Pakar Hukum Nilai Instruksi Mendagri Tak Lampaui Kewenangan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar Hukum Nilai Instruksi Mendagri Tak Lampaui Kewenangan

Sabtu, 21 November 2020 | 16:59 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam instruksi tersebut, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pencegahan Covid-19 dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

Umbu Rauta selaku pakar hukum tata negara dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) menilai instruksi tersebut tepat dan tidak melampaui kewenangan.

"Instruksi Mendagri ini sangat tepat diterbitkan di tengah krisis pandemi sekarang," kata Umbu Rauta, yang disertasi doktornya membahas tentang rekonstruksi sistem pengujian perda sesuai UUD 1945.

Umbu Rauta mengatakan, instruksi tersebut justru diperlukan di tengah pandemi untuk menekankan asas akuntabilitas fungsi kepala daerah. Instruksi ini merupakan penegasan terhadap kewajiban para kepala daerah, yakni gubernur, bupati dan wali kota, untuk menjalankan dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Ada tujuh peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan Instruksi Mendagri yang relevan terhadap pencegahan Covid-19. Ini menkonfirmasi pemahaman yang sangat tepat dan produktif dari Mendagri selaku pembantu presiden di dalam pengembangan hubungan pusat-daerah sesuai konstitusi kita," lanjut dia.

"Langkah tegas demikian dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah sesuai semangat sistem presidensial," tambahnya.

Dalam Instruksi Mendagri, disebutkan bahwa ada tujuh ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian Covid-19, meliputi tiga Undang-undang. satu Peraturan Pemerintah, satu Peraturan Presiden dan dua Peraturan Menteri.

Ketidaktaatan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendatangkan sanksi pemberhentian yang diatur pada Pasal 78 ayat 1 huruf c dan Pasal 78 ayat 2 huruf c.

Umbu Rauta mengatakan, ia tidak melihat adanya unsur melampaui kewenangan dalam hal prosedur pemberhentian kepala daerah dalam instruksi tersebut. Tetapi, substansi dalam instruksi ini penting untuk menekankan asas akuntabilitas fungsi kepala daerah.

"Instruksi Mendagri ini memberi warning kepada kepala daerah untuk melaksanakan kewajibannya bila tidak ingin dikenakan sanksi sesuai pasal 78 UU 23/2020," kata dia.

Umbu Rauta menambahkan, Mendagri sebagai pembina dan pengawas kepala daerah, memiliki kewenangan menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020.

"Instruksi menteri merupakan instrumen administrasi pemerintahan yang bersifat hirakhis, sangat tepat dan memang diperlukan saat ini mengingat fakta adanya pelanggaran protokol kesehatan oleh banyak kepala daerah," kata Umbu Rauta.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pernyataan Pangdam Jaya Soal FPI Dinilai Sangat Konstruktif dan Akseptabel

Pernyataan Pangdam Jaya adalah sesuatu yang sangat wajar, Konstruktif - Akseptabel, karena TNI adalah penanggungjawab tertinggi dan terdepan atas keutuhan NKRI.

POLITIK | 21 November 2020

Target Partisipasi Pemilih Dinilai Realistis

Target angka partisipasi pemilih sebesar 77,5% dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 cukup realistis.

POLITIK | 20 November 2020

Boni Hargens Apresiasi Ketegasan Pangdam Jaya terhadap FPI

Berbagai video penurunan baliho oleh aparat TNI telah menuai pujian dan apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat

POLITIK | 20 November 2020

Moeldoko Tegaskan Akun Facebook Bernama Dirinya Palsu

Akun resmi Kepala Staf Kepresidenan RI ialah https://www.facebook.com/DrMoeldoko. Akun resmi ini diikuti oleh lebih dari 162.000 followers.

POLITIK | 20 November 2020

Mendagri: Pencopotan Kepala Daerah Jika Melanggar UU

Tito Karnavian mengemukakan pencopotan kepala daerah bisa dilakukan jika yang bersangkutan melanggar Undang-Undang (UU) yang telah ditetapkan.

POLITIK | 20 November 2020

PKB kepada Rizieq: Jadilah Penceramah yang Baik Seperti Wali Songo

Dia mengingatkan sosok seperti Rizieq sebaiknya mengikuti sosok Wali Songo yang berdakwah dengan tidak ada ancaman, provokasi, ujaran-ujaran kebencian.

POLITIK | 20 November 2020

Mendagri Tidak Bisa Serta-merta Pecat Kepala Daerah

Harus ada putusan MA dulu dan tidak bisa langsung dipecat atau dicopot.

POLITIK | 20 November 2020

Fahri Hamzah: Isu Politik Identitas untuk Memecah Belah Rakyat

Dalam proses demokrasi tidak bisa melarang siapa pun maju dalam kontestasi pilkada.

POLITIK | 20 November 2020

Calon Petahana Walkot Semarang Hadiri Debat Publik

Calon petahana Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama wakilnya Hevearita mengikuti debat publik perdana Pemilihan Wali Kota Semarang.

POLITIK | 19 November 2020

Kenaikan Elektabilitas dalam Masa Kampanye Sulit Dilakukan

Peningkatan elektabilitas di masa kampanye, atau ketika jeda sebelum waktu pemilihan, sangat sulit terjadi.

NASIONAL | 19 November 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS