Nurul Arifin Minta Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Dihentikan
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Nurul Arifin Minta Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Dihentikan

Senin, 16 November 2020 | 17:25 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menyatakan pihaknya menilai sebaiknya draf RUU Ketahanan Keluarga (KK) belum terlalu penting untuk dibahas lebih lanjut.

Dijelaskan Nurul, RUU KK sudah diusulkan dari Februari 2020. Setelah didiskusikan di dalam Rapat Baleg, draf RUU awal mengalami perubahan dan kemarin dibahas kembali.

"Namun setelah mengalami perubahan draf, saya melihat RUU masih belum ada urgensinya untuk dibahas lebih lanjut," kata Nurul, Senin (16/11/2020).

Menurut Nurul, ada beberapa alasan draf RUU tersebut belum terlalu penting untuk dibahas lebih lanjut. Pertama, RUU ini dianggap terlalu mengatur lingkup privasi keluarga. Pada Bab VII draf RUU KK, memuat aturan mengenai Sistem Informasi Ketahanan Keluarga yang di dalamnya memuat ketentuan bahwa Pemerintah akan menyelenggarakan sistem berisi data-data keluarga.

"Dalam data ini, salah satunya memuat data permasalahan keluarga, ini ada pada Pasal 54. Pasal ini membuat Pemerintah betul-betul akan memiliki data-data privat dari setiap keluarga," kata dia.

Kedua, selain Pemerintah, Bab IX dari RUU ini juga membenarkan jika nanti masyarakat dapat ikut campur dalam membangun Ketahanan Keluarga. Bahkan frasa yang digunakan pada Pasal 57 huruf (1) adalah 'Masyarakat memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang terbuka untuk berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga'.

"Perlu dicatat, masyarakat terdiri dari organisasi sosial kemasyarakatan hingga badan usaha," imbuhnya.

Ketiga, substansi RUU KK ini sebetulnya sudah tersebar di dalam UU yang saat ini sudah berjalan. Jika ingin memperkuat peran keluarga, sudah ada UU Perkawinan dan UU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Selain itu, juga sudah ada UU lainnya yang berkaitan seperti RUU Perlindungan Anak. Tanpa RUU KK, hak-hak tersebut juga sudah tercantum pada UUD 45 Pasal 28.

Keempat, yang cukup membingungkan, Nurul mengatakan, dalam draf RUU juga mengatur ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan untuk menciptakan 'Pekerjaan Ramah Keluarga'.

Pasal 27 huruf (3) bahkan mengatur hak cuti dan hak tunjangan. Pada Pasal tersebut, tertera "Pemberian cuti di masa kehamilan dan cuti kelahiran bagi perempuan dan pekerja paling sedikit 6 bulan".

Ini berbeda dengan aturan pada Pasal 82 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang memperbolehkan pekerja perempuan untuk memperoleh istirahat 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan.

"Tanpa mencabut aturan pada UU Ketenagakerjaan, maka akan terdapat tumpang tindih aturan mengenai cuti melahirkan," katanya.

Nurul mengatakan perlu menelaah lebih lanjut urgensi dari RUU ini. Upaya untuk memperkuat BKKBN merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Namun untuk betul-betul ikut campur ke hal-hal yang bersifat privat, ada baiknya harus dipikir ulang.

"Kita ini masyarakat heterogen yang tidak mungkin dapat diseragamkan dalam hal mengatur urusan rumah tangga. Masing-masing keluarga memiliki cara tersendiri untuk mengatur rencananya, jangan mengeneralisasi yang sifatnya heterogen," ulasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lazarus: Doa Penuh Kebencian Petinggi FPI Takkan Dikabulkan Tuhan

Menurut Lazarus doa yang penuh dengan kebencian tidak akan dikabulkan Tuhan.

POLITIK | 16 November 2020

Ganjar Temani Bobby Blusukan di Medan

Ganjar bersama Bobby, menyempatkan diri meninjau Pajak Ikan Lama, Kota Tua di Kesawan Jalan Pemuda Medan, Lapangan Merdeka.

POLITIK | 16 November 2020

Indef: Netizen Tidak Puas, 5 Isu Ini Perlu Diperhatikan Jokowi

Sentimen negatif terkait Jokowi: RUU Cipta Kerja, penanganan pandemi, dinasti politik, pilkada masa pandemi, utang luar negeri.

POLITIK | 15 November 2020

Sosialisasi Empat Pilar MPR Dinilai Perlu Terus Dilaksanakan

Peran guru sangat efektif untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR.

POLITIK | 15 November 2020

Sirekap Sebatas Alat Bantu, Hadar Ingatkan Potensi Kekacauan

Hadar memberi contoh pengalaman menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada Pemilu 2019.

POLITIK | 15 November 2020

Bawaslu: 30.000 Lebih TPS Terkendala Internet

Dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, ada 33.412 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tak memiliki akses internet.

POLITIK | 15 November 2020

Sirekap Sebatas Alat Bantu, KPU Klaim Tidak Patah Semangat

Menurut Evi, KPU akan tetap gunakan Sirekap pada Pilkada 2020 untuk memudahkan pekerjaan.

POLITIK | 15 November 2020

KPU: Sirekap Membantu Paslon dan Timses

Menurut Evi, Sirekap memudahkan Paslon dan Timses mendapatkan hasil yang cepat dan akurat.

POLITIK | 15 November 2020

Ketua MPR: Walau Pandemi Covid-19, Usaha Kuliner Masih Berprospek

Namun Bambang mengingatkan, agar para pengelola usaha kuliner untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan.

POLITIK | 15 November 2020

Politikus Demokrat Minta Pemerintah Tegas Sikapi Pembakaran Hutan di Papua

Irwan menjelaskan bahwa dalam pembukaan atau penyiapan lahan dengan cara membakar adalah bentuk pelanggaran, dan diancam denda serta pidana.

POLITIK | 15 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS