Polemik Instruksi Mendagri tentang Pemberhentian Kepala Daerah, Ini Penjelasan Stafsus Mendagri
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 519.025 (-3.92)   |   COMPOSITE 6272.81 (-21.75)   |   DBX 1330.29 (-0.42)   |   I-GRADE 182.472 (-1.68)   |   IDX30 510.293 (-3.9)   |   IDX80 137.737 (-1.03)   |   IDXBUMN20 404.067 (-0.98)   |   IDXESGL 141.069 (-0.73)   |   IDXG30 145.194 (-2.06)   |   IDXHIDIV20 448.644 (-2.61)   |   IDXQ30 146.152 (-0.92)   |   IDXSMC-COM 292.826 (0.9)   |   IDXSMC-LIQ 361.358 (-1.22)   |   IDXV30 136.548 (-0.99)   |   INFOBANK15 1048.43 (-4.87)   |   Investor33 438.363 (-2.95)   |   ISSI 184.542 (-1.51)   |   JII 638 (-8.27)   |   JII70 224.272 (-2.33)   |   KOMPAS100 1230.76 (-10.05)   |   LQ45 959.21 (-8.49)   |   MBX 1703.46 (-6.83)   |   MNC36 324.477 (-2.15)   |   PEFINDO25 329.449 (-3.58)   |   SMInfra18 310.851 (-3.95)   |   SRI-KEHATI 373.532 (-2.89)   |  

Polemik Instruksi Mendagri tentang Pemberhentian Kepala Daerah, Ini Penjelasan Stafsus Mendagri

Kamis, 19 November 2020 | 19:19 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Instruksi menteri dalam negeri (mendagri) terkait pemberhentian kepala daerah bersifat mengingatkan tentang adanya peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan protokol kesehatan yang harus dipatuhi para kepala daerah. Peringatan itu termasuk di dalamnya soal kepala daerah yang bisa diberhentikan jika melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.

“Instruksi itu untuk mengingatkan bahwa kepala daerah bisa diberhentikan. Tetapi, tentu saja pemberhentian itu ada mekanisme dan prosesnya, bukan secara tiba-tiba,” ujar Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga kepada Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Seperti diketahui, pada Rabu (18/11/2020), Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi itu ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota terkait adanya beberapa kerumunan yang terjadi belakangan ini.

Paragraf pertama instruksi itu menyebutkan, “Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat terbatas kabinet hari Senin, tanggal 16 November 2020 di Istana Merdeka Jakarta, yang di antaranya menegaskan konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat”.

Kemudian, Mendagri Tito mengatakan, berbagai langkah telah dilakukan secara sistematis dan masif dengan mengeluarkan biaya yang besar, termasuk dari pajak rakyat. Oleh karena itu, kata Tito, kepala daerah juga perlu menghargai kerja keras dan dedikasi bahkan nyawa para pejuang yang telah gugur, terutama para dokter, perawat, tenaga medis lainnya, anggota TNI/Polri, dan relawan serta berbagai elemen masyarakat.

Menurut Tito, perlu langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk mencegah penyebaran Covid-19 di daerah. Ia mengatakan pemerintah telah menerbitkan serangkaian peraturan untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Kemudian, dalam instruksinya, Mendagri mengingatkan bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) ada kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah jika melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk sanksi pemberhentian.

Terkait ini, Kastorius Sinaga mengatakan, banyak pihak yang tidak membaca utuh instruksi itu sehingga ditafsirkan seolah-olah mendagri bisa langsung memberhentikan kepala daerah. Menurut Kastorius, instruksi itu untuk mengingatkan adanya berbagai peraturan terkait penanganan Covid-19 yang harus dipatuhi para kepala daerah.

Peraturan yang dimaksud adalah UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Selain itu, ada juga Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19, dan Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda.

“Bahkan, masing-masing pemerintah daerah memiliki peraturan daerah dan keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19,” ujar Kastorius. Dia mencontohkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif, yang di dalamnya melarang kerumunan.

Kastorius lalu menjelaskan, jika kepala daerah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan itu, maka mendagri langsung memberikan teguran. Hal ini sudah dilakukan saat proses pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada 2020, di mana beberapa calon petahana dianggap melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

“Saat pendaftaran pilkada September lalu, ada 83 kepala daerah yang juga calon petahana mendapat teguran karena melanggar protokol kesehatan. Jika dua kali teguran tidak diindahkan, maka mendagri bisa memberhentikan kepala daerah,” ujar Kastorius.

Hal ini sesuai dengan Pasal 68 UU Pemda. Ayat 1 pasal itu mengatakan, kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan/atau wakilnya, serta oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati dan wali kota serta wakilnya.

Lalu, pada Ayat 2 disebutkan, menyebutkan, dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 telah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama tiga bulan.

Setelah itu, pada Ayat 3 disebutkan, dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara dan tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

“Dalam hal ini, untuk kepala daerah yang diberhentikan, proses dan pelaksanaannya diatur pada pada Pasal 80 dan 81 UU Pemda,” ujar Kastorius.

Yang jelas, ujarnya, instruksi yang dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian itu sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomo 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada PP itu disebutkan bahwa mendagri memiliki fungsi dan kewenangan membina serta mengawasi kepala daerah.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

E-Parlemen Memudahkan Masyarakat Berkomunikasi dengan DPR

Setelah E-Parlemen diluncurkan pada 8 Oktober 2020, DPR akan mengurangi penggunaan kertas dalam semua agenda kerja dan secara bertahap menuju paperless.

POLITIK | 19 November 2020

Bamsoet Minta KPU Waspadai Potensi Serangan Siber di Pilkada 2020

Menurut Bamsoet, pelaksanaan Pilkada 2020 tak luput dari potensi ancaman siber.

POLITIK | 19 November 2020

Dirawat di RSPAD, Kondisi Surya Paloh Kian Stabil

Dokter menyebut Surya terkena demam berdarah.

POLITIK | 19 November 2020

Hadapi Pilpres 2024, Nasdem Persiapkan Konvensi Capres-Cawapres

Nasdem sebagai partai modern dengan jargon antimahar, ingin ada pendidikan politik yang baik untuk negeri ini.

POLITIK | 19 November 2020

Elektabilitas Muhamad Naik Hampir 20% dalam Dua Bulan, Survei Indikator Diragukan Pengamat

Analis politik dari Universitas Pamulang Lukman Hakim semakin meragukan hasil survei yang dikeluarkan Indikator Politik Indonesia.

NASIONAL | 18 November 2020

Hasil Survei, Politik Uang Dinilai Wajar oleh 56,8% Penduduk Tangsel

Berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, 58,8% responden di Tangerang Selatan menganggap politik uang di Pilkada adalah wajar.

POLITIK | 18 November 2020

Bawaslu: 380 Konten Internet Diperiksa, 182 Dihapus

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memeriksa 380 konten internet selama pelaksanaan Pilkada 2020.

POLITIK | 18 November 2020

Surya Paloh Dirawat di RSPAD

Surya dirawat sejak Selasa (17/11) malam karena sakit demam berdarah.

POLITIK | 18 November 2020

Jokowi Pantau Simulasi Vaksinasi di Puskesmas Tanah Sareal Bogor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantau langsung simulasi vaksinasi yang dilakukan di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).

POLITIK | 18 November 2020

Cegah Covid-19, Wakil Ketua DPR Minta Warga Jaga Soliditas dan Kekompakan

Bangsa Indonesia bisa bertahan di tengah Covid-19 karena punya kekuatan, solidaritas dan bahu membahu serta saling menopang satu sama lain

POLITIK | 17 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS