Pilkada di Tengah Pandemi Munculkan Kebingungan Publik
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Pilkada di Tengah Pandemi Munculkan Kebingungan Publik

Minggu, 25 Oktober 2020 | 18:41 WIB
Oleh : Willy Masaharu / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Politikus Partai Demokrat Hinca Pandjaitan berpendapat, pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang jadi digelar di tengah pandemi saat ini telah memunculkan kebingungan di masyarakat. Selama ini, Hinca mengatakan, daerah-daerah memahami bahwa pilkada merupakan pesta demokrasi yang dilakukan penuh dengan keramaian dan kebebasan dalam menyampaikan pandangan dan pendapat.

"Nah dengan pandemi ini, suka tidak suka karena seluruh dunia mengalaminya. Nah, itu terjadi pengurangan kualitas untuk kegembiraan demokrasi di masyarakat," kata Hinca dalam diskusi yang digelar Indikator Politik Indonesia (IPI) secara live streaming, Minggu (25/10/2020).

Hinca menyarankan agar pemerintah fokus terlebih dahulu dalam penanganan Covid-19. Ia meminta agar seluruh pihak harus mencari cara terbaik untuk mengatasi terjadinya penurunan kualitas demokrasi.

"Kita lebih cenderung untuk fokus mengatasi penanganan Covid-19 itu sehingga di parlemen pun kita berusaha untuk meyakinkan, ayo kita lebih cenderung bagaimana mengurus api juga asapnya sekaligus," ungkapnya.

Sementara itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, sejak awal partainya kerap menyerukan perlu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang lebih tegas yang mengatur sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan. Akibatnya, jumlah pertemuan kampanye tatap muka yang melanggar protokol Covid-19 makin meningkat, sedangkan jumlah pertemuan daring makin menurun.

"Sementara PKPU 13 nya itu tidak memberikan sanksi yang tegas ya. Kita menggunakan UU Karantina Wilayah, UU Penyakit Menular dan KUHP untuk memproses aktivitas pemilu, harusnya UU Pilkada, tapi karena nggak ada Perppu Pilkada lanjutan karena di UU 10/2016 masih tertulis dan belum dibatalkan bahwa yang namanya kampanye terbuka itu boleh konser musik, boleh pentas seni, boleh panen raya, oleh PKPU 13 dibatasi, tetapi ini tidak apple to apple UU dibatasi PKPU," jelasnya.

Sebelumnya, IPI merilis hasil survei terbaru terkait pilkada di era pandemi Covid-19. Hasilnya, sebanyak 47,9% responden yang tinggal di wilayah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 setuju agar pilkada sebaiknya ditunda. Kemudian responden yang tidak setuju pilkada ditunda mencapai 46,3%.

"Artinya adalah, split (terbelah). Jadi di kalangan responden yang tinggal di wilayah yang punya hajatan pilkada itu mereka yang menuntut tunda atau tidak itu sama-sama kuat," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu (25/10/2020).

Survei tidak hanya dilakukan di wilayah yang akan menggelar pilkada, tetapi juga di wilayah yang pada tahun 2020 ini tidak menggelar pilkada. Hasilnya sebanyak 53,3% menyatakan setuju pilkada ditunda.

Sedangkan 39,4% responden menyatakan tidak setuju pilkada ditunda. "Tuntutan pilkada ditunda itu lebih kuat di wilayah yang tidak ada pilkadanya tahun ini," ujarnya.

Burhanuddin mengatakan, jika ditotal maka 50,2% responden menyatakan setuju pilkada ditunda. Sedangkan total 43,4% responden menilai setuju pilkada tetap digelar.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Survei Indikator: Tren Dukungan terhadap Demokrasi Menurun

Tren dukungan terhadap demokrasi di Indonesia cenderung mengalami penurunan jika dibanding Februari 2020 lalu.

POLITIK | 25 Oktober 2020

Pakar: Pembangkangan Sipil Langkah Inkonstitusional

Pembangkangan sipil merupakan langkah inkonstitusional dalam sebuah negara demokrasi.

POLITIK | 25 Oktober 2020

Airlangga: Pembentukan UU Cipta Kerja Tanpa Paksaan

Pandemi virus corona telah menyebabkan sekitar 3 juta penganggur baru, menambah jumlah yang semula berada di kisaran 13 juta penduduk.

POLITIK | 25 Oktober 2020

Rampungkan Pembahasan UU Ciptaker, Dewan Pakar Nasdem: Riset dan Inovasi Keniscayaan bagi Indonesia Maju

Indonesia harus memulai dari sekarang berbagai riset dan inovasi teknologi berkaitan dengan bidang-bidang strategis.

POLITIK | 24 Oktober 2020

Jokowi: Pandemi Bukan Alasan Indonesia Tidak Lakukan Reformasi Struktural

Pandemi Covid 19 bukan menjadi alasan Indonesia tidak melakukan reformasi struktural dan birokrasi.

POLITIK | 24 Oktober 2020

HUT Partai Golkar, Jokowi Sampaikan Optimisme Kebangkitan Ekonomi

Berbagai indikator menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian telah kembali menggeliat.

POLITIK | 24 Oktober 2020

Ulang Tahun Golkar, Airlangga Puji Kepemimpinan Jokowi Saat Pandemi

Menurut Airlangga, riset Bank Dunia mengindikasikan Indonesia akan mengalami era kebangkitan paling tinggi pasca-pandemi.

POLITIK | 24 Oktober 2020

Ibas: UMKM Sektor Krusial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Edhie Baskoro Yudhoyono menilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor krusial dalam pemulihan ekonomi nasional.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Ini Penjelasan soal Dihapusnya Pasal tentang Migas dalam UU Cipta Kerja

Dalam rapat panja antara DPR dan pemerintah, sudah sepakat pasal tersebut kembali ke dalam aturan UU Minyak dan Gas Bumi.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Anggota DPR Dorong Pemiskinan Koruptor Jiwasraya

Pemberlakuan hukuman maksimal penjara seumur hidup terbilang sangat penting untuk memenuhi asas keadilan.

POLITIK | 22 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS