerukunan yang diajarkan oleh semua agama.

POLITIK | 13 Oktober 2020

Naskah UU Cipta Kerja 812 Halaman Sudah Final dan Siap Dikirim ke Presiden

Penyebab berkurangnya halaman UU Cipta Kerja dari 1035 halaman menjadi 812 halaman adalah perubahan format naskah kertas yang kini dengan format Legal dari A4.

POLITIK | 13 Oktober 2020

SBY: Saya Menghormati Ibu Megawati

SBY mengaku menghormati Megawati Soekarnoputri.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Pernah Difitnah Biayai Gerakan 411, SBY: Ini Cerita Klasik

SBY menambahkan orang yang memfitnah itu rupanya meminta bawahan mencari bukti-bukti keterlibatannya.

POLITIK | 13 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS