Mahfud: Pilkada Langsung Menghapus Sekat-sekat Ideologi
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (-0.19)   |   COMPOSITE 6338.51 (20.69)   |   DBX 1329.17 (13.03)   |   I-GRADE 184.48 (-0.19)   |   IDX30 515.715 (0.41)   |   IDX80 138.838 (-0.03)   |   IDXBUMN20 409.612 (-1.08)   |   IDXESGL 142.422 (-0.38)   |   IDXG30 145.816 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 454.583 (0.64)   |   IDXQ30 147.765 (0.09)   |   IDXSMC-COM 298.595 (-0.51)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (-2.93)   |   IDXV30 136.758 (-0.11)   |   INFOBANK15 1078.32 (-6.36)   |   Investor33 444.53 (0.07)   |   ISSI 183.756 (1.09)   |   JII 631.17 (2.63)   |   JII70 223.177 (0.26)   |   KOMPAS100 1240.03 (1.04)   |   LQ45 967.718 (-0.06)   |   MBX 1724.61 (3.72)   |   MNC36 328.799 (0.24)   |   PEFINDO25 328.487 (-1.79)   |   SMInfra18 313.342 (1.77)   |   SRI-KEHATI 378.358 (-0.22)   |  

Mahfud: Pilkada Langsung Menghapus Sekat-sekat Ideologi

Rabu, 14 Oktober 2020 | 16:55 WIB
Oleh : Robertus Wardy / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dapat menghapus sekat-sekat ideologi yang ada di masyarakat. Sebab ideologi yang terbelah di tingkat pusat, tidak berlanjut di daerah-daerah. Partai politik (parpol) maupun figur yang berkompetisi tidak segaris dengan yang terjadi di pusat.

“Misalnya ada koalisi dan oposisi di tingkat pusat, di daerah itu beda. Mungkin di pusat Golkar dan Gerindra koalisi tetapi di daerah tertentu Gerindra dan Demokrat berkoalisi, sementara Golkar dengan lain,” kata Mahfud dalam diskusi virtual bertema “Evaluasi 15 Tahun Pelaksanaan Pilkada: Capaian dan Tantangan”, di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Mahfud mengatakan partai berbasis agama yang dulu dicurigai antipancasila, dalam pilkada langsung bisa mendukung calon beda agama. Misal di Papua, NTT, Manado, ada pasangan muslim-nonmuslim, Jawa-nonJawa. Proses tersebut menjadikan sekat-sekat ideologis terbongkar menjadi lebih menyatu.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan pilkada langsung juga melahirkan partisipasi rakyat yang tinggi. Rakyat bisa memilih langsung pemimpin tanpa ditutupi-tutupi, meskipun ada praktik jual-beli suara.

“Itu haknya rakyat, rakyat menjadi penuh untuk menentukan. Itu yang bisa dianggap bagus,” tutur Mahfud.

Meski demikian, Mahfud mengungkap pilkada langsung memiliki sisi negatif. Pertama, Pilkada langsung tidak sesuai dengan tujuannya melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik dan berkualitas. Kedua, rakyat menunggu serangan fajar. Ketiga, maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Hal itu karena biaya pilkada langsung sangat mahal.

Keempat, calon dibiayai oleh cukong. Akibatnya setelah terpilih terjadi jual-beli kebijakan. Kelima, pemanfaatan dana bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pilkada. Praktik ini terutama dilakukan oleh para petahana.

“Apa buktinya? Saya (mantan) hakim MK. Saya memutus perkara-perkara itu. Itu tantangannya, ada kecurangan penyalahgunaan jabatan, dana-dana untuk rakyat itu digunakan untuk pilkada. Bansos misalnya ditumpuk sekian, pas menjelang hari pilkada dibagi dengan gambar calon tertentu yang kebetulan petahana. Kemudian terjadi pengadangan kepada pemilih, teror kepada pemilih, money politics. Itu yang dulu saya adili ketika saya menjadi ketua MK,” ungkap Mahfud.

Mahfud menyebut Pilkada yang dijalankan sekarang masih sebagai proses eksperimen. Keberadaannya bisa berubah dengan segala dinamikanya.

“Yang ada di depan meja kita saat ini adalah Pilkada langsung. Mari kita sempurnakan pelaksanaannya, lebih lagi yang jangka panjang bukan hanya yang terkait dengan pandemi. Yang sekarang ini kan kebijakan pandemi, seumpama pandemi terus ada, nanti perlu ada kebijakan yang lebih jangka panjang,” kata Mahfud.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KSP Sebut Kepulangan Rizieq Syihab Tidak Benar

Pemerintah belum menerima konfirmasi kepulangan Rizieq Syihab ke Indonesia.

POLITIK | 14 Oktober 2020

PPP Minta Polemik SBY Merasa Dituduh Dalang Demo Diakhiri

Sekjen PPP Arsul Sani berharap tudingan SBY dalang di balik aksi demonstrasi, beberapa waktu lalu, dapat dihentikan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

KSP: Publik Akan Dilibatkan dalam Penyusunan Turunan UU Cipta Kerja

Setelah pemerintah menerima draf final UU Cipta kerja dari DPR, maka langkah pertama yang dilakukan adalah langsung membahas peraturan turunannya.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Pilkada di Tengah Pandemi, Kepala Daerah Diusulkan Dipilih DPRD

Pemilihan lewat DPRD juga sesuatu yang demokratis. Konstitusi tidak menyebut pilkada langsung tetapi pemilihan demokratis.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Pengamat: Partisipasi Pilkada Bakal Rendah karena Pemilih Sayang Nyawa

“Orang lebih penting menjaga keselamatan nyawa. Satu nyawa lebih penting daripada satu suara,” kata Djohermansyah Djohan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

KPU Siap Laksanakan Tahap Pencoblosan Pilkada Serentak 9 Desember

Berbagai uji coba atau simulasi pelaksanaan pencoblosan sudah dilakukan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Sekjen DPR Serahkan Naskah UU Cipta Kerja ke Mensesneg

Naskah UU Cipta Kerja harus diserahkan hari ini kepada Presiden Joko Widodo.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Ketua MPR Minta Masukan Akademisi UI soal Dilema Pilkada Serentak 2020

Sejumlah akademisi UI menyarankan opsi penundaan pilkada dan pilkada tidak langsung oleh DPRD.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Politikus PDIP: Tidak Ada yang Menuduh SBY Dalang Kerusuhan

Sebagai mantan presiden, tokoh nasional, purnawirawan TNI senior, SBY seharusnya tidak perlu terpancing dan tidak harus merasa sebagai tertuduh.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Politisi PDIP: Vaksin Gratis, Masyarakat Jangan Rebutan

Karena sumbernya terbatas, tentu saja wajar juga bila Pemerintah memberikan skala prioritas bagi yang memiliki risiko tinggi.

POLITIK | 14 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS