Politik Dinasti Buka Peluang Munculnya Pejabat Publik Tak Berkualitas
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Politik Dinasti Buka Peluang Munculnya Pejabat Publik Tak Berkualitas

Jumat, 16 Oktober 2020 | 21:37 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Politik dinasti memungkinkan kontestan yang tidak berkualitas (tidak kompeten, tidak berintegritas) menjadi pejabat publik. Sampai dengan saat ini, tidak dapat dimungkiri bahwa politik dinasti dalam demokrasi juga bisa menjadi salah satu sumber bagi kekuasaan yang korup dan tidak kompeten.

"Politik dinasti memungkinkan kesinambungan kekuasaan satu keluarga atau kerabat sehingga membuka peluang untuk korupsi," kata Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, dalam diskusi "Polemik Politik Dinasti di Indonesia", Jumat (16/10/2020).

Dijelaskan Saiful, politik dinasti adalah politik atau kekuasaan seseorang yang diperoleh karena ikatan darah atau kekerabatan yang dimiliki. Semua berhubungan dengan kekerabatan orang lain yang telah memiliki jabatan publik.

Selama ini, menurutnya, demokrasi adalah satu bentuk sistem pemerintahan yang menolak kekuasaan atas dasar ikatan darah atau kekerabatan yang tidak dipilih rakyat seperti sistem kerajaan atau kesultanan.

Namun demikian, demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang bertumpu pada suara individu rakyat yang tentunya juga tidak bisa meniadakan politik dinasti. Artinya, demokrasi tidak bisa menolak seseorang yang punya ikatan kekerabatan dengan seorang pejabat publik untuk ikut bersaing dalam pemilihan yang demokratis.

"Demokrasi tidak bisa menghapus atau melarang orang unutk ikut kontestan politik karena ada ikatan dinasti. Namun demokrasi juga memberikan orang untuk mengevaluasi orang-orang yang punya ikatan dinasti," ucapnya.

Selama ini, dikatakan Saiful, demokrasi tidak bisa mencegah penerapan politik dinasti sejauh masyarakat mendukung yang bersangkutan. Akumulasi sumber daya ataupun korupsi bisa dilakukan siapapun, baik yang berpolitik atas dinasti maupun bukan.

"Ini persoalan rule of law dan berlaku bagi siapapun dan bukan persoalan demokrasi. Adalah sebuah kenyataan bahwa politik dinasti dalam demokrasi melahirkan kekuasaan yang korup," ujarnya.

Namun demikian semuanya lebih berkaitan dengan tingkat perkembangan kualitas politik dan sumber daya manusia itu sendiri. Mengingat kondisi itu juga merupakan sumber bagi demokrasi, tetapi bukanlah prinsip dari demokrasi.

Salah satu mencegah maraknya politik dinasti, salah satu caranya adalah menolak dan melawan politik dinasti itu sendiri. Seperti tidak memilih calon-calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kekuasaan publik.

"Menolak dan kampanye melawan politik dinasti agar calon yang punya ikatan dinasti tersebut tidak menjadi pejabat publik. Semua karena adanya kekhawatiran dengan kemungkinan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan," ujar Saiful.

Menurutnya, melawan politik dinasti, seperti juga melawan politik lain yang menghambat bagi perbaikan kualitas kepemimpinan nasional maupun daerah dan bagi perbaikan kualitas pelaksanaan demokrasi. Semua adalah langkah yang sah secara demokratis dan mendesak dilakukan oleh semua pihak yang peduli dengan kualitas kepemimpinan publik dan demokrasi secara umum.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ibu Kota Baru, Aset Pemerintah di Jakarta Tetap Dikelola Negara

Aset-aset pemerintah pusat seperti perkantoran di DKI Jakarta tetap dikelola olen negara setelah ibu kota negara pindah ke ibu kota baru, yakni IKN Nusantara.

POLITIK | 21 Januari 2022

1,1 Juta Dosis Vaksin Disebut Kedaluwarsa, Komisi IX Bakal Bentuk Panja

Terdapat sejumlah hal yang didalami panitia kerja (Panja) vaksin Covid-19 yang akan dibentuk Komisi IX DPR, seperti vaksin kadaluarsa hingga isu bisnis vaksin.

POLITIK | 21 Januari 2022

UU IKN Disahkan, DPR dan Pemerintah Bakal Bahas Revisi UU DKI Jakarta

DPR dan pemerintah bakal membahas revisi UU Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI setelah UU Ibu Kota Negara (IKN) disahkan pada 18 Januari 2022. 

POLITIK | 21 Januari 2022

Kepala Otorita IKN, KSP: Presiden Punya Banyak Nama dan Kriteria

Presiden Joko Widodo punya banyak nama dan kriteria untuk calon Kepala Otorita di Ibu Kota Nusantara (IKN).

POLITIK | 21 Januari 2022

PAN Usulkan Kepala Otorita IKN Nusantara Tak Terafiliasi Parpol

PAN mengusulkan agar Presiden Jokowi mengangkat kepala Otorita IKN Nusantara bukan orang yang terafiliasi dengan partai politik.

POLITIK | 21 Januari 2022

5 Mobil Arteria Dahlan Miliki Pelat Nomor Sama, Begini Respons MKD DPR

MKD DPR merespons persoalan pelat nomor polisi 5 mobil milik anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan, yang nomornya sama.

POLITIK | 21 Januari 2022

Senin, DPR Gelar Rapat Tentukan Jadwal Pemilu 2024

DPR akan menggelar rapat untuk menentukan jadwal Pemilu 2024 pada Senin (24/1/2022).

POLITIK | 21 Januari 2022

Berpeluang Jadi Kepala Otorita IKN, Ridwan Kamil Enggan Berandai-andai

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil enggan berandai-andai. Hal ini terkait peluangnya menjabat kepala Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara.

POLITIK | 21 Januari 2022

Irwan Ajak Kader Partai Demokrat di Kaltim Berkoalisi dengan Rakyat

Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur Irwan mengajak seluruh kader PD di Kaltim untuk berkoalisi dengan rakyat.

POLITIK | 21 Januari 2022

Survei: Hadapi Pandemi dengan Baik, Airlangga dan Golkar Berpeluang di 2024

Peran Airlangga Hartarto dalam menangani pandemi Covid-19 dengan baik membuatnya serta Partai Golkar berpeluang pada Pemilu serta Pilpres 2024 mendatang.

POLITIK | 20 Januari 2022


TAG POPULER

# Tabrakan Beruntun Balikpapan


# Update Covid-19


# Omicron


# Rahmat Effendi


# Vaksinasi Covid-19



TERKINI
Fashion Influencer Sambut Aksesori Emas Pelengkap Penampilan

Fashion Influencer Sambut Aksesori Emas Pelengkap Penampilan

GAYA HIDUP | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings