Kader Muda NU Ingatkan Soal Penegakan Prokes saat Pilkada
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Kader Muda NU Ingatkan Soal Penegakan Prokes saat Pilkada

Minggu, 8 November 2020 | 14:53 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Kader muda Nahdlatul Ulama (NU) Ahmad Riyadi meminta agar penyelenggara pemilu dan aparat untuk konsisten menegakkan hukum kepada pelanggar protokol kesehatan saat Pilkada 2020. Selain itu, dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

Menurut Ahmad, negara harus hadir dengan menjamin keselamatan warga dari ancaman penyebaran Covid-19 selama Pilkada dengan melindunginya melalui intervensi aturan hukum.

"Regulasi terkait protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada merupakan upaya pemerintah bersama penyelenggara Pemilu yang harus didukung agar Pilkada sehat dan aman Covid-19 bisa terwujud," ujar BPH Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) tersebut dalam keterangan resminya, Minggu (8/11/2020).

Ahmad mengatakan, hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4.

"Tugas negara adalah untuk mengatur kehidupan yang ada dalam negara untuk mencapai tujuan negara. Beberapa fungsi negara, antara lain menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan, dan menegakkan keadilan. Kembali ke persoalan menjamin keselamatan warga dari Covid-19, negara berwenang mengatur rakyatnya demi mencapai sebuah cita-cita atau kebaikan bersama," ujar kader muda NU tersebut yang mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Ketua Umum PB PMII periode 2020-2022.

Dirinya menambahkan, menjaga ketertiban masyarakat adalah tugas seluruh rakyat bersama aparatur negara yang dalam hal ini adalah Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN) dan lainnya.

"Salah satu tugas utama negara ialah mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan warga negara dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan seluruh masyarakat di dalam negara," kata Ahmad.

"Keberhasilan Pilkada sehat dan aman Covid-19 semua itu tergantung sejauh mana konsistensi pemerintah bersama penyelenggara Pemilu dalam menegakkan aturan main Prokes. Dan tentu saja diikuti dengan kepatuhan serta kedisiplinan warga," tambahnya.

Senada dengan Ahmad, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyatakan, pemerintah khususnya penyelenggara pemilu harus terus meningatkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan selama penyelenggaraan Pilkada.

"Saya percaya, masyarakat bisa mematuhi aturan untuk menerapkan protokol kesehatan, asalkan terus diingatkan," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center ini.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PDIP: Lahirnya Kembali Partai Masyumi Diharapkan Tingkatkan Persatuan

Selamat datang Partai Masyumi baru semoga semakin memperkukuh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

POLITIK | 9 November 2020

Pengamat: Tidak Ada yang Perlu Ditakuti dari Kepulangan Rizieq

Rizieq Syihab adalah warga negara Indonesia (WNI) sehingga memang sudah sepatutnya bisa pulang ke Tanah Air.‎

POLITIK | 9 November 2020

DKPP, KPU, dan Bawaslu Masih Satu Garis Perjuangan

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menegaskan bahwa DKPP, KPU, dan Bawaslu masih dalam satu koridor yang sama dalam pelaksanaan pemilu

POLITIK | 8 November 2020

Merajut Hati di Tengah Pandemi melalui Pewayangan

Pembatasan sosial yang diterapkan beberapa waktu belakangan bagai mata pisau

POLITIK | 8 November 2020

KPU Perlu Pertimbangkan Kembali Penggunaan Sirekap di Pilkada 2020

KPU telah melakukan uji publik Rancangan Peraturan KPU Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

POLITIK | 8 November 2020

Suharso Monoarfa Optimistis Kembali Terpilih Pimpin PPP

Setengah provinsi di Indonesia sepakat mendukung Suharso.

POLITIK | 8 November 2020

KPU Tegaskan Tidak Akan Tutupi Pelanggaran Etik

KPU menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus pelanggaran etik yang dilakukan jajaran KPU baik di pusat maupun daerah.

POLITIK | 8 November 2020

Bawaslu: Kampanye Daring Terus Alami Penurunan

Bawaslu mengemukakan bahwa metode kampanye Dalam Jaringan (Daring) terus mengalami penurunan.

POLITIK | 8 November 2020

Bawaslu: 523.910 Pemilih Harus Dihapus dari DPT Pilkada 2020

Hal itu karena dari temuan Bawaslu di daerah-daerah, para pemilih tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih.

POLITIK | 8 November 2020

Mahfud: Sejauh Ini, Pilkada Tidak Membentuk Klaster Baru Covid-19

Dikatakan Mahfud, pelaksanaan Pilkada 2020 menjadi perhatian besar pemerintah karena dilaksanakan di masa pandemi Covid-19.

POLITIK | 8 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS