Legislator Minta Pemerintah Bentuk Pusat Data Terpadu UMKM
INDEX

BISNIS-27 548.602 (-3.13)   |   COMPOSITE 6429.76 (-15.87)   |   DBX 1210.46 (11.26)   |   I-GRADE 190.638 (-1.65)   |   IDX30 545.485 (-2.49)   |   IDX80 146.318 (-0.39)   |   IDXBUMN20 442.834 (-4.13)   |   IDXESGL 150.48 (-0.37)   |   IDXG30 147.901 (0.18)   |   IDXHIDIV20 478.779 (-1.35)   |   IDXQ30 155.036 (-1.18)   |   IDXSMC-COM 294.681 (-0.93)   |   IDXSMC-LIQ 376.202 (-2.63)   |   IDXV30 149.629 (-0.27)   |   INFOBANK15 1097.88 (-13.34)   |   Investor33 466.613 (-2.11)   |   ISSI 189.631 (-0.56)   |   JII 670.82 (-2.11)   |   JII70 234.975 (-1.14)   |   KOMPAS100 1301.99 (-5.65)   |   LQ45 1014.85 (-3.65)   |   MBX 1779.94 (-7.55)   |   MNC36 344.694 (-1.75)   |   PEFINDO25 341.155 (-4.29)   |   SMInfra18 331.858 (0.18)   |   SRI-KEHATI 398.709 (-1.89)   |  

Legislator Minta Pemerintah Bentuk Pusat Data Terpadu UMKM

Jumat, 13 November 2020 | 12:12 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Keluhan Menteri Keuangan Sri Mulyani ihwal sulitnya akses data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia mendapat tanggapan Komisi VI DPR RI. Sejumlah anggota Dewan mengamini kesulitan yang diungkap Sri Mulyani, dan mendesak agar pembenahan pendataan UMKM segera dilakukan pemerintah.

Salah satu tanggapan datang dari Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Rudy Mukhtarudin. Menurutnya, kesulitan penyaluran bantuan serta pemberdayaan UMKM secara efektif selama ini diakibatkan masih tersebarnya sumber data pengusaha mikro dan kecil di berbagai instansi dan lembaga.

“Kesulitan hari ini banyaknya bantuan UMKM overlap, orangnya itu-itu juga (yang mendapat bantuan) tapi sumber datanya macam-macam, sehingga kita sulit bikin database yang akurat dan mudah dicari. Hari ini datanya UMKM tersebar di mana-mana, baik instansi bank atau nonbank, dan banyak overlap datanya," ujar Rudy di Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Dia menyebut, pendataan UMKM yang parsial diperparah dengan buruknya kualitas pencatatan pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini membuat banyak pelaku usaha yang harusnya tidak terdaftar sebagai UMKM akhirnya masuk kelompok ini.

Untuk mengatasi sengkarut persoalan data tersebut, Rudy mendorong agar reformasi pendataan pelaku UMKM segera dilakukan. Perbaikan bisa dilakukan dengan melibatkan seluruh instansi dan lembaga yang selama ini kerap terlibat dalam pemberdayaan UMKM.

“Penting bagi kita untuk segera melakukan reformasi besar-besaran terhadap update database UMKM Indonesia, sehingga jika diperlukan data tersebut cepat kita dapatkan dan tepat sasarannya, dan pembinaan jadi lebih gampang kita untuk menyisirnya,” tuturnya.

Tanggapan senada disampaikan Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Menurutnya, pembuatan pusat data UMKM terpadu harus segera dilakukan agar pembiayaan, pendampingan, dan pemberdayaan pelaku usaha mikro serta kecil bisa terintegrasi.

Deddy berkata, pusat data terpadu bisa meminimalisir potensi tumpang tindih program pemberdayaan atau penyaluran bantuan bagi UMKM. Dia menilai pendataan dan pemberdayaan UMKM selama ini sangat berbeda-beda, tidak terukur dan terkonsolidasi akibat buruknya pendataan.

“Masing-masing pihak jalan sendiri-sendiri, baik itu pemerintah (kementrian dan lembaga) maupun BUMN, Perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Cara yang selama ini kurang efisien, tidak efektif dan kurang sinergis,” ujar Deddy.

Keluhan Sri Mulyani ihwal masih terfragmentasinya data UMKM disampaikan dalam Pekan Fintech Nasional 2020, Rabu (11/11/2020). Dalam paparannya, Sri Mulyani menyebut penyaluran bantuan sosial untuk UMKM selama ini tidak mudah dilakukan, meski Indonesia kerap disebut memiliki 60 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Karena itu, Sri Mulyani menekankan perlunya integrasi data UMKM agar bisa mempermudah penyaluran bantuan serta pemberdayaan di masa depan. Integrasi juga dibutuhkan untuk membuat eksekusi berbagai program terkait UMKM lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Mencari orangnya tidak gampang. Kita punya database yang sangat terfragmentasi. Ada yang berasal dari perbankan, non-bank, dan Kementerian Koperasi dan UKM,” ujar Sri Mulyani. “Jadi ini perlunya untuk integrasikan dan memungkinkan untuk eksekusi efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta bisa minimalkan exclusion dan inclusion error,” tambahnya.

Selama pandemi Covid-19, pemerintah telah mengalokasikan dana stimulus untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Dana tersebut dipisahkan peruntukannya ke dalam beberapa bentuk, seperti subsidi bunga atau imbal hasil pembiayaan sebesar Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi Rp 78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp 5 triliun, penjaminan kredit modal kerja Rp1 triliun, keringanan pajak penghasilan UMKM Rp 2,4 triliun, dan pembiayaan investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi UMKM sebesar Rp1 triliun.

Pemerintah juga telah dan sedang menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk 12 juta-15 juta UMKM. Masing-masing pelaku usaha mikro akan mendapat bantuan tunai Rp 2,4 juta atau Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PSI: Kenaikan Parliamentary Threshold Terbukti Tidak Menyederhanakan Parpol

PSI mendorong diberlakukannya Ambang Batas Fraksi.

POLITIK | 12 November 2020

Sirekap Hanya Uji Coba dan Alat Bantu di Pilkada 2020

Sirekap KPU di Pilkada 2020 tetap boleh dilaksanakan, tetapi hanya sekedar sebagai alat bantu dan publikasi.

POLITIK | 12 November 2020

Penyelenggara Pemilu- Komisi II DPR Saling Berkonsultasi untuk 3 PKPU

Komisi II DPR melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemerintah dan Lembaga Penyelenggara Pemilu secara virtual, Kamis (12/11/2020

POLITIK | 12 November 2020

PKS: Rizieq Syihab Milik Seluruh Umat, Bersama Bangun Indonesia

Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, jika Rizieq Syihab merupakan milik seluruh umat untuk bersama membangun Indonesia.

POLITIK | 11 November 2020

Pilkada di Tengah Pandemi, Pemilih Pertimbangkan Keamanan TPS

Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 diprediksi akan memengaruhi jumlah pemilih yang mau datang ke TPS (voter turn out).

POLITIK | 12 November 2020

Moeldoko Tegaskan Pemberian Bintang Mahaputera Bukan untuk Bungkam Gatot Nurmantyo

Pemberian penghargaan Bintang Mahaputera kepada Gatot dan yang lainnya dilakukan karena Presiden Jokowi menjalankan konstitusi

POLITIK | 12 November 2020

Pengamat Sebut Kinerja Erick Thohir Tidak Terpengaruh Kecaman

Kinerja Menteri BUMN Erick Thohir mereformasi BUMN tetap mengilap kendati mendapatkan beberapa kecaman yang hanya berdasarkan isu belaka.

POLITIK | 12 November 2020

DPR dan Pemerintah Rampungkan 12 DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

RUU PDP ini ditargetkan rampung pada masa sidang II tahun sidang 2020-2021 yang berakhir pertengahan Desember 2020.

POLITIK | 12 November 2020

Olly-Steven Ingin Sulut Tambah Hebat: Its Now or Never

Sulawesi Utara yang tambah maju dan unggul ditandai dengan rakyat yang makin sejahtera dari Miangas hingga Pinogaluman.

POLITIK | 12 November 2020

Petinggi PKS Bertemu Rizieq, Siap Kolaborasi Wujudkan Revolusi Akhlak

Bangsa ini akan maju jika dibarengi dengan akhlaq yang kuat.

POLITIK | 12 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS