KPU Kota Depok Batal Gunakan SiRekap
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPU Kota Depok Batal Gunakan SiRekap

Selasa, 17 November 2020 | 18:10 WIB
Oleh : Bhakti Hariani / WBP

Depok, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok batal menggunakan sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) pada Pilwalkot Depok 2020. Hal ini dikarenakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR bersama KPU RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyimpulkan bahwa Sirekap tidak digunakan untuk perhitungan resmi pada Pilkada 2020.

"Jadi batal menggunakan Sirekap sebagai perhitungan suara resmi di Pilkada Serentak secara umum, begitu juga di Pikada Depok secara khusus," kata Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna di Depok, Jawa Barat, Selasa (17/11/2020).

Nana menuturkan, perhitungan perolehan suara yang resmi kembali ke pola lama yakni dilakukan secara berjenjang mulai tingkat kecamatan hingga pleno penetapan pada tingkat kota, secara manual. "Bisa dikatakan Sirekap ini fungsinya sama seperti sistem informasi penghitungan suara (Situng) pada Pileg/Pilpres 2019 yang berfungsi sebatas publikasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui hasil pilkada. Untuk hasil resminya tetap dilakukan secara manual," ujar Nana.

Diungkap Nana, alasan dibatalkannya Sirekap karena masih banyak Anggota Komisi II DPR dan Bawaslu yang menyangsikan kesiapan KPU untuk menerapkan itu. "Misalnya dari sisi jaringan. Tidak semua wilayah di Indonesia punya jaringan internet. Kecuali Kota Depok ya, blank spot itu nol kalau di Depok. Tapi kalau bicara wilayah kabupaten/kota lain khususnya luar Jawa, masih banyak yang belum memiliki jaringan, termasuk kesiapan perangkatnya," papar Nana.

Oleh sebab itu, lanjut Nana, hasil RDP tersebut yaitu menunda pelaksanaan untuk perhitungan suara resmi menggunakan Sirekap.

Seperti diketahui, pada Rabu (16/9/2020) lalu, Ketua KPU RI Arief Budiman telah melakukan serangkaian uji coba terhadap Sirekap di Hotel Santika Kota Depok. Secara umum kata Nana, sistem berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang ditemukan saat uji coba Sirekap tersebut.

Sebagai informasi, perbedaan Situng dengan Sirekap yaitu pada Situng, pemindaian dilakukan terhadap salinan Form C1 oleh petugas di kantor KPU kabupaten/kota melalui perangkat pemindai (scanner). Sedangkan pada Sirekap, pemindaian dikenakan terhadap form C1 plano oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui ponsel pintar, yang di dalamnya terdapat aplikasi Sirekap.

Perbedaan lainnya, tidak ada entry data manual pada prosedur Sirekap. Teknologi optical character recognition (OCR) dan optical mark recognition (OMR) otomatis mengonversi angka yang ditulis dan lingkaran yang dihitamkan oleh petugas KPPS ke dalam data yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia.

Kelemahan pada sistem ini, KPPS dituntut untuk bisa mengambil foto form C1 pleno dengan fokus tinggi agar dapat dibaca oleh teknologi OCR-OMR. Teknologi ini kerap keliru mengkonversi angka. Selain itu barcode hasil foto Form C1 Plano dan hasil pembacaan teknologi OCR-OMR tak dapat diakses oleh saksi dan pengawas TPS.

Namun jika Sirekap ini sudah dapat berjalan dengan baik di tingkat KPPS, maka informasi hasil perolehan suara resmi Pilkada 2020 dapat diakses masyarakat secara real time.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Erick Thohir Diminta Copot Komisaris BUMN yang Sibuk Berpolitik

Ujang Komaruddin meminta Menteri BUMN Erick Thohir tidak ragu mencopot komisaris perusahaan pelat merah yang sibuk berpolitik ketimbang menjalankan tugas.

POLITIK | 17 November 2020

Pandemi Jadi Salah Satu Penyebab Kemunduran Demokrasi di RI

Situasi pandemi yang tengah dihadapi sudah menjadi prakondisi saat Indonesia melakukan penanganan.

POLITIK | 17 November 2020

Pemerintah Siapkan Konsultasi Publik Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Konsultasi publik akan melibatkan semua asosiasi usaha, serikat pekerja, para ahli dan praktisi terkait, seluruh media dan para akademisi.

POLITIK | 17 November 2020

Sahroni Minta Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi Ajakan Khianati Pancasila

Anggota MPR Ahmad Sahroni meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi ajakan mengkhianati Pancasila.

POLITIK | 16 November 2020

Kualitas Demokrasi Pengaruhi Sistem Jaminan Sosial

Situasi demokrasi Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori otoritarianisme yang kompetitif.

POLITIK | 16 November 2020

Elektabilitas PDIP, PSI, dan PKS Meningkat

Dalam tiga bulan terakhir partai-partai politik mengalami penurunan elektabilitas.

POLITIK | 16 November 2020

Pemilu Serentak 2024 Dinilai Lebih Banyak Mudarat Dibandingkan Manfaatnya

DPR mempertimbangkan untuk membatalkan Pemilu Serentak 2024 dan akan menerapkan pemilu nasional dan daerah.

POLITIK | 17 November 2020

Basarah: Rasulullah Melarang Keras Mendoakan Orang Cepat Wafat

Doa tokoh FPI dinilai bertentangan dengan akhlakul karimah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.

POLITIK | 17 November 2020

Usulan Angka Parliamentary Threshold Masih Berbeda-beda

Usulan angka parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen untuk Pemilu 2024 masih berbeda-beda.

POLITIK | 17 November 2020

Masinton Kecam Doa supaya Orang Kena Musibah

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu mengecam adanya doa agar orang terkena musibah.

POLITIK | 17 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS