Disinyalir Ada Kekuatan Politik Manfaatkan Sentimen Agama
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.108 (0.29)   |   COMPOSITE 6251.05 (32.83)   |   DBX 1329.86 (13.52)   |   I-GRADE 180.794 (0.43)   |   IDX30 506.396 (0.64)   |   IDX80 136.709 (0.45)   |   IDXBUMN20 403.084 (2.34)   |   IDXESGL 140.339 (-0.05)   |   IDXG30 143.133 (0.71)   |   IDXHIDIV20 446.039 (0.66)   |   IDXQ30 145.232 (-0.05)   |   IDXSMC-COM 293.729 (3.25)   |   IDXSMC-LIQ 360.142 (2.82)   |   IDXV30 135.556 (1.49)   |   INFOBANK15 1043.56 (-1.82)   |   Investor33 435.417 (0.1)   |   ISSI 183.035 (1.57)   |   JII 629.726 (5.8)   |   JII70 221.943 (2.41)   |   KOMPAS100 1220.71 (4.07)   |   LQ45 950.717 (1.36)   |   MBX 1696.63 (7.47)   |   MNC36 322.327 (0.17)   |   PEFINDO25 325.87 (1.39)   |   SMInfra18 306.901 (2.89)   |   SRI-KEHATI 370.644 (-0.4)   |  

Disinyalir Ada Kekuatan Politik Manfaatkan Sentimen Agama

Kamis, 19 November 2020 | 21:13 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Intelektual Muhammadiyah yang juga Sekjen Dewan Masjid Indonesia Imam Addaruqutni, mengingatkan, pelibatan agama dalam kegiatan politik seharusnya bisa mencerahkan. Sebaliknya, politisasi agama merupakan cara yang buruk dan berbahaya jika digunakan untuk memprovokasi.

Hal tersebut disampaikan dalam webinar Moya Institute bertema "Gaduh Politisasi Agama", yang digelar pada Kamis (19/11/2020). Imam Addaruqutni, menilai, apa yang dilakukan imam besar FPI Rizieq Syihab merupakan bagian dari politisasi agama.

"Kalau Rizieq mungkin mengatakan bukan (politisasi agama), tetapi kalau kita mengatakan iya," kata Imam.

Dalam kesempatan itu dirinya berharap jika ada perbedaan pandangan, apalagi pandangan politik maka harus bisa segera diselesaikan. Jika dibiarkan maka bisa berujung pada konflik berkepanjangan.

Menurut Imam, kasus seperti yang dibuat Rizieq Syihab kalau sampai tidak bisa dikendalikan akan berdampak pada banyak korban. Bahkan, sejumlah pejabat penting di kepolisian akhirnya dimutasi.

Ketua Umum Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia, TGB Muhammad Zainul Majdi memaknai politisasi agama merupakan pemanfaatan agama semata untuk mendapatkan kekuasaan atau memenangkan kontestasi politik. Agama sudah dijadikan instrumen untuk mendapatkan hasil politik.

"Menurut saya politisasi agama bentuk paling buruk dalam hubungan agama dan politik. Sekelompok kekuatan politik menggunakan sentimen keagamaan untuk menarik simpati kemudian memenangkan kelompoknya," kata TGB.

Namun demikian, politisasi agama juga bisa baik kalau nilai-nilai mulia agama menjadi prinsip dalam berpolitik. Hal itulah yang dilakukan pendiri bangsa.

Melihat kejadian akhir-akhir ini, TGB menilai ada kelompok tertentu mempolitisasi agama dengan tujuan politik, murni untuk mencapai kekuasaan. Namun, dirinya meyakini, mainstream politik negara ini adalah moderasi agama.

Intelektual Muda Nahdlatul Ulama (NU), Muhammad Cholil Nafis, menilai, apa yang terjadi akhir-akhir ini bukan karena kegagalan NU dan Muhammadiyah dalam membimbing umat. Namun lebih pada kegagalan orang yang ingin membawa isu liberal.

"Liberal ini melahirkan radikalisme. Yang kita hadapi ini buah dari proses liberalisasi. Jadi, jangan sampai kita menepi menjadi radikalisme. Bagaimana memasyarakatkan moderasi Islam agar orang tidak menepi ke kanan dan ke kiri," kata Cholil.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kejaksaan Berkomitmen Amankan Kegiatan Pembangunan Strategis

Pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari peran intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya pencegahan.

POLITIK | 19 November 2020

Djarot: Kalah Debat Pilwalkot Surabaya, Ada yang Terapkan Strategi Pecah Belah

Djarot Saiful Hidayat menyebut calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin (MA) kurang begitu paham pemerintahan yang baik dan memakai strategi pecah belah.

POLITIK | 19 November 2020

Mendagri Ancam Pecat Kepala Daerah yang Tidak Mampu Cegah Kerumunan

Pemecatan juga dilakukan jika para kepala daerah tidak memberi contoh yang baik dalam menghindari kerumunan.

POLITIK | 19 November 2020

Polemik Instruksi Mendagri tentang Pemberhentian Kepala Daerah, Ini Penjelasan Stafsus Mendagri

Instruksi mendagri itu bersifat mengingatkan, sebab mendagri memiliki fungsi dan kewenangan untuk membina serta mengawasi kepala daerah.

POLITIK | 19 November 2020

E-Parlemen Memudahkan Masyarakat Berkomunikasi dengan DPR

Setelah E-Parlemen diluncurkan pada 8 Oktober 2020, DPR akan mengurangi penggunaan kertas dalam semua agenda kerja dan secara bertahap menuju paperless.

POLITIK | 19 November 2020

Bamsoet Minta KPU Waspadai Potensi Serangan Siber di Pilkada 2020

Menurut Bamsoet, pelaksanaan Pilkada 2020 tak luput dari potensi ancaman siber.

POLITIK | 19 November 2020

Dirawat di RSPAD, Kondisi Surya Paloh Kian Stabil

Dokter menyebut Surya terkena demam berdarah.

POLITIK | 19 November 2020

Hadapi Pilpres 2024, Nasdem Persiapkan Konvensi Capres-Cawapres

Nasdem sebagai partai modern dengan jargon antimahar, ingin ada pendidikan politik yang baik untuk negeri ini.

POLITIK | 19 November 2020

Elektabilitas Muhamad Naik Hampir 20% dalam Dua Bulan, Survei Indikator Diragukan Pengamat

Analis politik dari Universitas Pamulang Lukman Hakim semakin meragukan hasil survei yang dikeluarkan Indikator Politik Indonesia.

NASIONAL | 18 November 2020

Hasil Survei, Politik Uang Dinilai Wajar oleh 56,8% Penduduk Tangsel

Berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, 58,8% responden di Tangerang Selatan menganggap politik uang di Pilkada adalah wajar.

POLITIK | 18 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS