PKS: Penegakan Hukum Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Belum Sesuai Harapan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Setahun Pemerintahan Jokowi

PKS: Penegakan Hukum Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Belum Sesuai Harapan

Selasa, 20 Oktober 2020 | 07:27 WIB
Oleh : Carlos Roy Fajarta / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyebut penegakan hukum masih jauh dari harapan publik dalam setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mardani berharap pemerintah dapat memperhatikan aspek penegakan hukum, termasuk situasi politik dan keamanan.

“Penegakan hukum kian menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lebih sibuk dengan naiknya gaji pimpinan dan rencana pembelian mobil dinas. Ini tentu menjadi cerita sedih,” kata Mardani, Senin (19/10/2020).

Mardani juga menyoroti skandal terpidana hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra yang melibatkan berbagai profesi. Selain itu juga adanya indikasi kesengajaan di balik terbakarnya gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). “Kebakaran gedung Kejagung dan penanganan kasus Djoko Tjandra yang belum membongkar semuanya, menjadi catatan besar,” ujar Mardani.

Menurut Mardani, sebenarnya cukup banyak persoalan penegakan hukum yang masih belum diusut secara tuntas. Mardani menambahkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang (UU) belum lama ini juga masih memicu reaksi publik.

Terkait sektor ekonomi, Mardani menuturkan jurang resesi yang dialami Indonesia, membuat masyarakat kian kesulitan. Dikatakan, rencana jaring keselamatan publik melalui bantuan sosial (bansos) dan sembako belum mampu menjaga kebutuhan minimal masyarakat di bawah. Para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), menurutnya, belum menerima secara konkret bantuan.

Mardani mengaku Jokowi telah bekerja keras pada awal periode kedua pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Namun, Mardani menyatakan, sebagian kementerian masih belum fokus mengimplementasikan keinginan Jokowi. “Benar Pak Jokowi sudah bekerja keras, tetapi sebagian kementerian gagap dan hilang fokus. Secara umum nilai yang didapat 4 dari skala 10,” katanya.

Mardani menuturkan sebenarnya setahun pemerintahan Jokowi harus dipotong dengan pandemi Covid-19 yang sudah berjalan delapan bulan. Dijelaskan, pemerintahan Jokowi efektif berjalan empat bulan. “Setahun Pak Jokowi mesti didiskon dengan pandemi yang sudah masuk bulan ke delapan. Jadi secara efektif, kabinet berjalan empat bulan pertama,” ujar Mardani.

Mardani mengatakan penanganan Covid-19 juga jauh dari memuaskan. Angka positif Covid19 yang terus meningkat dan penanganan tidak sistematis, lanjutnya, menjadi dasar penilaian buruknya kinerja pemerintah. “Padahal jika bekerja sistematis, pandemi Covid-19 dapat menjadi pijakan kokoh penguatan sistem kesehatan nasional,” ucap anggota DPR tersebut.

Menurut Mardani, Kementerian Kesehatan (Kemkes) tidak mengambil peran utama. “Mestinya jaringan puskesmas diperkuat kualitas dan kuantitasnya. Target satu desa satu puskesmas masih jauh dari harapan. Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri) juga kehilangan peluang menjadi kementerian utama untuk menjadi manajer dalam mendisiplinkan publik menghadapi Covid-19,” kata Mardani.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Pengamat: Pengerahan Massa AHY di PTUN Adalah Tindakan Primitif

Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas pengerahan massa AHY ke PTUN merupakan tindakan yang primitif.

POLITIK | 18 September 2021

MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tak perlu ada kekhawatiran berlebihan terkait amendemen UUD 1945 terbatas untuk menghadirkan PPHN.

POLITIK | 17 September 2021

Heboh Penghasilan Anggota DPR, Sahroni: Ada Pertanggungjawaban ke Negara

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan gaji maupun tunjangan yang diterima anggota DPR, wajib dipertanggungjawabkan ke negara.

POLITIK | 17 September 2021

Penambahan Masa Jabatan Presiden, Titi Anggraini: Gagasan Ahistoris

Titi Anggraini menilai penambahan masa jabatan presiden merupakan gagasan ahistoris.

POLITIK | 17 September 2021

Presiden PKS: Duet Anies-Sandi Adalah Keniscayaan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan duet Anies-Sandi adalah sebuah keniscayaan dalam Pilpres 2024.

POLITIK | 17 September 2021

Denny Indrayana: Pandemi Bukan Momentum Tepat Mengubah Konstitusi

Denny Indrayana menegaskan pandemi bukan momentum untuk mengubah konstitusi.

POLITIK | 17 September 2021

Selesaikan Batas Negara RI-Malaysia, Hadi Prabowo Terima Penghargaan

Hadi Prabowo menerima penghargaan dari Menko Polhukam Mahfud MD, karena dianggap berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian batas negara RI-Malaysia.

POLITIK | 17 September 2021

Dukung Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024, M Qodari: Indonesia Akan Maju

M Qodari optimistis Indonesia akan maju apabila Jokowi-Prabowo berpasangan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024.

POLITIK | 17 September 2021

Saksi Kubu Moeldoko Dukung AHY Sebagai Ketum Partai Demokrat

Saksi dari kubu Moeldoko dihadirkan dalam sidang gugatan terhadap kepengurusan Partai Demokrat dengan ketua umum (ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

POLITIK | 17 September 2021

Pilkades Serentak di Kabupaten Tangerang Akan Digelar 10 Oktober 2021

Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang akan digelar pada 10 Oktober 2021.

POLITIK | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
PSI: Berkinerja Buruk, Tunjangan DPR Seharusnya Dipotong

PSI: Berkinerja Buruk, Tunjangan DPR Seharusnya Dipotong

POLITIK | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings