Logo BeritaSatu

Instruksi Mendagri Bisa Menjadi Gerakan Politik Pemecatan Kepala Daerah

Minggu, 22 November 2020 | 19:44 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Lingkar Masyarakat Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai Instruksi Mendagri tidak bermasalah secara teks. Tetapi secara kontekstual, Instruksi Mendagri bisa memicu gerakan politik lokal, melalui DPRD untuk kemudian memakzulkan Kepala Daerah.

"Kalau dibaca teks tidak masalah. Intinya mengingatkan kepala daerah bisa dicopot melalui mekanisme undang-undang yang ada," kata Ray di Jakarta, Minggu (22/11/2020).

Ia menjelaskan bisa saja para politisi di tingkat lokal yang menggunakan surat instruksi tersebut untuk menanyakan kinerja kepala daerah dalam penanganan Covid-19. Jika mencapai cukup dukungan di DPRD bisa saja digiring untuk melakukan pemecatan karena dianggap gagal atau melanggar aturan yang telah dikeluarkan.

“Itu bisa menjadi motivasi politisi daerah untuk melakukan gerakan politik. Itu sah sah saja jika bisa lolos di DPRD,” tutur Ray.

Di tempat terpisah, pakar hukum tata negara dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Umbu Rauta menilai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang berisi ancaman pemecatan kepala daerah tidak melampaui kewenangan. Instruksi itu masih dalam batas kewenangan Mendagri untuk memberi peringatan kepada kepala daerah.

“Instruksi sudah tepat dan tidak melampaui kewenangan. Itu diperlukan di tengah krisis Covid-19 untuk menekankan asas akuntabilitas atau pertanggungjawaban fungsi kepala daerah,” kata Umbu.

Ia menjelaskan instruksi itu dibutuhkan saat ini untuk mengingatkan para kepala daerah bahwa sejumlah aturan yang telah dikeluarkan terkait penanganan Covid 19. Ada tujuh aturan yang dirujuk dalam Instruksi tersebut. Tujuannya agar para kepala daerah harus menjalankan berbagai aturan tersebut karena sudah menjadi produk hukum.

“Instruksi itu merupakan penegasan terhadap kewajiban para kepala daerah untuk menjalankan dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Umbu.

Dia menilai langkah tegas dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah sesuai semangat sistem presidensial. Mendagri sebagai pembina dan pengawas kepala daerah memiliki kewenangan menerbitkan instruksi tersebut.

“Instruksi itu mengkonfirmasi pemahaman yang sangat tepat dan produktif dari Mendagri selaku pembantu Presiden di dalam pengembangan hubungan Pusat-Daerah sesuai konstitusi,” tegas Umbu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jokowi Minta Kepala Daerah Ajak Masyarakat Berwisata di dalam Negeri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah mengajak masyarakat untuk melakukan wisata di dalam negeri.

NEWS | 29 September 2022

Ini Tips Investasi Aman dan Legal di Era Digital

Dibutuhkan pemahaman yang baik dan tepat mengenai ragam investasi secara digital tersebut agar terhindar dari kerugian.

NEWS | 29 September 2022

Skor Efektivitas Pemerintahan Modal Wujudkan Birokrasi Kelas Dunia

Peningkatan skor efektivitas pemerintahan di Indonesia versi Bank Dunia, menjadi modal besar bagi pemerintah menciptakan visi birokrasi kelas dunia.

NEWS | 29 September 2022

Abdillah Toha Nilai Mahfud MD Sosok Bersih dan Tegas

Cendekiawan muslim Abdillah Toha menilai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai sosok yang bersih dan tegas.

NEWS | 29 September 2022

Jokowi Tegaskan Percepat Belanja Produk Dalam Negeri

Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran terkait  mempercepat realisasi komitmen belanja produk dalam negeri.

NEWS | 29 September 2022

Urgensi Negara Islam Berubah, Palestina Berdaulat Sudah Bukan yang Utama

Urgensi negara-negara Islam atau negara dengan banyak penduduk Islam telah berubah, tak lagi mengutamakan Palestina yang berdaulat.

NEWS | 29 September 2022

DPR Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Puan: Komitmen Selamatkan Bumi

DPR telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik gedung wakil rakyat.

NEWS | 29 September 2022

Anggaran Shadow Team Bersumber dari Kemendikbudristek

Anggaran shadow team atau tim bayangan Menteri Nadiem Makarim bersumber dari anggaran Kemendikbudristek.

NEWS | 29 September 2022

Febri Diansyah Bela Sambo-Putri, ICW: Langkah yang Gegabah

ICW menyoroti langkah eks Jubir KPK Febri Diansyah yang bergabung dalam tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

NEWS | 29 September 2022

Solusi Dua Negara Israel dan Palestina Harus Terus Disuarakan

Solusi dua negara Israel dan Palestina dengan posisi yang setara harus terus disuarakan, demi terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

NEWS | 29 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ini Tips Investasi Aman dan Legal di Era Digital

Ini Tips Investasi Aman dan Legal di Era Digital

NEWS | 11 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings