Penelusuran Kesalahan Teknis UU Suatu Kewajaran
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

UU Cipta Kerja

Penelusuran Kesalahan Teknis UU Suatu Kewajaran

Senin, 26 Oktober 2020 | 16:31 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Penelusuran kesalahan teknis pasal atau ayat dalam suatu undang-undang (UU) yang telah disetujui DPR dan pemerintah dinilai tepat. Sebab, tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan pengetikan dan sebagainya.

“Tentu saja mungkin ada yang salah ketik, salah penempatan pasal atau ayat, dan lain-lain. Kadang-kadang naskah itu, katakanlah, copy paste, bisa juga ada yang terlewat,” kata pakar hukum tata negara Maruarar Siahaan kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (26/10/2020).

Dia menambahkan setiap pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentu memiliki rekaman. “Rekaman itu menjadi suatu risalah. Jadi, dengan mudah nanti ditelusuri saat harmonisasi atau sebelum disahkan untuk diundangkan,” ujar mantan hakim konstitusi tersebut.

Dia juga mengungkapkan, berdasarkan Pasal 19 Ayat 2 UUD 1945, setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Kemudian, Pasal 19 Ayat 4 menyebutkan, Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU.

Dia menambahkan, UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU 15/2019 mengatur secara rinci proses pembentukan UU. Demikian halnya UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan Peraturan DPR 2/2020.

Dia menjelaskan, DPR mempunyai waktu tujuh hari kerja untuk menyerahkan UU yang disetujui kepada presden. “Kalau sudah ada persetujuan bersama (DPR dan presiden) tentu akan disahkan oleh presiden dan kemudian diundangkan. Sebelum diteken presiden, maka wajar dicek ulang,” ujarnya.

Pada bagian lain, dia mengingatkan bahwa Indonesia sekarang bukan berada dalam kondisi normal. Hal ini mengingat adanya pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia, tanpa terkecuali Indonesia.

Dia menegaskan, prosedur pembuatan hukum dan lain-lain tidak bisa disamakan dengan situasi biasa. “Kondisi kita sekarang bukan kondisi normal. Tidak sama dengan keadaan normal sebelum adanya pandemi,” katanya.

Dia menyesalkan adanya pernyataan dari beberapa pihak agar dilakukan pembangkangan sipil. “Jangan kita pakai konsep-konsep dulu ketika mekanisme demokrasi belum tersusun rapi. Kita sudah rapi sekarang. Pembangkangan sipil itu sangat tidak tepat,” tegasnya.

“Apakah mereka yang sampaikan itu (pembangkangan sipil) bisa menjamin tidak timbul aksi anarkistis? Jangan kita menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem konstitusi yang sudah ditentukan. Sebab kalau itu dilakukan, berarti mengarah ke chaos dan anarkistis,” ujar Maruarar.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Diapresiasi, Quality Control UU Ciptaker yang Dilakukan Kemsetneg

Apabila tidak ada titik temu dalam suatu pasal atau ayat pada pembicaraan tingkat I, maka diambil keputusan saat tingkat II.

POLITIK | 26 Oktober 2020

Pesan AHY untuk Paslon, Ketua DPD PD Jabar: Utamakan Sopan Santun

Aspirasi dari pemilih pun ikut didengar. Rata-rata masyarakat menginginkan berat murah dan sebagainya.

POLITIK | 26 Oktober 2020

Fokus Urus Covid-19, Ganjar Enggan Komentari Hasil Survei

"Aku tak ngurusi mudik wae, ora indikator (saya mengurusi mudik saja, bukan indikator)" kata Ganjar.

POLITIK | 26 Oktober 2020

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar Kalahkan Prabowo dan Anies

Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas 18,7 %, disusul Prabowo Subianto 16,8 % dan Anies Baswedan 14,4 %.

POLITIK | 25 Oktober 2020

Survei: Proses Demokratisasi Mengalami Pelemahan

Dukungan terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan memang masih tinggi yaitu mencapai 62%.

POLITIK | 25 Oktober 2020

Pilkada di Tengah Pandemi Munculkan Kebingungan Publik

Hinca Pandjaitan berpendapat, pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang jadi digelar di tengah pandemi saat ini telah memunculkan kebingungan di masyarakat.

POLITIK | 25 Oktober 2020

Survei Indikator: Tren Dukungan terhadap Demokrasi Menurun

Tren dukungan terhadap demokrasi di Indonesia cenderung mengalami penurunan jika dibanding Februari 2020 lalu.

POLITIK | 25 Oktober 2020

Pakar: Pembangkangan Sipil Langkah Inkonstitusional

Pembangkangan sipil merupakan langkah inkonstitusional dalam sebuah negara demokrasi.

POLITIK | 25 Oktober 2020

Airlangga: Pembentukan UU Cipta Kerja Tanpa Paksaan

Pandemi virus corona telah menyebabkan sekitar 3 juta penganggur baru, menambah jumlah yang semula berada di kisaran 13 juta penduduk.

POLITIK | 25 Oktober 2020

Rampungkan Pembahasan UU Ciptaker, Dewan Pakar Nasdem: Riset dan Inovasi Keniscayaan bagi Indonesia Maju

Indonesia harus memulai dari sekarang berbagai riset dan inovasi teknologi berkaitan dengan bidang-bidang strategis.

POLITIK | 24 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS