Mahfud MD: Melakukan Kerumunan Tanpa Prokes Bisa Berakibat Fatal
INDEX

BISNIS-27 537.873 (-1.54)   |   COMPOSITE 6307.13 (-48.56)   |   DBX 1215.21 (-5.42)   |   I-GRADE 185.638 (-0.44)   |   IDX30 533.814 (-2.1)   |   IDX80 142.76 (-0.73)   |   IDXBUMN20 425.411 (-4.99)   |   IDXESGL 147.067 (-0.47)   |   IDXG30 144.927 (0.21)   |   IDXHIDIV20 469.552 (-2.43)   |   IDXQ30 151.508 (0.19)   |   IDXSMC-COM 286.952 (-2.83)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (-1.26)   |   IDXV30 144.532 (-2.19)   |   INFOBANK15 1076.36 (2.19)   |   Investor33 457.615 (-2.19)   |   ISSI 184.91 (-1.68)   |   JII 650.972 (-4.67)   |   JII70 227.363 (-1.7)   |   KOMPAS100 1270.4 (-8.29)   |   LQ45 991.58 (-3.63)   |   MBX 1739.82 (-14.27)   |   MNC36 337.819 (-1.76)   |   PEFINDO25 325.262 (6.76)   |   SMInfra18 322.474 (-5.58)   |   SRI-KEHATI 391.563 (-2.01)   |  

Mahfud MD: Melakukan Kerumunan Tanpa Prokes Bisa Berakibat Fatal

Selasa, 17 November 2020 | 07:44 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah pusat menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan (Protkes) pada pelaksanaan pesta pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan Jakarta Pusat. Kedua kegiatan itu diadakan oleh Rizieq Syihab.

“Pemerintah (pusat) telah memperingatkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara untuk mematuhi protokol kesehatan. Penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan,” kata Mahfud dalam konferensi pers (Konpers) di Kemko Polhukam, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Konpers untuk mencermati perkembangan Covid-19 satu pekan terakhir, di mana terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Pada saat yang sama, terjadi pula kerumunan massa dalam jumlah besar, terutama sejak hari Selasa tanggal 10 hingga Sabtu 13 November di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Mahfud menyebut pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, dalam 8 bulan terakhir telah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mengatasi Covid-19, yang telah memakan ribuan korban jiwa. Ratusan tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, telah menjadi pahlawan dari upaya kita berperang melawan Covid-19. Upaya-upaya ke arah itu telah menunjukkan hasil positif, di mana di tengah masyarakat telah tumbuh kesadaran untuk menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan dengan sabun.

“Namun, pelanggaran secara nyata protokol kesehatan dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan terakhir, bisa membuyarkan segala upaya yang telah kita lakukan dalam delapan bulan terakhir. Orang yang sengaja melakukan kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi 'pembunuh potensial' terhadap kelompok rentan,” jelas Mahfud.

Dia menyebut pemerintah mendengar dan mendapatkan banyak keluhan serta masukan dari berbagai kalangan. Masukan itu dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat, purnawirawan TNI/Polri, dokter, relawan, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bergelut dengan perjuangan kemanusiaan dalam mengatasi Covid-19. Mereka mengeluh atas praktik pelanggaran protokol kesehatan termasuk penggunaan dan perusakan fasilitas umum.

“Mereka mengeluh seakan perjuangan itu dianggap tidak dihargai sama sekali, bahkan mereka mengatakan 'negara tidak boleh kalah' dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan, pembangkangan, premanisme, dan pemaksaan kehendak, serta tindakan-tindakan lain yang dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara,” tutur Mahfud.

Dia menegaskan pemerintah pusat memperingatkan kepada para Kepala Daerah, pejabat publik, aparat dan masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan.

Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi sehingga setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan beraktivitas. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia juga adalah negara nomokrasi (negara hukum). Penggunaan hak individu tidak boleh melanggar hak warga masyarakat lainnya, sehingga harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan aman, harmonis, tenteram, dan damai.

“Kepada aparat keamanan, Pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas, dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik. Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan Covid-19,” tutup Mahfud.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

HUT Ke-6, Plt Ketum PSI Beri 6 Instruksi kepada Seluruh Kader

Momen ulang tahun saat tepat bagi PSI menegaskan diri bahwa partai politik harus selalu kembali ke rakyat, dan membantu secara konkret di masa sulit.

POLITIK | 16 November 2020

Wacana DPR Review Pemilu Serentak 2024 Tuai Dukungan

Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir, mendukung langkah DPR yang mempunyai rencana untuk me-review kembali rencana Pemilu Serentak 2024.

POLITIK | 16 November 2020

Nurul Arifin Usul 30% Caleg Perempuan Harus di Nomor Urut 1

Menurut Nurul, parpol harus meletakkan minimal 30 persen caleg perempuan pada nomor urut 1 saat pemilu.

POLITIK | 16 November 2020

Nurul Arifin Minta Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Dihentikan

Menurut Nurul Arifin, RUU Ketahanan Keluarga belum terlalu penting untuk dibahas lebih lanjut.

POLITIK | 16 November 2020

Lazarus: Doa Penuh Kebencian Petinggi FPI Takkan Dikabulkan Tuhan

Menurut Lazarus doa yang penuh dengan kebencian tidak akan dikabulkan Tuhan.

POLITIK | 16 November 2020

Ganjar Temani Bobby Blusukan di Medan

Ganjar bersama Bobby, menyempatkan diri meninjau Pajak Ikan Lama, Kota Tua di Kesawan Jalan Pemuda Medan, Lapangan Merdeka.

POLITIK | 16 November 2020

Indef: Netizen Tidak Puas, 5 Isu Ini Perlu Diperhatikan Jokowi

Sentimen negatif terkait Jokowi: RUU Cipta Kerja, penanganan pandemi, dinasti politik, pilkada masa pandemi, utang luar negeri.

POLITIK | 15 November 2020

Sosialisasi Empat Pilar MPR Dinilai Perlu Terus Dilaksanakan

Peran guru sangat efektif untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR.

POLITIK | 15 November 2020

Sirekap Sebatas Alat Bantu, Hadar Ingatkan Potensi Kekacauan

Hadar memberi contoh pengalaman menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada Pemilu 2019.

POLITIK | 15 November 2020

Bawaslu: 30.000 Lebih TPS Terkendala Internet

Dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, ada 33.412 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tak memiliki akses internet.

POLITIK | 15 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS