Kualitas Demokrasi Pengaruhi Sistem Jaminan Sosial
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-52)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-13)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-12)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-2)   |   IDXENERGY 747 (-0)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-13)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-19)   |   IDXINFRA 871 (-2)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-4)   |   IDXPROPERT 877 (-9)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-20)   |   IDXTRANS 1056 (-4)   |   IDXV30 127 (-0)   |   INFOBANK15 952 (-12)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-4)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-9)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-2)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kualitas Demokrasi Pengaruhi Sistem Jaminan Sosial

Senin, 16 November 2020 | 18:35 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Kualitas demokrasi seperti kompetisi elektoral, kebebasan berserikat, warisan otoritarianisme dan ideologi kesejahteraan berperan penting dalam membentuk sistem jaminan sosial di sebuah negara. Akademisi Universitas Diponegoro (Undip), Retna Hanani, menilai, situasi demokrasi Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori otoritarianisme yang kompetitif.

Kondisi itu membuat proses perumusan kebijakan publik untuk isu jaminan sosial kembali menjadi isu elitis tanpa keterlibatan masyarakat sipil.

“Proses kebijakan publik sistem jaminan sosial butuh masukan dari civil society. Di Indonesia mengarah pada kesuraman masa depan jaminan sosial,” kata Retna Hanani, dalam diskusi “Demokrasi dan Sistem Jaminan Sosial” yang digagas LP3ES, di Jakarta, Senin (16/11/2020).

Menurutnya, ideologi kesejahteraan diantara partai politik di Indonesia memang menekankan pada partisipasi warga. Perlindungan sosial hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan partai politik tidak tertarik dengan isu jaminan sosial selain sebagai sarana pengumpulan suara.

“Peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur kesehatan sebagai amanat UU Otonomi Daerah tidak berjalan optimal. Pemimpin daerah fokus pada pencapaian politik jangka pendek dengan membagikan kartu sehat tanpa memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Amalinda Savirani, menilai, pembicaraan terkait jaminan sosial tentunya tidak bisa terlepas dari gagasan demokrasi dan negara.

“Definisi isu publik dalam demokrasi ini selalu mengalami pertarungan, tergantung dari prioritas isu dan kepentingan aktor di dalamnya,” kata Amalinda.

Dalam hasil survei dan penelitian yang dilakukan pihaknya, diketahui bahwa isu publik telah menjadi perhatian dalam bekerjanya demokrasi di Indonesia. Khususnya dalam penyediaan jasa pelayanan dasar.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 55% responden menganggap public service menjadi isu yang dianggap paling penting. Disusul pertumbuhan ekonomi (economy development) sebesar 28,1%, citizenship rights sebesar 13,8% dan isu-isu lain sebesar 3,1%.

Di dalam hasil survei yang dilakukan juga diketahui, sebanyak 65,9% masyarakat menilai negara/pemerintah daerah yang seharusnya mengurusi isu publik. Kemudian sebanyak 8,1% organisasi masyarakat sipil, 6,4% negara/lembaga publik, 5,9% pasar, 3,2% individu, 0,5% keluarga, dan tidak menjawab sebesar 10 perse%.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Elektabilitas PDIP, PSI, dan PKS Meningkat

Dalam tiga bulan terakhir partai-partai politik mengalami penurunan elektabilitas.

POLITIK | 16 November 2020

Pemilu Serentak 2024 Dinilai Lebih Banyak Mudarat Dibandingkan Manfaatnya

DPR mempertimbangkan untuk membatalkan Pemilu Serentak 2024 dan akan menerapkan pemilu nasional dan daerah.

POLITIK | 17 November 2020

Basarah: Rasulullah Melarang Keras Mendoakan Orang Cepat Wafat

Doa tokoh FPI dinilai bertentangan dengan akhlakul karimah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.

POLITIK | 17 November 2020

Usulan Angka Parliamentary Threshold Masih Berbeda-beda

Usulan angka parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen untuk Pemilu 2024 masih berbeda-beda.

POLITIK | 17 November 2020

Masinton Kecam Doa supaya Orang Kena Musibah

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu mengecam adanya doa agar orang terkena musibah.

POLITIK | 17 November 2020

Soroti Doa Umur Pendek, Sahroni: Jelas Provokasi dan Ujaran Kebencian

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti doa yang dibawakan tokoh FPI, Idrus Jamalullail dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW, belum lama ini.

POLITIK | 17 November 2020

Mahfud MD: Melakukan Kerumunan Tanpa Prokes Bisa Berakibat Fatal

"Orang yang sengaja melakukan kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi 'pembunuh potensial' terhadap kelompok rentan."

POLITIK | 17 November 2020

HUT Ke-6, Plt Ketum PSI Beri 6 Instruksi kepada Seluruh Kader

Momen ulang tahun saat tepat bagi PSI menegaskan diri bahwa partai politik harus selalu kembali ke rakyat, dan membantu secara konkret di masa sulit.

POLITIK | 16 November 2020

Wacana DPR Review Pemilu Serentak 2024 Tuai Dukungan

Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir, mendukung langkah DPR yang mempunyai rencana untuk me-review kembali rencana Pemilu Serentak 2024.

POLITIK | 16 November 2020

Nurul Arifin Usul 30% Caleg Perempuan Harus di Nomor Urut 1

Menurut Nurul, parpol harus meletakkan minimal 30 persen caleg perempuan pada nomor urut 1 saat pemilu.

POLITIK | 16 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS