Logo BeritaSatu

Diapresiasi, Quality Control UU Ciptaker yang Dilakukan Kemsetneg

Senin, 26 Oktober 2020 | 16:10 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Rancangan undang-undang (RUU) yang telah disetujui DPR dan pemerintah menjadi undang-undang (UU) dapat diubah sepanjang menyangkut hal teknis bukan substansi. Perubahan itu terbuka sebelum UU diteken presiden untuk disahkan dan diundangkan dalam lembaran negara.

Demikian disampaikan Kepala Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (26/10/2020). Inosentius pun mengapresiasi tim Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) yang melakukan kontrol kualitas (quality control) dan kerap menemukan kekeliruan bersifat teknis dalam suatu naskah UU sebelum ditandatangani oleh presiden.

“Sepanjang kesalahan atau kekeliruan bersifat teknis, perubahan memang lazim dilakukan. Pengalaman saya, mau sesempurna apa pun (naskah UU) tetap saja oleh Kemsetneg ditemukan yang keliru. Review kualitas di Kemsetneg saya akui. Mereka tertib sekali. Quality control di Kemsetneg itu luar biasa,” kata Inosentius.

Dia menegaskan penelusuran kembali seluruh pasal dan ayat oleh Badan Legislasi (Baleg) maupun Kemsetneg menjadi keniscayaan. Dia menganalogikan kemungkinan adanya sanksi pidana berupa hukuman mati bagi pencuri ayam dalam suatu regulasi. Hal ini tentu suatu kekeliruan, sehingga harus ditelusuri dan ternyata hukuman mati itu sebenarnya untuk tindak pidana lain.

“Sekali lagi sepanjang menyangkut drafting, boleh ada perubahan. Ini analogi saja, 'mencuri ayam sanksi pidananya mati'. Ini bahaya, maka orang hukum menelusuri. Dicari untuk pasal mana ini sebenarnya, 'oh pasal ini'. Sangat berbahaya kalau enggak ditelusuri hal-hal teknis, logika hukum dan lainnya, namun tidak mengubah substansi,” tegasnya.

Pembicaraan Tingkat I dan II

Dia menjelaskan, sebelum pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna, DPR menggelar pembicaraan tingkat I terlebih dulu. Apabila tidak ada titik temu dalam suatu pasal atau ayat pada pembicaraan tingkat I, maka diambil keputusan saat tingkat II. Terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker), menurutnya, pembahasannya sudah rampung pada tingkat I.

“Biasanya kalau (RUU) sudah selesai semua pada tingkat I dan tidak ada masalah yang dibawa ke paripurna, maka persetujuan tidak terlalu lama. Tidak perlu lobi-lobi lagi. UU Cipta Kerja ini sudah beres pada tingkat I walau ada dua fraksi yang menolak, tetapi pinsipnya mereka tidak menghalangi untuk dibawa ke tingkat II,” ungkapnya.

Inosentius menyatakan, bukan pekerjaan mudah untuk merampungkan UU Ciptaker. Setelah UU Ciptaker disetujui DPR dan pemerintah pada 5 Oktober 2020, dilakukan penelusuran kembali atas naskah UU tersebut. Kemudian, DPR menyerahkan kepada presiden melalui Kemsetneg. Kemsetneg pun meneliti ulang jika ada kesalahan teknis.

“UU Cipta Kerja ini mengubah beberapa pasal dan ayat dalam 78 UU lain. Jadi, harus teliti betul agar tidak ada yang kekeliruan antara UU yang diubah dengan UU Cipta Kerja atau ada yang tumpang-tindih sebelum disahkan oleh presiden. Sebab, kalau sudah disahkan, perubahan (UU) akan mulai dari awal,” kata Inosentius, yang ketika pembahasan RUU Ciptaker menjabat kepala Pusat Perancangan Undang-Undang DPR.

Sementara itu, mengenai Pasal 46 UU Ciptaker yang dikoreksi Kemsetneg untuk selanjutnya dihapus, dia menegaskan hal itu sudah tepat. Dia menuturkan, secara prinsip, ketentuan itu bukan sesuatu yang baru, karena sudah diatur dalam UU 21/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (migas).

“Apa yang dilakukan setelah paripurna atau Kemsetneg mengubah, itu hanya karena tertib norma saja,” katanya. Dia pun menyebut, yang dilakukan Kemsetneg bukan substansi dalam arti menambah atau mengeluarkan materi.

"Kalau orang mau ngotot, biarkan saja (Pasal 46) di situ (UU Ciptaker), tinggal nanti pada UU 22/2001 (pasal tersebut) dihapus. Karena, tidak mungkin diatur di dua UU. Namun, ini bukan lagi perdebatan susbtansi. Itu perdebatan ilmu perancang UU,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan Pasal 46 memang seharusnya dihapus dari UU Ciptaker. “Intinya, Pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada, karena di dalam rapat panja (panitia kerja) Baleg memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU yang berlaku,” katanya.

Seperti diketahui, naskah UU Ciptaker kini berjumlah 1.187 halaman, berbeda dengan yang dikirim DPR kepada Kemsetneg dengan total 812 halaman. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan, perubahan jumlah halaman sama sekali bersifat teknis, yakni berupa format dan pengecekan teknis.

Proses perubahan itu, menurut Pratikno, memang harus dilalui sebelum sebuah UU dibawa kepada presiden untuk diteken. “Setiap item perbaikan teknis yang dilakukan, seperti typo dan lain lain, semuanya dilakukan atas persetujuan pihak DPR, yang dibuktikan dengan paraf ketua Baleg,” tegas Pratikno.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan Kemsetneg telah menjalankan tugas dengan baik. “Kemsetneg dalam hal ini justru melakukan tugasnya dengan baik. Dalam proses cleansing final sebelum naskah dibawa ke Presiden, Kemsetneg menangkap apa yang seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan DPR,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Fadli Zon Sarankan Hillary Lasut Cabut Laporan atas Komika Mamat Alkatiri

Fadli Zon menyarankan rekannya Hillary Brigitta Lasut mencabut laporan atas komika Mamat Alkatiri terkait dugaan pencemaran nama baik.

NEWS | 5 Oktober 2022

Jokowi: Audit Total Seluruh Stadion Liga Indonesia

Jokowi memerintahkan Basuki Hadimuljono mengaudit total seluruh stadion yang digunakan untuk pertandingan Liga Indonesia.

NEWS | 5 Oktober 2022

Raja Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa atas Tragedi Kanjuruhan

Raja Arab Saudi Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Indonesia Joko Widodo terkait tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Toko Kue Thabenia Milik Ruben Onsu Dirampok

Toko kue Thabenia milik selebritas Ruben Onsu dirampok. Perampokan itu dilaporkan oleh karyawan Ruben Onsu ke Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Beda dengan Hillary, Fadli Zon Justru Terhibur Di-roasting Mamat Alkatiri

Fadli Zon merespons langkah rekannya di parlemen Hillary Brigitta Lasut yang melaporkan komika Mamat Alkatiri ke Polda Metro Jaya.

NEWS | 5 Oktober 2022

Tokoh Pemuda Papua Imbau Pendukung Lukas Enembe Hormati Proses Hukum

Tokoh pemuda Papua, Ferdinand Tuamis berharap agar kelompok pendukung Gubernur Papua, Lukas Enembe agar menghormati proses hukum di KPK.

NEWS | 5 Oktober 2022

Selain Pidana, Hillary Lasut Pertimbangkan Gugat Mamat Alkatiri Secara Perdata

Tak hanya pidana, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem Hillary Lasut mempertimbangkan menggugat komika Mamat Alkatiri secara perdata.

NEWS | 5 Oktober 2022

Wajah Tersangka Pembunuhan Brigadir J Diperlihatkan Kecuali FS dan PC

Wajah tersangka pembunuhan Brigadir J diperlihatkan kepada publik di Kantor Jampidum Kejagung, Jakarta, pada Rabu (5/10/2022) siang.

NEWS | 5 Oktober 2022

Tim KPK Telah Sita Dokumen Terkait Kasus Garuda Indonesia

Tim dari KPK telah menyita berbagai dokumen terkait kasus dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia (Persero).

NEWS | 5 Oktober 2022

Jokowi Resmikan Revitalisasi Fasilitas Bandara Halim Perdanakusuma

Presiden Jokowi meresmikan revitalisasi fasilitas Pangkalan TNI AU atau Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (5/10/2022).

NEWS | 5 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


# Formula E


# Tragedi Kanjuruhan


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Jokowi: Audit Total Seluruh Stadion Liga Indonesia

Jokowi: Audit Total Seluruh Stadion Liga Indonesia

NEWS | 9 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings