Pengamat: Instruksi Mendagri Sebagai Peringatan untuk Kepala Daerah
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengamat: Instruksi Mendagri Sebagai Peringatan untuk Kepala Daerah

Minggu, 22 November 2020 | 20:21 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menilai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian yang berisi ancaman pemecatan kepala daerah adalah bentuk peringatan. Mendagri akan sulit memecat langsung kepala daerah karena aturan hukumnya rumit dan panjang.

“Itu hanya bentuk peringatan saja. Peringatan supaya kepala daerah menjalankan kewajibannya untuk mengatasi Covid-19 di daerah masing-masing,” kata Aditya di Jakarta, Minggu (22/11/2020).

Ia menjelaskan peringatan itu sesungguhnya bukan dari Mendagri tetapi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun Jokowi menggunakan Tito sebagai bawahannya yang memegang bertugas mengurusi para kepala daerah.

“Instruksi itu sesuatu yang wajar. Apa yang dilakukan Mendagri sebagai menjalankan fungsi kewajibannya untuk mengingatkan para kepala daerah,” ujar Aditya.

Menurutnya, instruksi yang berisi ancaman pemecatan itu hanya bentuk lain dari apa yang sudah dilakukan Mendagri selama ini yaitu berupa surat teguran. Bedanya, kalau teguran tanpa ancaman, instruksi memberikan itu agar para kepala daerah bisa patuh.

Di tempat terpisah, pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi menilai instruksi Mendagri sebagai penegasan kewajiban kepala daerah untuk melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan. Termasuk peraturan yang berkaitan dengan penegakan, pengendalian dan penyebaran Covid-19 sebagai bagian dari sumpah jabatan kepala daerah.

"Itu suatu bentuk early warning system atau peringatan dini dan sekaligus suatu penegasan terhadap seluruh kepala daerah (gubernur dan bupati/wali kota) di seluruh Indonesia untuk menaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya beserta segala konsekuensi hukumnya," ujar Rullyandi.

Dia meminta para KDH memperhatikan UU Pemerintahan Daerah (Pemda) lainnya yang dapat berujung pada sanksi pemberhentian jabatan manakala tidak melaksana kan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan terkait Prokes. Instruksi itu wajib menjadi pedoman mutlak bagi seluruh KDH untuk tunduk pada sumpah jabatan dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan termasuk peraturan terkait Prokes demi mengutamakan keselamatan rakyat.

Menurutnya, penerbitan Instruksi Mendagri tersebut merupakan amanah konstitusi yang diberikan tugas dan fungsi kepada Menteri Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan daerah. Pasal 17 Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sebagai suatu perintah garis komando pemerintah pusat (unbroken chain of command) sesuai dengan gagasan prinsip asas umum negara kesatuan dan penyelenggaraan otonomi daerah.

“Dalam praktik sistem ketatanegaraan di Indonesia, dimulai dari presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan hingga pada jabatan menteri sebagai pembantu presiden, aturan perundang-undangan yang dikeluarkan merupakan suatu praktik yang lazim guna menunjang jalannya pemerintahan yang memiliki karakteristik imperatif (mengikat),” tutup Rullyandi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Instruksi Mendagri Bisa Menjadi Gerakan Politik Pemecatan Kepala Daerah

Instruksi Mendagri bisa memicu gerakan politik lokal, melalui DPRD untuk kemudian memakzulkan Kepala Daerah.

POLITIK | 22 November 2020

Debat Sesi I Pilwalkot Cilegon, Ratu Ati Soroti Persoalan Limbah Industri

Pasangan calon Pilwalkot Cilegon nomor urut 2, Ratu Ati Marliati-Sokhidin menyinggung soal pemanfaatan limbah yang hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.

POLITIK | 22 November 2020

Afifah Sindir Pelayanan di Depok Lamban, Idris Sebut Berkas Tak Lengkap

Pembangunan kawasan Margonda juga menjadi sorotan.

POLITIK | 22 November 2020

Ketua MPR: Waspadai dan Cegah Peningkatan Hoax

Kominfo diminta untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang IT agar dapat mengantisipasi berita hoax.

POLITIK | 22 November 2020

FPB Dorong Pangdam dan Kapolda Lawan Kelompok Radikal

Ketua FPB Ades Kariyadi mendorong Pandam dan Kapolda seluruh Indonesia agar kompak mengawal wilayahnya dari upaya kelompok radikal.

POLITIK | 22 November 2020

Survei SMRC: Elektabilitas Eri-Armudji Unggul di Pilwalkot Surabaya

Machfud Arifin-Mujiaman yang mendapat dukungan 37,3%.

POLITIK | 22 November 2020

Airlangga Perintahkan Golkar Harus Menangkan Bobby - Aulia

Target kemenangan 60% ini harus dimenangkan Golkar secara nasional, termasuk pada 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan di Sumut.

POLITIK | 22 November 2020

Pakar Hukum: Instruksi Mendagri Peringatan Dini Bagi Kepala Daerah

Pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi menilai Instruksi Mendagri merupakan penegasan bagi kepala daerah untuk menjalankan protokol kesehatan.

POLITIK | 22 November 2020

Puan Minta Pemuda Muhammadiyah Jaga Masa Depan Indonesia

Puan Maharani meminta Pemuda Muhammadiyah menjaga masa depan Indonesia dari berbagai ancaman.

POLITIK | 21 November 2020

Jubir: Wapres Belum Ada Agenda Akan Bertemu Rizieq

Munculnya berita pertemuan itu semata sebagai respons spontan dirinya sebagai juru bicara Wapres atas adanya pertanyaan media.

POLITIK | 21 November 2020


TAG POPULER

# Varian Baru Covid-19


# Rizieq Syihab


# Bandara Komodo


# Maradona


# Perintis Triniti Properti



TERKINI

Sukses Pimpin KB Bukopin, Rivan Purwantono Dipercaya Jadi Dirut BUMN

EKONOMI | 5 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS