Survei Indikator: Tren Dukungan terhadap Demokrasi Menurun
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Survei Indikator: Tren Dukungan terhadap Demokrasi Menurun

Minggu, 25 Oktober 2020 | 17:27 WIB
Oleh : Willy Masaharu / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei bertajuk “Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi”. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tren dukungan terhadap demokrasi di Indonesia cenderung mengalami penurunan jika dibanding Februari 2020 lalu.

"Kalau kita cek data tren kita memang ada penurunan dibanding bulan Februari," kata Burhanuddin dalam diskusi yang disiarkan secara live streaming, Minggu (25/10/2020).

Burhanuddin mengatakan, pada survei yang dilakukan pada Februari 2020, sebanyak 72,9% responden menganggap demokrasi sebagai sistem terbaik. Sedangkan pada survei terbaru terjadi penurunan menjadi 62,4%.

“Meskipun demokrasi tidak perfect tetapi mereka menganggap demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik," ujarnya.

Sementara itu sebanyak 19,3% responden menyatakan tidak peduli dengan sistem pemerintahan apa yang dianut Indonesia. Sedangkan 11,1% menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu sistem selain demokrasi bisa diterima.

Sementara itu, IPI juga menyebut sebanyak 36% responden menilai Indonesia menjadi kurang demokratis

"Proporsi yang mengatakan ini (Indonesia jadi kurang demokratis) itu lebih besar ketimbang yang mengatakan Indonesia menjadi lebih demokratis (17,7%)," katanya.

Sedangkan 37% responden mengatakan Indonesia tetap sama keadaannya. Sementara 9,3% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

"Kalau misalnya persepsi sekarang dirasakan kurang demokratis dan jumlahnya lebih besar ketimbang yang mengatakan lebih demokratis, sesuatu yang para elite politik perlu untuk diantisipasi," ujarnya.

Burhanuddin juga menyoroti hasil survei tersebut berdasarkan demografi. Hasilnya, mayoritas yang mengatakan kurang demokratis adalah perempuan, yaitu sebanyak 43,6%.

Sedangkan sebanyak 28,4% responden laki-laki mengatakan Indonesia menjadi kurang demokratis. "Kemudian anak muda dibanding yang tua, itu cenderung mengatakan kurang demokratis," ucapnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, responden mengatakan bahwa situasi saat ini semakin kurang demokratis.

Burhanuddin mengatakan, meskipun secara statistiknya jumlahnya tidak besar, tetapi mereka dianggap dapat mempengaruhi publik secara luas.

Selain itu berdasarkan basis politik, sebanyak 40,9 % responden yang merupakan pemilih Partai Gerindra juga mengatakan bahwa Indonesia saat ini kurang demokratis. Kemudian sebanyak 60% konstituen Partai Nasdem juga menganggap Indonesia saat ini kurang demokratis. Sedangkan pemilih PKS yang mengatakan Indonesia kurang demokratis sebanyak 58,4%.

Menyatakan Pendapat

Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin juga menyatakan, sebanyak 47,7% responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Kemudian sebanyak 21,9% menyatakan bahwa warga sangat setuju makin takut menyatakan pendapat.

"Lagi-lagi kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong, padahal dalam konteks demokratis partisipatoris deliberatif, warga itu justru harus di-encourage untuk berbicara, apapun isinya," katanya.

Berdasarkan demografi, responden laki-laki cenderung sangat setuju bahwa warga takut menyatakan pendapat. Selain itu, masyarakat di perkotaan juga cenderung setuju dengan hal tersebut.

Selain itu, Indikator dalam surveinya juga menanyakan soal setuju tidaknya warga makin sulit berdemonstrasi. Hasilnya sebanyak 20,8% menyatakan sangat setuju bahwa warga makin sulit berdemonstrasi, dan 53% responden menyatakan agak setuju warga makin sulit berdemonstrasi.

Sementara hanya 19,6% responden yang menyatakan kurang setuju bahwa warga makin sulit turun ke jalan. Kemudian hanya 1,5% responden tidak setuju sama sekali dengan pernyataan bahwa warga makin sulit berdemonstrasi.

Indikator dalam surveinya juga menemukan bahwa mayoritas publik setuju bahwa aparat makin bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat. Sebanyak 37,9% responden menyatakan agak setuju bahwa aparat makin semena-mena.

Sebanyak 19,8% menilai sangat setuju aparat makin semena-mena terhadap warga yang berbeda pilhan politiknya dengan penguasa. "Kalau saya gabung sangat setuju dengan agak setuju itu mayoritas, jadi variabel kebebasan sipil itu sepertinya belnya udah bunyi nih hati-hati," kata dia.

Untuk diketahui survei Indikator dilakukan pada 24-30 September 2020 dengan menggunakan 1.200 responden melalui metode simple random sampling. Sementara margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Pengajuan Judicial Review ke MA Murni Inisiatif 4 Kader Partai Demokrat

Judicial review AD/ART Partai Demokrat yang diajukan ke MA murni keinginan dari kader Demokrat.

POLITIK | 25 September 2021

Blusukan ke Tambora, Puan Pantau Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Puan Maharani memantau langsung vaksinasi Covid-19 di permukiman padat penduduk di Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat

POLITIK | 25 September 2021

Begini Respons Golkar Soal Efek Kasus Azis Syamsuddin terhadap Elektabilitas Partai di Pemilu 2024

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar Supriansa berkomentar soal dampak atau efek kasus Azis Syamsuddin terhadap elektabilitas Partai Golkar di 2024

POLITIK | 25 September 2021

Olahraga Bareng Cak Imin, Airlangga: Jalan Pagi Itu Tak Ada Politiknya

Menyoal apakah ada pembahasan politik terkait rencana koalisi sehat di Pemilu 2024, Airlangga tidak menjelaskan secara gamblang.

POLITIK | 25 September 2021

KPU Berupaya Rasionalisasikan Anggaran Pemilu 2024

KPU mengatakan akan berupaya merasionalisasikan anggaran Pemilu 2024 dengan menyisir anggaran yang dapat ditekan.

POLITIK | 25 September 2021

Legislator Demokrat Nilai Anggaran Pemilu 2024 Usulan KPU Sudah Rasional

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat menilai anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun Rp 26,2 triliun untuk Pilkada yang diusulkan KPU rasional.

POLITIK | 24 September 2021

Sosok Azis Syamsuddin yang Jadi Tersangka dan Ditangkap KPK

Saat ditangkap KPK, Azis Syamsuddin masih berstatus sebagai Wakil Ketua DPR yang dijabatnya sejak Oktober 2019.

POLITIK | 24 September 2021

Gandeng Milenial, PKP Optimistis Melaju ke Senayan

PKP menggandeng sejumlah kalangan milenial agar partai ini bisa lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berhasil lolos ke Senayan.

POLITIK | 24 September 2021

Jika Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Golkar Siapkan Penggantinya Sebagai Wakil Ketua DPR

Golkar menunggu pengumuman KPK terkait status Azis Syamsuddin. Jika Azis ditetapkan tersangka dan ditahan Golkar menyiapkan penggantinya sebagai Wakil Ketua DPR

POLITIK | 24 September 2021

Sufmi Dasco Akui Berkomunikasi dengan Azis Syamsuddin Sebelum Rapat Paripurna

Sufmi Dasco Ahmad mengaku berkomunikasi dengan Azis Syamsudin sebelum Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (21/9/2021)

POLITIK | 24 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
Laju Penularan Covid-19 Melandai, PBNU: Masyarakat Tak Boleh Lengah

Laju Penularan Covid-19 Melandai, PBNU: Masyarakat Tak Boleh Lengah

KESEHATAN | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings