Diapresiasi, Quality Control UU Ciptaker yang Dilakukan Kemsetneg
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Diapresiasi, Quality Control UU Ciptaker yang Dilakukan Kemsetneg

Senin, 26 Oktober 2020 | 16:10 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Rancangan undang-undang (RUU) yang telah disetujui DPR dan pemerintah menjadi undang-undang (UU) dapat diubah sepanjang menyangkut hal teknis bukan substansi. Perubahan itu terbuka sebelum UU diteken presiden untuk disahkan dan diundangkan dalam lembaran negara.

Demikian disampaikan Kepala Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (26/10/2020). Inosentius pun mengapresiasi tim Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) yang melakukan kontrol kualitas (quality control) dan kerap menemukan kekeliruan bersifat teknis dalam suatu naskah UU sebelum ditandatangani oleh presiden.

“Sepanjang kesalahan atau kekeliruan bersifat teknis, perubahan memang lazim dilakukan. Pengalaman saya, mau sesempurna apa pun (naskah UU) tetap saja oleh Kemsetneg ditemukan yang keliru. Review kualitas di Kemsetneg saya akui. Mereka tertib sekali. Quality control di Kemsetneg itu luar biasa,” kata Inosentius.

Dia menegaskan penelusuran kembali seluruh pasal dan ayat oleh Badan Legislasi (Baleg) maupun Kemsetneg menjadi keniscayaan. Dia menganalogikan kemungkinan adanya sanksi pidana berupa hukuman mati bagi pencuri ayam dalam suatu regulasi. Hal ini tentu suatu kekeliruan, sehingga harus ditelusuri dan ternyata hukuman mati itu sebenarnya untuk tindak pidana lain.

“Sekali lagi sepanjang menyangkut drafting, boleh ada perubahan. Ini analogi saja, 'mencuri ayam sanksi pidananya mati'. Ini bahaya, maka orang hukum menelusuri. Dicari untuk pasal mana ini sebenarnya, 'oh pasal ini'. Sangat berbahaya kalau enggak ditelusuri hal-hal teknis, logika hukum dan lainnya, namun tidak mengubah substansi,” tegasnya.

Pembicaraan Tingkat I dan II

Dia menjelaskan, sebelum pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna, DPR menggelar pembicaraan tingkat I terlebih dulu. Apabila tidak ada titik temu dalam suatu pasal atau ayat pada pembicaraan tingkat I, maka diambil keputusan saat tingkat II. Terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker), menurutnya, pembahasannya sudah rampung pada tingkat I.

“Biasanya kalau (RUU) sudah selesai semua pada tingkat I dan tidak ada masalah yang dibawa ke paripurna, maka persetujuan tidak terlalu lama. Tidak perlu lobi-lobi lagi. UU Cipta Kerja ini sudah beres pada tingkat I walau ada dua fraksi yang menolak, tetapi pinsipnya mereka tidak menghalangi untuk dibawa ke tingkat II,” ungkapnya.

Inosentius menyatakan, bukan pekerjaan mudah untuk merampungkan UU Ciptaker. Setelah UU Ciptaker disetujui DPR dan pemerintah pada 5 Oktober 2020, dilakukan penelusuran kembali atas naskah UU tersebut. Kemudian, DPR menyerahkan kepada presiden melalui Kemsetneg. Kemsetneg pun meneliti ulang jika ada kesalahan teknis.

“UU Cipta Kerja ini mengubah beberapa pasal dan ayat dalam 78 UU lain. Jadi, harus teliti betul agar tidak ada yang kekeliruan antara UU yang diubah dengan UU Cipta Kerja atau ada yang tumpang-tindih sebelum disahkan oleh presiden. Sebab, kalau sudah disahkan, perubahan (UU) akan mulai dari awal,” kata Inosentius, yang ketika pembahasan RUU Ciptaker menjabat kepala Pusat Perancangan Undang-Undang DPR.

Sementara itu, mengenai Pasal 46 UU Ciptaker yang dikoreksi Kemsetneg untuk selanjutnya dihapus, dia menegaskan hal itu sudah tepat. Dia menuturkan, secara prinsip, ketentuan itu bukan sesuatu yang baru, karena sudah diatur dalam UU 21/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (migas).

“Apa yang dilakukan setelah paripurna atau Kemsetneg mengubah, itu hanya karena tertib norma saja,” katanya. Dia pun menyebut, yang dilakukan Kemsetneg bukan substansi dalam arti menambah atau mengeluarkan materi.

"Kalau orang mau ngotot, biarkan saja (Pasal 46) di situ (UU Ciptaker), tinggal nanti pada UU 22/2001 (pasal tersebut) dihapus. Karena, tidak mungkin diatur di dua UU. Namun, ini bukan lagi perdebatan susbtansi. Itu perdebatan ilmu perancang UU,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan Pasal 46 memang seharusnya dihapus dari UU Ciptaker. “Intinya, Pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada, karena di dalam rapat panja (panitia kerja) Baleg memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU yang berlaku,” katanya.

Seperti diketahui, naskah UU Ciptaker kini berjumlah 1.187 halaman, berbeda dengan yang dikirim DPR kepada Kemsetneg dengan total 812 halaman. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan, perubahan jumlah halaman sama sekali bersifat teknis, yakni berupa format dan pengecekan teknis.

Proses perubahan itu, menurut Pratikno, memang harus dilalui sebelum sebuah UU dibawa kepada presiden untuk diteken. “Setiap item perbaikan teknis yang dilakukan, seperti typo dan lain lain, semuanya dilakukan atas persetujuan pihak DPR, yang dibuktikan dengan paraf ketua Baleg,” tegas Pratikno.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan Kemsetneg telah menjalankan tugas dengan baik. “Kemsetneg dalam hal ini justru melakukan tugasnya dengan baik. Dalam proses cleansing final sebelum naskah dibawa ke Presiden, Kemsetneg menangkap apa yang seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan DPR,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mahfud MD dan Tito Bahas Simulasi Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian rapat koordinasi membahas simulasi tanggal Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

POLITIK | 23 September 2021

Yusril Siapkan Argumen Gugat AD/ART Partai Demokrat ke MA

Yusril Ihza Mahendra telah menyiapkan argumenn untuk mengajukan uji materi terkait AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

POLITIK | 23 September 2021

Puan: Antisipasi Lonjakan Covid-19 pada Akhir Tahun, Percepat Vaksinasi

Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan Covid-19

POLITIK | 23 September 2021

IKA PMII Harap Muktamar Ke-34 NU Pertimbangkan Kondisi Objektif Bangsa

Ahmad Muqowam menyatakan, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) harus mempertimbangkan kondisi objektif bangsa

POLITIK | 23 September 2021

Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

Gerindra-Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa.

POLITIK | 23 September 2021

Bawaslu Rekomendasikan Regulasi Kampanye Virtual

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar merekomendasikan regulasi kampanye virtual.

POLITIK | 23 September 2021

MIPI Usulkan Penerapan E-Voting

MIPI menilai e-voting menjadi salah satu cara agar pelaksanaan pesta demokrasi tidak terhambat situasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 23 September 2021

Penting, Kepastian Tanggal Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

Kepastian tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dinilai penting untuk segera ditetapkan.

POLITIK | 23 September 2021

Inovasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Terkendala Regulasi

Inovasi penyelenggaraan pemilu selama ini dinilai kerap terkendala regulasi kepemiluan.

POLITIK | 23 September 2021

KPU Diminta Minimalisasi Anggaran Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminimalisasi anggaran Pemilu 2024.

POLITIK | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

MEGAPOLITAN | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings