Mendagri Ancam Pecat Kepala Daerah yang Tidak Mampu Cegah Kerumunan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (0)   |   COMPOSITE 6338.51 (0)   |   DBX 1329.17 (0)   |   I-GRADE 184.48 (0)   |   IDX30 515.715 (0)   |   IDX80 138.838 (0)   |   IDXBUMN20 409.612 (0)   |   IDXESGL 139.553 (2.87)   |   IDXG30 145.816 (0)   |   IDXHIDIV20 454.583 (0)   |   IDXQ30 147.765 (0)   |   IDXSMC-COM 298.595 (0)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (0)   |   IDXV30 136.758 (0)   |   INFOBANK15 1078.32 (0)   |   Investor33 444.53 (0)   |   ISSI 183.756 (0)   |   JII 631.17 (0)   |   JII70 223.177 (0)   |   KOMPAS100 1240.03 (0)   |   LQ45 944.747 (22.97)   |   MBX 1724.61 (0)   |   MNC36 320.866 (7.93)   |   PEFINDO25 328.487 (0)   |   SMInfra18 313.342 (0)   |   SRI-KEHATI 378.358 (0)   |  

Mendagri Ancam Pecat Kepala Daerah yang Tidak Mampu Cegah Kerumunan

Kamis, 19 November 2020 | 19:40 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengancam para kepala daerah dengan sanksi pemecatan. Hal itu jika para kepala daerah tidak mampu mencegah terjadinya kerumunan massa di daerahnya demi menghindari penyebaran wabah virus corona atau Covid-19. Pemecatan juga dilakukan jika para kepala daerah tidak memberi contoh yang baik dalam menghindari kerumunan massa di masa pandemi Covid-19.

”Kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid- 19. Termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan,” kata Tito dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19 yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Ia menjelaskan instruksi untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas Kabinet hari Senin (16/11/2020) tentang konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat. Dalam instruksinya, Tito menyebut pandemi Covid-19 merupakan bencana non-alam yang bersifat global dan nasional. Selama lebih kurang 8 bulan Pemerintah Pusat, 34 Pemerintah Daerah Provinsi, 315 Pemerintah Daerah kabupaten, 93 Pemerintah Daerah Kota serta seluruh elemen non pemerintah dan seluruh elemen masyarakat telah bersama-sama bekerja keras mengatasi Covid 19.

Berbagai langkah telah dilakukan secara sistematis dan masif dengan mengeluarkan biaya yang besar, termasuk dari pajak rakyat. Di antaranya upaya sosialisasi memakai masker, pengaturan jaga jarak, penyediaan sarana cuci tangan dan upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan. Kemudian telah dilakukan upaya meningkatkan kapasitas 3T (Testing, Tracing, dan Treatment).

Beberapa daerah juga telah menetapkan strategi, diantaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mencakup pencegahan terjadinya kerumunan berskala besar.

“Kepala Daerah perlu menghargai kerja keras dan dedikasi bahkan nyawa para pejuang yang telah gugur terutama tenaga dokter, perawat, tenaga medis lainnya, anggota Polri/TNI dan relawan serta berbagai elemen masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19,” ujar Tito.

Mantan Kapolri ini meminta para kepala daerah agar menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid- 19 guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing. Kemudian melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid- 19 dan tidak hanya bertindak responsif/reaktif.

“Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir,” tegas Tito.

Dia mengingatkan kepada seluruh kepala daerah dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU itu, dinyatakan kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah. Pasal 67 huruf b menyebutkan "mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya, para kepala daerah harus menaati seluruh peraturan yang telah dibuat, termasuk dalam hal penanganan Covid.

Sementara dalam Pasal 78, Ayat 1 UU itu dinyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Dalam Ayat 2 dinyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diberhentikan karena beberapa alasan. Pertama, berakhir masa jabatannya. Kedua, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan. Ketiga, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah. Keempat, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai Pasal 67.

Kelima, melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keenam, melakukan perbuatan tercela. Ketujuh, diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, menggunakan dokumen atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen.

Dengan aturan UU itu, Tito menegaskan akan memberikan sanksi terberat kepada kepala daerah yang melanggar. Termasuk sanksi pemecatan jika tidak menaati semua peraturan yang telah dibuat.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polemik Instruksi Mendagri tentang Pemberhentian Kepala Daerah, Ini Penjelasan Stafsus Mendagri

Instruksi mendagri itu bersifat mengingatkan, sebab mendagri memiliki fungsi dan kewenangan untuk membina serta mengawasi kepala daerah.

POLITIK | 19 November 2020

E-Parlemen Memudahkan Masyarakat Berkomunikasi dengan DPR

Setelah E-Parlemen diluncurkan pada 8 Oktober 2020, DPR akan mengurangi penggunaan kertas dalam semua agenda kerja dan secara bertahap menuju paperless.

POLITIK | 19 November 2020

Bamsoet Minta KPU Waspadai Potensi Serangan Siber di Pilkada 2020

Menurut Bamsoet, pelaksanaan Pilkada 2020 tak luput dari potensi ancaman siber.

POLITIK | 19 November 2020

Dirawat di RSPAD, Kondisi Surya Paloh Kian Stabil

Dokter menyebut Surya terkena demam berdarah.

POLITIK | 19 November 2020

Hadapi Pilpres 2024, Nasdem Persiapkan Konvensi Capres-Cawapres

Nasdem sebagai partai modern dengan jargon antimahar, ingin ada pendidikan politik yang baik untuk negeri ini.

POLITIK | 19 November 2020

Elektabilitas Muhamad Naik Hampir 20% dalam Dua Bulan, Survei Indikator Diragukan Pengamat

Analis politik dari Universitas Pamulang Lukman Hakim semakin meragukan hasil survei yang dikeluarkan Indikator Politik Indonesia.

NASIONAL | 18 November 2020

Hasil Survei, Politik Uang Dinilai Wajar oleh 56,8% Penduduk Tangsel

Berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, 58,8% responden di Tangerang Selatan menganggap politik uang di Pilkada adalah wajar.

POLITIK | 18 November 2020

Bawaslu: 380 Konten Internet Diperiksa, 182 Dihapus

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memeriksa 380 konten internet selama pelaksanaan Pilkada 2020.

POLITIK | 18 November 2020

Surya Paloh Dirawat di RSPAD

Surya dirawat sejak Selasa (17/11) malam karena sakit demam berdarah.

POLITIK | 18 November 2020

Jokowi Pantau Simulasi Vaksinasi di Puskesmas Tanah Sareal Bogor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantau langsung simulasi vaksinasi yang dilakukan di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).

POLITIK | 18 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS