Pemerintah Siapkan Konsultasi Publik Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Siapkan Konsultasi Publik Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Selasa, 17 November 2020 | 12:07 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah terus bergerak untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan sosialisasi dan konsultasi publik yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia.

“Pemerintah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas semua RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) dan RPerpres (Rancangan Peraturan Presiden) turunan UU Cipta Kerja, guna memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap kepada masyarakat, supaya masyarakat yang akan memberikan masukan sudah memahami terlebih dulu substansinya, sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substantif,” demikian disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan pers tertulisnya, yang diunggah di laman Sekretariat Kabinet, Selasa (17/11/2020).

Susiwijono menambahkan, program sosialisasi dan konsultasi publik ini akan menggandeng berbagai stakeholders. “Program sosialisasi dan konsultasi publik ini akan menggandeng seluruh K/L yang menjadi penanggung jawab teknis dari semua sektor di UU Cipta Kerja, pemerintah daerah, semua asosiasi usaha, serikat pekerja, para ahli dan praktisi terkait, seluruh media dan para akademisi di perguruan tinggi seluruh Indonesia, serta semua komponen masyarakat yang diharapkan akan memberikan masukan substansi RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja,” ujarnya.

Disampaikan bahwa aturan turunan tersebut ditargetkan selesai minggu ini atau paling lambat pada Jumat ini (20/11), kecuali untuk beberapa RPP yang memerlukan konsolidasi substansi dengan banyak Kementerian/Lembaga (K/L). Aturan turunan tersebut terdiri dari 40 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (Perpres).

“Hingga saat ini, sudah ada 24 Rancangan PP yang telah diselesaikan pembahasannya dengan semua K/L yang terkait, dan akan terus dikebut untuk merampungkan sisanya dengan melakukan pembahasan bersama semua K/L pada pekan ini,” ujarnya.

Ditambahkannya, selain 24 RPP (atau sisanya ada 16 RPP), saat ini sudah ada draf awal RPP-nya, namun sedang dalam tahap sinkronisasi antar K/L. Kemenko Perekonomian terus mengoordinasikan bersama K/L yang menjadi penanggung jawab RPP atau RPerpres tersebut, untuk mempercepat proses sinkronisasi dan penyelesaian RPP ini.

“Kami terus mendorong percepatan penyelesaian RPP di internal pemerintah, agar segera dapat diunggah di Portal Resmi UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja.go.id), supaya masyarakat dapat segera mengakses dan mengunduh draf RPP, sehingga dapat segera memberikan masukan dan usulan atas substansi RPP tersebut,” ungkapnya.

Pemerintah telah mengundang dan membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya dalam penyusunan dan perumusan RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja, dengan menyediakan akses secara fisik di Posko Cipta Kerja (d/a Kantor Kemenko Perekonomian di Gedung Pos Besar Lantai 6, Jl. Lap. Banteng Utara No.1 Jakpus), dan akses secara daring melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja.

Pemerintah berharap dengan penyediaan akses yang mudah kepada masyarakat, baik akses secara fisik maupun secara daring, akan memudahkan dan lebih mendorong masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap substansi dan materi RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja.

Selain itu, pemerintah juga menegaskan perlunya masyarakat untuk lebih aktif memberikan masukan, karena justru di aturan tingkat PP dan perpres inilah yang nanti akan mengatur lebih lanjut berbagai norma aturan yang sudah ditetapkan di dalam UU Cipta Kerja, yang menguraikan lebih detail dan lebih lengkap, untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan operasional seluruh ketentuan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sahroni Minta Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi Ajakan Khianati Pancasila

Anggota MPR Ahmad Sahroni meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi ajakan mengkhianati Pancasila.

POLITIK | 16 November 2020

Kualitas Demokrasi Pengaruhi Sistem Jaminan Sosial

Situasi demokrasi Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori otoritarianisme yang kompetitif.

POLITIK | 16 November 2020

Elektabilitas PDIP, PSI, dan PKS Meningkat

Dalam tiga bulan terakhir partai-partai politik mengalami penurunan elektabilitas.

POLITIK | 16 November 2020

Pemilu Serentak 2024 Dinilai Lebih Banyak Mudarat Dibandingkan Manfaatnya

DPR mempertimbangkan untuk membatalkan Pemilu Serentak 2024 dan akan menerapkan pemilu nasional dan daerah.

POLITIK | 17 November 2020

Basarah: Rasulullah Melarang Keras Mendoakan Orang Cepat Wafat

Doa tokoh FPI dinilai bertentangan dengan akhlakul karimah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.

POLITIK | 17 November 2020

Usulan Angka Parliamentary Threshold Masih Berbeda-beda

Usulan angka parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen untuk Pemilu 2024 masih berbeda-beda.

POLITIK | 17 November 2020

Masinton Kecam Doa supaya Orang Kena Musibah

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu mengecam adanya doa agar orang terkena musibah.

POLITIK | 17 November 2020

Soroti Doa Umur Pendek, Sahroni: Jelas Provokasi dan Ujaran Kebencian

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti doa yang dibawakan tokoh FPI, Idrus Jamalullail dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW, belum lama ini.

POLITIK | 17 November 2020

Mahfud MD: Melakukan Kerumunan Tanpa Prokes Bisa Berakibat Fatal

"Orang yang sengaja melakukan kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi 'pembunuh potensial' terhadap kelompok rentan."

POLITIK | 17 November 2020

HUT Ke-6, Plt Ketum PSI Beri 6 Instruksi kepada Seluruh Kader

Momen ulang tahun saat tepat bagi PSI menegaskan diri bahwa partai politik harus selalu kembali ke rakyat, dan membantu secara konkret di masa sulit.

POLITIK | 16 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS