Ini Penjelasan soal Dihapusnya Pasal tentang Migas dalam UU Cipta Kerja
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Penjelasan soal Dihapusnya Pasal tentang Migas dalam UU Cipta Kerja

Jumat, 23 Oktober 2020 | 18:59 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam proses review dan revisi Undang-Undang Cipta Kerja, Sekretariat Negara (Setneg) menghapus satu pasal, yakni Ketentuan Pengubah Pasal 46 Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang diserahkan DPR ke Pemerintah, ketentuan pengubahan tersebut tertuang dalam pasal 40 angka 7 yang mengubah ketentuan Pasal 46 UU No 22/2001. Namun, pasal tersebut tidak ada dalam UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman. Draft UU setebal 1.187 halaman ini sudah diserahkan pemerintah ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk mendapatkan masukan dalam pembuatan peraturan turunan UU Cipta Kerja.

Menanggapi hal itu, Dini menjelaskan pada intinya pasal 46 memang seharusnya tidak ada dalam naskah final, karena dalam rapat panja antara DPR dan pemerintah, sudah sepakat pasal tersebut kembali ke dalam aturan UU Minyak dan Gas Bumi.

"Pada intinya, pasal 46 memang seharusnya tidak ada dalam naskah final, karena dalam rapat panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing," kata Dini Purwono, Jumat (23/10/2020).

Ketika ditanya apakah diperbolehkan menghapuskan pasal setelah UU disahkan di rapat paripurna DPR, Dini menjawab, hal tidak boleh dilakukan adalah mengubah substansi.

"Yang tidak boleh diubah itu substansi. Dalam hal ini, penghapusan tersebut sifatnya administratif/typo dan justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam rapat panja Baleg DPR," ujar Dini Purwono.

Dini melanjutkan, dalam hal ini Setneg justru melakukan tugasnya dengan baik. Dalam proses cleansing final sebelum naskah dibawa ke Presiden, Setneg menangkap apa yg seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja. Tidak hanya itu, Setneg sudah mengomunikasikan penghapusan pasal 46 dengan DPR.

"Penghapusan pasal 46 tersebut justru menjadikan substansi menjadi sejalan dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat panja," tutur Dini Purwono.

Adanya pihak yang mempertanyakan pemerintah dan DPR terburu-buru melakukan pengesahan sehingga tidak menyadari adanya pasal 46 dalam UU Cipta Kerja 812 halaman, Dini mengatakan lebih baik ditanyakan langsung ke DPR. Karena Setneg hanya melakukan review atas naskah yang diserahkan oleh DPR.

Dini menegaskan perubahan tersebut dilakukan agar substansi sesuai dengan yang disepakati dalam rapat panja. Lalu dengan sepengetahuan DPR dan di paraf DPR. "Perubahan dilakukan dengan proper. Itu yang penting," tegas Dini Purwono.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Prestasi Erick Thohir, Modal Elektoral Pilpres 2024

Prestasi Menteri Badan Usaha Milik Negara  Erick Thohir menjadi modal elektoralnya menghadapi Pilpres 2024.

POLITIK | 6 Desember 2021

James Sumendap Jadi Ketua Sidang Kongres IV PA GMNI

Ketua DPD PA GMNI Sulawesi Utara James Sumendap menjadi ketua sidang Kongres IV PA GMNI.

POLITIK | 6 Desember 2021

PA GMNI Dukung Langkah Jokowi Lawan Ideologi Transnasional

PA GMNI mendukung langkah Presiden Jokowi melawan ideologi transnasional.

POLITIK | 6 Desember 2021

PP Hikmahbudhi Audiensi dengan Ketua MPR Bamsoet

PP Hikmahbudhi menemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Senin (6/12/2021).

POLITIK | 6 Desember 2021

Sosialisasi Empat Pilar Dinilai Efektif Cegah Radikalisme

Anggota MPR Nasir Djamil menyatakan sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR efektif untuk membantu menangkal radikalisme.

POLITIK | 6 Desember 2021

PPP Akui Kemampuan Johan Budi Sebagai Jubir

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya mengakui kemampuan Anggota Komisi II DPR Johan Budi sebagai seorang juru bicara.

POLITIK | 6 Desember 2021

PPP Respons Isu Reshuffle Pekan Ini

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani merespons isu reshuffle atau perombakan kabinet yang disebut-sebut dilakukan pada Rabu (8/12/2021).

POLITIK | 6 Desember 2021

Baleg Bahas Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas 2022

Baleg DPR memastikan revisi UU Cipta Kerja masuk Prolegnas Prioritas 2022.

POLITIK | 6 Desember 2021

Baleg Harap Paripurna DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

DPR Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya berharap DPR bisa segera mengesahkan Prolegnas Prioritas 2022 dimana Revisi UU Cipta Kerja ada di dalamnya, dalam rapat paripurna esok.

POLITIK | 6 Desember 2021

Lapangan Kerja Jadi Solusi Kurangi Gerak Terorisme

Salah satu cara mengurangi gerak terorisme adalah dengan menciptakan lapangan kerja.

POLITIK | 6 Desember 2021


TAG POPULER

# Gelombang Ketiga Covid-19


# Investor Milenial


# Darmawan Prasodjo


# Houston Rockets


# Massindo Group



TERKINI
2022, Laba MTEL Diprediksi Naik Jadi Rp 2,4 Triliun

2022, Laba MTEL Diprediksi Naik Jadi Rp 2,4 Triliun

EKONOMI | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings