Isu Dinasti Politik Tidak Efektif, Pasangan Ati-Sokhidin Semakin Kuat di Pilkada Cilegon
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Isu Dinasti Politik Tidak Efektif, Pasangan Ati-Sokhidin Semakin Kuat di Pilkada Cilegon

Sabtu, 7 November 2020 | 14:17 WIB
Oleh : Laurens Dami / JAS

Tangerang, Beritasatu.com - Isu dinasti yang diembuskan di Pilkada Cilegon tidak begitu efektif memengaruhi sikap pemilih terhadap pasangan Ratu Ati Marliati-Sokhidin. Pasangan yang menjadi sasaran tembak isu dinasti di Pilkada Cilegon ini, tampak semakin kuat dan mendapat dukungan begitu besar dari berbagai pihak.

Ratu Ati Marliati merupakan putri dari mantan Wali Kota Cilegon dua periode almarhum Tubagus Aat Syafaat. Ratu Ati juga merupakan kakak dari Iman Aryadi, yang juga merupakan mantan wali kota Cilegon.

Isu dinasti menjadi tidak berpengaruh dalam proses pemilihan kepala daerah karena Pilkada merupakan proses pemilihan kepala daerah dengan mekanisme terbuka melalui partisipasi warga secara sukarela, dengan hak konstitusi yang dijamin oleh undang-undang pemilu.

Dalam serial diskusi terbatas tentang "Proyeksi Kemenangan Kandidat di Pilkada Banten termasuk Pilkada Cilegon", di salah satu tempat di Teras Kota, Kota Tangerang Selatan, Jumat (6/11/2020), terungkap pandangan bahwa isu dinasti dalam Pilkada dinilai tidak terlalu penting dan berpengaruh, karena proses pemilihan kepala daerah melalui sistem terbuka dengan partisipasi pemilih secara sukarela.

Dipandu oleh Ananda Prasetya dari Indonesia Analisis Politik Institute (Indpol) Jakarta, diskusi menghadirkan tiga narasumber yakni Abdul Hakim, alumnus The Australian National University Canberra; Alexander Aur Apelaby, kandidat doktor filsafat sosial, pengajar etika politik di Universitas Pelita Harapan; dan Musa Maliki, alumnus Politics and International Relations, Charles Darwin University.

Musa Maliki mengatakan bahwa pilkada merupakan proses pemilihan kepala daerah dengan mekanisme terbuka melalui partisipasi warga secara sukarela dengan hak konstitusi yang dijamin oleh undang-undang pemilu.

Ia menegaskan, kemenangan kandidat hanya akan sah dan dibenarkan secara hukum dan demokratis bila mendapatkan dukungan terbanyak dari warga pemilih.

“Dari informasi pemberitaan yang saya simak, pasangan Ati-Sokhidin mendapatkan dukungan warga dengan jaringan relawan yang tumbuh dari inisiatif warga secara langsung. Jaringan relawan yang terdiri dari beragam lapisan baik itu profesi, kaum milenial, basis-basis komunitas kultural tradisional, maupun komunitas hobi,” ujarnya.

Jaringan relawan itu tersebar di sejumlah wilayah Cilegon, jumlahnya lebih dari 45 simpul jaringan relawan. “Ini luar biasa. Para relawan ini mendukung dan berkerja atas inisiatif warga, karena visi dan misi Ati-Sokhidin diyakini sesuai dengan aspirasi masyarakat Cilegon,” tuturnya.

Sosok kepemimpinan Ati-Sokhidin dianggap warga mewakili harapan perubahan dan keberlanjutan pembangunan.

“Karenanya, isu kampanye negatif, apa pun itu bentuknya jelas tidak efektif. Indikatornya adalah dukungan yang begitu besar itu,” katanya.

Dalam demokrasi, lanjutnya, kesadaran dan partisipasi warga dalam pemilihan pemimpin atau kepala daerah adalah penting. Sebab baik atau tidaknya suatu daerah ditentukan oleh peran masyarakat dalam menentukan pemimpinnya.

“Tanggung jawab justru pada rakyat untuk mengawasi pemimpin yang dipilihnya. Sedangkan pemimpinnya harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya atas janji janjinya,” ujarnya.

Masih kata Musa Maliki, dalam demokrasi selalu ada check and balance. “Ruang publik perlu diisi dengan perdebatan-perdebatan yang mengarah pada transparansi dan kejelasan program pemimpin,” ujarnya.

Abdul Hakim mendukung pendapat sejawatnya tersebut bahwa dalam Pilkada langsung, kandidat terpilih oleh suara mayoritas, bukan karena faktor keturunan sebagaimana dalam politik dinasti tradisional yang dipilih melalui mekanisme penunjukan langsung berdasarkan wangsit atau rapat keluarga di lingkaran kecil penguasa feodal.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PDIP Kritik Machfud-Mujiaman Kampanye Pakai Hummer dan Porsche

Hasto Kristiyanto mengkritik kampanye pasangan Machfud Arifin-Mujiaman yang mempertontonkan kemewahan dengan memakai mobil Hummer Limousine serta Porsche.

POLITIK | 7 November 2020

Pertempuran 10 November 1945 Merupakan Seruan Jihad NU

NU ikut berjuang berdirinya NKRI.

NASIONAL | 7 November 2020

Wantimpres: DPRD Adalah Legislator Daerah, Bukan Bagian Pemerintahan

DPRD baik provinsi, kabupaten maupun kota, dipilih langsung dan mendapat mandat dari rakyat.

POLITIK | 7 November 2020

Puan Maharani Dinilai Berhasil Pimpin DPR

Menurut Emrus, sangat berlebihan jika ada yang menilai Puan gagal memimpin DPR.

POLITIK | 6 November 2020

KPU Batasi Iklan Kampanye di Media Daring

KPU hanya mengizinkan Paslon melakukan pemasangan iklan di lima media daring per hari.

POLITIK | 6 November 2020

Bawaslu: Kampanye Daring dan Iklan Kurang Diminati Paslon

Kurangnya minat kampanye daring dan pemasangan iklan diduga karena ketidaksiapan tim kampanye dan pasangan calon.

POLITIK | 6 November 2020

KPU: Paslon Tidak Ikut Debat Akan Kena Sanksi

Semua Paslon diminta mengikuti debat publik yang disiapkan KPU Daerah.

POLITIK | 6 November 2020

PSI: Siapa Pun Pemenang Pilpres AS, Kepentingan Indonesia Tetap Nomor Satu

Indonesia diharapkan cerdas memainkan peran untuk kepentingan nasional khususnya pemulihan ekonomi dan stabilitas keamanan.

POLITIK | 6 November 2020

Jokowi Akan Beri Penghargaan Bintang Mahaputera dan Pahlawan Nasional

Jokowi juga akan memberikan penghargaan yang sama kepada mantan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri dan mantan Hakim MK Arief Hidayat.

POLITIK | 6 November 2020

Soal Salah Ketik UU Cipta Kerja, Mahfud Akan Bicara dengan DPR

Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan pemerintah akan berbicara dengan DPR terkait salah ketik pada UU Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi.

POLITIK | 5 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS