Mendagri Ancam Pecat Kepala Daerah yang Tidak Mampu Cegah Kerumunan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mendagri Ancam Pecat Kepala Daerah yang Tidak Mampu Cegah Kerumunan

Kamis, 19 November 2020 | 19:40 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengancam para kepala daerah dengan sanksi pemecatan. Hal itu jika para kepala daerah tidak mampu mencegah terjadinya kerumunan massa di daerahnya demi menghindari penyebaran wabah virus corona atau Covid-19. Pemecatan juga dilakukan jika para kepala daerah tidak memberi contoh yang baik dalam menghindari kerumunan massa di masa pandemi Covid-19.

”Kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid- 19. Termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan,” kata Tito dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19 yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Ia menjelaskan instruksi untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas Kabinet hari Senin (16/11/2020) tentang konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat. Dalam instruksinya, Tito menyebut pandemi Covid-19 merupakan bencana non-alam yang bersifat global dan nasional. Selama lebih kurang 8 bulan Pemerintah Pusat, 34 Pemerintah Daerah Provinsi, 315 Pemerintah Daerah kabupaten, 93 Pemerintah Daerah Kota serta seluruh elemen non pemerintah dan seluruh elemen masyarakat telah bersama-sama bekerja keras mengatasi Covid 19.

Berbagai langkah telah dilakukan secara sistematis dan masif dengan mengeluarkan biaya yang besar, termasuk dari pajak rakyat. Di antaranya upaya sosialisasi memakai masker, pengaturan jaga jarak, penyediaan sarana cuci tangan dan upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan. Kemudian telah dilakukan upaya meningkatkan kapasitas 3T (Testing, Tracing, dan Treatment).

Beberapa daerah juga telah menetapkan strategi, diantaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mencakup pencegahan terjadinya kerumunan berskala besar.

“Kepala Daerah perlu menghargai kerja keras dan dedikasi bahkan nyawa para pejuang yang telah gugur terutama tenaga dokter, perawat, tenaga medis lainnya, anggota Polri/TNI dan relawan serta berbagai elemen masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19,” ujar Tito.

Mantan Kapolri ini meminta para kepala daerah agar menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid- 19 guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing. Kemudian melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid- 19 dan tidak hanya bertindak responsif/reaktif.

“Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir,” tegas Tito.

Dia mengingatkan kepada seluruh kepala daerah dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU itu, dinyatakan kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah. Pasal 67 huruf b menyebutkan "mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya, para kepala daerah harus menaati seluruh peraturan yang telah dibuat, termasuk dalam hal penanganan Covid.

Sementara dalam Pasal 78, Ayat 1 UU itu dinyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Dalam Ayat 2 dinyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diberhentikan karena beberapa alasan. Pertama, berakhir masa jabatannya. Kedua, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan. Ketiga, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah. Keempat, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai Pasal 67.

Kelima, melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keenam, melakukan perbuatan tercela. Ketujuh, diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, menggunakan dokumen atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen.

Dengan aturan UU itu, Tito menegaskan akan memberikan sanksi terberat kepada kepala daerah yang melanggar. Termasuk sanksi pemecatan jika tidak menaati semua peraturan yang telah dibuat.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mahfud MD dan Tito Bahas Simulasi Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian rapat koordinasi membahas simulasi tanggal Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

POLITIK | 23 September 2021

Yusril Siapkan Argumen Gugat AD/ART Partai Demokrat ke MA

Yusril Ihza Mahendra telah menyiapkan argumenn untuk mengajukan uji materi terkait AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

POLITIK | 23 September 2021

Puan: Antisipasi Lonjakan Covid-19 pada Akhir Tahun, Percepat Vaksinasi

Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan Covid-19

POLITIK | 23 September 2021

IKA PMII Harap Muktamar Ke-34 NU Pertimbangkan Kondisi Objektif Bangsa

Ahmad Muqowam menyatakan, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) harus mempertimbangkan kondisi objektif bangsa

POLITIK | 23 September 2021

Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

Gerindra-Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa.

POLITIK | 23 September 2021

Bawaslu Rekomendasikan Regulasi Kampanye Virtual

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar merekomendasikan regulasi kampanye virtual.

POLITIK | 23 September 2021

MIPI Usulkan Penerapan E-Voting

MIPI menilai e-voting menjadi salah satu cara agar pelaksanaan pesta demokrasi tidak terhambat situasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 23 September 2021

Penting, Kepastian Tanggal Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

Kepastian tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dinilai penting untuk segera ditetapkan.

POLITIK | 23 September 2021

Inovasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Terkendala Regulasi

Inovasi penyelenggaraan pemilu selama ini dinilai kerap terkendala regulasi kepemiluan.

POLITIK | 23 September 2021

KPU Diminta Minimalisasi Anggaran Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminimalisasi anggaran Pemilu 2024.

POLITIK | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

MEGAPOLITAN | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings