Pakar Hukum: Instruksi Mendagri Peringatan Dini Bagi Kepala Daerah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar Hukum: Instruksi Mendagri Peringatan Dini Bagi Kepala Daerah

Minggu, 22 November 2020 | 10:19 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Menurut pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi, instruksi ini merupakan suatu early warning system atau peringatan dini bagi kepala daerah.

"Instruksi Mendagri tersebut merupakan suatu bentuk early warning system atau peringatan dini dan sekaligus suatu penegasan terhadap seluruh kepala daerah (gubernur, bupati atau wali kota) di seluruh Indonesia untuk menaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya beserta segala konsekuensi hukumnya," kata Rullyandi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2020).

Oleh sebab itu, lanjutnya, kepala daerah diharapkan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dapat berujung pada sanksi pemberhentian jabatan bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan terkait protokol kesehatan.

Rullyandi menambahkan, instruksi yang dikeluarkan Mendagri wajib menjadi pedoman mutlak bagi seluruh kepala daerah untuk tunduk pada sumpah jabatan dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan.

Termasuk mematuhi peraturan terkait protokol kesehatan demi mengutamakan keselamatan rakyat.

"Mengutamakan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," ujarnya.

Menurut Rullyandi, penerbitan instruksi tersebut adalah amanah konstitusi yang diberikan tugas dan fungsi kepada Mendagri di bidang urusan pemerintahan daerah, sehingga leading sector pemerintah pusat dapat berfungsi sebagaimana semestinya.

"Vide Pasal 17 Ayat 3 UUD 1945, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sebagai suatu perintah garis komando pemerintah pusat (unbroken chain of command) sesuai dengan gagasan prinsip asas umum negara kesatuan dan penyelenggaraan otonomi daerah," kata Rullyandi.

Ia menambahkan, dalam praktek sistem ketatanegaraan di Indonesia, dimulai dari presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan hingga pada jabatan menteri sebagai pembantu presiden, aturan perundang-undangan yang dikeluarkan merupakan suatu praktik yang lazim guna menunjang jalannya pemerintahan yang memiliki karekteristik imperatif (mengikat).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Puan Minta Pemuda Muhammadiyah Jaga Masa Depan Indonesia

Puan Maharani meminta Pemuda Muhammadiyah menjaga masa depan Indonesia dari berbagai ancaman.

POLITIK | 21 November 2020

Jubir: Wapres Belum Ada Agenda Akan Bertemu Rizieq

Munculnya berita pertemuan itu semata sebagai respons spontan dirinya sebagai juru bicara Wapres atas adanya pertanyaan media.

POLITIK | 21 November 2020

Azis Syamsuddin: RUU Perlindungan Data Pribadi Bahas Batasan Usia

RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) akan mengatur hak dan kewajiban pemilik data dan individu, termasuk lembaga yang mengumpulkan dan memproses data.

POLITIK | 21 November 2020

Pakar Hukum Nilai Instruksi Mendagri Tak Lampaui Kewenangan

Pakar hukum tata negara Umbu Rauta menilai Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tepat dan tidak melampaui kewenangan.

POLITIK | 21 November 2020

Pernyataan Pangdam Jaya Soal FPI Dinilai Sangat Konstruktif dan Akseptabel

Pernyataan Pangdam Jaya adalah sesuatu yang sangat wajar, Konstruktif - Akseptabel, karena TNI adalah penanggungjawab tertinggi dan terdepan atas keutuhan NKRI.

POLITIK | 21 November 2020

Target Partisipasi Pemilih Dinilai Realistis

Target angka partisipasi pemilih sebesar 77,5% dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 cukup realistis.

POLITIK | 20 November 2020

Boni Hargens Apresiasi Ketegasan Pangdam Jaya terhadap FPI

Berbagai video penurunan baliho oleh aparat TNI telah menuai pujian dan apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat

POLITIK | 20 November 2020

Moeldoko Tegaskan Akun Facebook Bernama Dirinya Palsu

Akun resmi Kepala Staf Kepresidenan RI ialah https://www.facebook.com/DrMoeldoko. Akun resmi ini diikuti oleh lebih dari 162.000 followers.

POLITIK | 20 November 2020

Mendagri: Pencopotan Kepala Daerah Jika Melanggar UU

Tito Karnavian mengemukakan pencopotan kepala daerah bisa dilakukan jika yang bersangkutan melanggar Undang-Undang (UU) yang telah ditetapkan.

POLITIK | 20 November 2020

PKB kepada Rizieq: Jadilah Penceramah yang Baik Seperti Wali Songo

Dia mengingatkan sosok seperti Rizieq sebaiknya mengikuti sosok Wali Songo yang berdakwah dengan tidak ada ancaman, provokasi, ujaran-ujaran kebencian.

POLITIK | 20 November 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS