Soal Salah Ketik UU Cipta Kerja, Mahfud Akan Bicara dengan DPR
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (0.2)   |   COMPOSITE 6359.21 (11.43)   |   DBX 1342.2 (24.41)   |   I-GRADE 184.288 (-0.3)   |   IDX30 516.126 (-0.7)   |   IDX80 138.807 (-0.33)   |   IDXBUMN20 408.536 (-2.89)   |   IDXESGL 142.044 (-0.25)   |   IDXG30 145.076 (0.14)   |   IDXHIDIV20 455.222 (-0.88)   |   IDXQ30 147.857 (-0.01)   |   IDXSMC-COM 298.089 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (-1.32)   |   IDXV30 136.649 (-0.85)   |   INFOBANK15 1071.96 (1.29)   |   Investor33 444.599 (-0.31)   |   ISSI 184.85 (-0.31)   |   JII 633.797 (-1.51)   |   JII70 223.435 (-0.51)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.94)   |   LQ45 967.658 (-1.31)   |   MBX 1728.33 (-1.73)   |   MNC36 329.04 (-0.3)   |   PEFINDO25 326.697 (0.91)   |   SMInfra18 315.108 (-1.73)   |   SRI-KEHATI 378.138 (-0.15)   |  

Soal Salah Ketik UU Cipta Kerja, Mahfud Akan Bicara dengan DPR

Kamis, 5 November 2020 | 23:59 WIB
Oleh : Robertus Wardy / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan pemerintah akan berbicara dengan DPR terkait ada salah ketik pada UU Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah akan menanyakan draf UU yang benar yang sesuai pembahasan di DPR.

“Ada kesalahan yang sifatnya clerical (kesalahan ketik, Red), ada yg sifatnya substansial. Yang sifatnya clerical itu nanti diselesaikan jalurnya. Kita akan berbicara dengan DPR, kenapa yang dikirim seperti itu, lalu mana dokumen yang benar, lalu nanti bisa diserahkan ke MK (Mahkamah Konstitusi, MK) kalau yang cuma clerical,” kata Mahfud di Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Ia menjelaskan pemerintah juga mempersilakan kepada semua pihak yang ingin menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi jika menemukan ada kesalahan substansi terkait UU itu.

“Kalau yang substansi ya silahkan ke MK. Kalau MK nanti memutuskan ini salah, nanti kita akan ada legislative review juga. Tidak menutup kemungkinan untuk legislatif review perubahan UU untuk pasal-Pasal tertentu, sesudah MK memutuskan tentang apa yang harus diubah,” jelas Mahfud.

Dia menyebut pemerintah akan membentuk tim kerja untuk menindaklanjuti putusan MK. Tim tersebut bersifat netral, yang anggotanya bukan dari pemerintah tapi dari akademisi dan tokoh masyarakat.

“Untuk mengolah dan menampung masalah-masalah yang muncul dari itu. Agar nanti dalam proses perbaikan, baik judicial review, baik legislative review, baik penuangan dalam aturan turunan bisa diakomodasi. Yang jelas UU Cipta Kerja tujuannya baik. Sebuah tujuan baik tidak menutup kemungkinan untuk diperbaiki. Itu saja,” tutup Mahfud.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tingginya Partisipasi Pemilu di AS Jadi Pelecut Semangat Sukseskan Pilkada 2020

Partisipasi pemilih dalam Pilpres AS melonjak tajam sejak terakhir kali terjadi sekitar 120 tahun silam.

POLITIK | 5 November 2020

KPU Sumut Ingatkan Paslon Waspadai Klaster Baru Covid-19

Protokol kesehatan merupakan kewajiban yang harus diterapkan semua paslon di masa kampanye pilkada.

POLITIK | 5 November 2020

Mahfud: Anugerah Bintang Mahaputera Adalah Hak Gatot Nurmantyo

Menurut Mahfud, semua mantan panglima TNI termasuk Gatot Nurmantyo dan mantan menteri akan menerima anugerah Bintang Mahaputera.

POLITIK | 5 November 2020

Baleg DPR : Kesalahan Redaksional UU Cipta Kera Bisa Diperbaiki

Presiden tidak perlu menandatangani ulang naskah undang-undang yang sudah diperbaiki.

POLITIK | 5 November 2020

Kemsetneg Beri Sanksi ke Pejabat yang Salah Tulis di UU Cipta Kerja

Kemsetneg telah melakukan serangkaian pemeriksaan internal dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, kekeliruan tersebut murni human error.

POLITIK | 4 November 2020

Bawaslu: Kampanye Tatap Muka Sedot Pengeluaran Paslon

Paslon lebih banyak menghabiskan dana kampanye untuk menggelar kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas.

POLITIK | 4 November 2020

Survei: Mayoritas Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi Tangani Covid-19

Sebanyak 57,8% masyarakat Indonesia mengaku puas dengan kinerja Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 hingga Oktober ini.

POLITIK | 4 November 2020

Bawaslu: Mayoritas Paslon Biaya Sendiri Kampanye

Sumbangan paling sedikit berasal dari partai politik pendukung.

POLITIK | 4 November 2020

KPU: Sirekap untuk Cegah Manipulasi Suara

KPU akan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) untuk penghitungan hasil suara Pilkada Serentak 2020.

POLITIK | 4 November 2020

Tokoh Papua: Otsus adalah Kesepakatan Bersama dan Solusi Politik untuk Papua

Otsus tidak boleh lagi dikelola oleh pemerintah daerah, sebagaimana yang terjadi saat ini. Bupati yang sering jalan-jalan harus diperiksa.

POLITIK | 4 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS