Anggota Komisi III Minta RUU PKS Segera Disahkan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Anggota Komisi III Minta RUU PKS Segera Disahkan

Jumat, 30 Oktober 2020 | 13:27 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Kupang, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat berharap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera dibahas dan disahkan, mengingat angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) memprihatinkan.

“Saya sebagai perempuan tentunya sangat prihatin melihat data yang disampaikan Kapolda bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak di NTT cukup tinggi, bahkan kasus-kasus ini banyak terjadi di lingkungan keluarga,” ungkap Ary di sela-sela mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda NTT beserta jajaran di Kupang, NTT, Senin (26/10/2020).

Ary menuturkan, RUU PKS bisa memberikan payung hukum yang jelas dan kuat, sehingga pemerintah bisa mengintervensi jika kekerasan itu belum terlalu dalam.

Dirinya juga menilai hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan saat ini belum memberikan efek jera sehingga mengakibatkan angka kekerasan terus meningkat.

“Saya melihat belum secara maksimal hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan perempuan dan anak, (karena belum) memberikan efek jera dengan begitu meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak ini,” ujarnya.

Ary mengatakan, dari tahun 2017, banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT. Dari jumlah yang terlaporkan pun sudah banyak dan belum termasuk kasus yang tidak terlaporkan.

“Yang terlaporkan saja lebih dari 17.000 kasus, dan yang tidak terlaporkan juga jauh lebih banyak. Karena biasanya, sebagian besar kasus kekerasan perempuan dan anak terjadi di lingkungan keluarga terdekat. Ada yang dilakukan oleh orang jauh, namun presentasenya masih rendah,” ujar politisi Partai NasDem ini.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Khofifah Tegaskan Muslimat NU Tak Dukung Paslon di Pilkada

Menurut Khofifah, Muslimat NU bukan partai politik yang bisa digunakan untuk mendukung pasangan calon di Pilkada 2020.

POLITIK | 29 Oktober 2020

Penyelesaian Masalah Papua Dinilai Masih Gunakan Pola Lama

Kondisi saat ini membutuhkan tindakan Presiden Jokowi untuk mengendalikan politik keamanan di Papua.

POLITIK | 29 Oktober 2020

Ini Ternyata Alasan PDIP Dorong Bangun Banyak Patung Bung Karno

Hasto Kristiyanto mengatakan ada alasan sendiri mengapa dibangun patung Sang Proklamator RI Soekarno dibangun di area kantor partai di Yogyakarta.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Tepis Tudingan Rezim Jokowi Otoriter, Ini Jawaban Lengkap Hasto

Menurut Hasto Kristiyanto, yang ditindak oleh Pemerintah adalah perilaku yang melanggar hukum seperti merusak fasilitas umum maupun menyebarkan "hoax".

POLITIK | 28 Oktober 2020

Refleksi 28 Oktober, Megawati: Lebih Enak Menyanyi daripada Menyebarkan Kebencian

Menurut Megawati, berpolitik itu tak boleh melakukan sesuatu yang justru merusak diri sendiri.

POLITIK | 28 Oktober 2020

PDIP Tidak Ambil Pusing Hasil Survei

"Bagi PDI Perjuangan, kami diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, bahwa berpolitik itu bukan memelototi survei," kata Hasto.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Ditanya Elektabilitas Puan dan Ganjar Menuju 2024, Ini Jawaban Hasto

Hasto memberikan sinyal bahwa partainya sama sekali belum memikirkan bagaimana pilpres ke depan.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Sadar Potensi Di-bully, Ini Pernyataan Lengkap Megawati soal Milenial, Isu PKI, hingga Demo Anarkistis

Saat peresmian sejumlah kantor partai di daerah lewat virtual, Rabu (28/10/2020), Megawati Soekarnoputri menyampaikan segala hal mengenai politik aktual.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Megawati Minta Pembangunan Kantor PDIP di Daerah-daerah Diteruskan

Partai politik bukan hanya hadir di masyarakat dalam wujud individu anggota, namun juga fisik kantornya.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Survei IPO: 60% Responden Dukung Perombakan Kabinet

Mayoritas publik mendukung perombakan kabinet.

POLITIK | 28 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS