Nurul Arifin Minta Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Dihentikan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Nurul Arifin Minta Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Dihentikan

Senin, 16 November 2020 | 17:25 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menyatakan pihaknya menilai sebaiknya draf RUU Ketahanan Keluarga (KK) belum terlalu penting untuk dibahas lebih lanjut.

Dijelaskan Nurul, RUU KK sudah diusulkan dari Februari 2020. Setelah didiskusikan di dalam Rapat Baleg, draf RUU awal mengalami perubahan dan kemarin dibahas kembali.

"Namun setelah mengalami perubahan draf, saya melihat RUU masih belum ada urgensinya untuk dibahas lebih lanjut," kata Nurul, Senin (16/11/2020).

Menurut Nurul, ada beberapa alasan draf RUU tersebut belum terlalu penting untuk dibahas lebih lanjut. Pertama, RUU ini dianggap terlalu mengatur lingkup privasi keluarga. Pada Bab VII draf RUU KK, memuat aturan mengenai Sistem Informasi Ketahanan Keluarga yang di dalamnya memuat ketentuan bahwa Pemerintah akan menyelenggarakan sistem berisi data-data keluarga.

"Dalam data ini, salah satunya memuat data permasalahan keluarga, ini ada pada Pasal 54. Pasal ini membuat Pemerintah betul-betul akan memiliki data-data privat dari setiap keluarga," kata dia.

Kedua, selain Pemerintah, Bab IX dari RUU ini juga membenarkan jika nanti masyarakat dapat ikut campur dalam membangun Ketahanan Keluarga. Bahkan frasa yang digunakan pada Pasal 57 huruf (1) adalah 'Masyarakat memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang terbuka untuk berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga'.

"Perlu dicatat, masyarakat terdiri dari organisasi sosial kemasyarakatan hingga badan usaha," imbuhnya.

Ketiga, substansi RUU KK ini sebetulnya sudah tersebar di dalam UU yang saat ini sudah berjalan. Jika ingin memperkuat peran keluarga, sudah ada UU Perkawinan dan UU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Selain itu, juga sudah ada UU lainnya yang berkaitan seperti RUU Perlindungan Anak. Tanpa RUU KK, hak-hak tersebut juga sudah tercantum pada UUD 45 Pasal 28.

Keempat, yang cukup membingungkan, Nurul mengatakan, dalam draf RUU juga mengatur ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan untuk menciptakan 'Pekerjaan Ramah Keluarga'.

Pasal 27 huruf (3) bahkan mengatur hak cuti dan hak tunjangan. Pada Pasal tersebut, tertera "Pemberian cuti di masa kehamilan dan cuti kelahiran bagi perempuan dan pekerja paling sedikit 6 bulan".

Ini berbeda dengan aturan pada Pasal 82 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang memperbolehkan pekerja perempuan untuk memperoleh istirahat 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan.

"Tanpa mencabut aturan pada UU Ketenagakerjaan, maka akan terdapat tumpang tindih aturan mengenai cuti melahirkan," katanya.

Nurul mengatakan perlu menelaah lebih lanjut urgensi dari RUU ini. Upaya untuk memperkuat BKKBN merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Namun untuk betul-betul ikut campur ke hal-hal yang bersifat privat, ada baiknya harus dipikir ulang.

"Kita ini masyarakat heterogen yang tidak mungkin dapat diseragamkan dalam hal mengatur urusan rumah tangga. Masing-masing keluarga memiliki cara tersendiri untuk mengatur rencananya, jangan mengeneralisasi yang sifatnya heterogen," ulasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lazarus: Doa Penuh Kebencian Petinggi FPI Takkan Dikabulkan Tuhan

Menurut Lazarus doa yang penuh dengan kebencian tidak akan dikabulkan Tuhan.

POLITIK | 16 November 2020

Ganjar Temani Bobby Blusukan di Medan

Ganjar bersama Bobby, menyempatkan diri meninjau Pajak Ikan Lama, Kota Tua di Kesawan Jalan Pemuda Medan, Lapangan Merdeka.

POLITIK | 16 November 2020

Indef: Netizen Tidak Puas, 5 Isu Ini Perlu Diperhatikan Jokowi

Sentimen negatif terkait Jokowi: RUU Cipta Kerja, penanganan pandemi, dinasti politik, pilkada masa pandemi, utang luar negeri.

POLITIK | 15 November 2020

Sosialisasi Empat Pilar MPR Dinilai Perlu Terus Dilaksanakan

Peran guru sangat efektif untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR.

POLITIK | 15 November 2020

Sirekap Sebatas Alat Bantu, Hadar Ingatkan Potensi Kekacauan

Hadar memberi contoh pengalaman menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada Pemilu 2019.

POLITIK | 15 November 2020

Bawaslu: 30.000 Lebih TPS Terkendala Internet

Dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, ada 33.412 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tak memiliki akses internet.

POLITIK | 15 November 2020

Sirekap Sebatas Alat Bantu, KPU Klaim Tidak Patah Semangat

Menurut Evi, KPU akan tetap gunakan Sirekap pada Pilkada 2020 untuk memudahkan pekerjaan.

POLITIK | 15 November 2020

KPU: Sirekap Membantu Paslon dan Timses

Menurut Evi, Sirekap memudahkan Paslon dan Timses mendapatkan hasil yang cepat dan akurat.

POLITIK | 15 November 2020

Ketua MPR: Walau Pandemi Covid-19, Usaha Kuliner Masih Berprospek

Namun Bambang mengingatkan, agar para pengelola usaha kuliner untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan.

POLITIK | 15 November 2020

Politikus Demokrat Minta Pemerintah Tegas Sikapi Pembakaran Hutan di Papua

Irwan menjelaskan bahwa dalam pembukaan atau penyiapan lahan dengan cara membakar adalah bentuk pelanggaran, dan diancam denda serta pidana.

POLITIK | 15 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS