Puskapol UI: Fokus KPPS, Sirekap Belum Mendesak
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Puskapol UI: Fokus KPPS, Sirekap Belum Mendesak

Senin, 23 November 2020 | 16:07 WIB
Oleh : Robertus Wardy / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) menilai penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi Penghitungan Suara (Sirekap) pada Pilkada Serentak 2020 belum mendesak.

Hal paling mendesak sekarang ini adalah pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), karena Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi Covid 19 yang membutuhkan kesiapan lebih awal dari KPPS.

“Waktu pelaksanaan Pilkada semakin mendekat. Sirekap bukanlah prioritas utama. Kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah memastikan bahwa seluruh KPPS sudah memahami detail dan tahu tugas serta fungsinya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di tanggal 9 Desember mendatang,” kata Direktur Pusat Puskapol UI Aditya Perdana di Jakarta, Senin (23/11/2020).

Ia melihat Sirekap seakan dipaksakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera diimplementasikan. Padahal regulasi yang paling penting yaitu PKPU pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara belum diselesaikan dan ditetapkan KPU. KPU harus menyadari hal tersebut agar tidak terlena dengan mengejar proyek Sirekap.

“Menjadi petugas KPPS pada Pilkada ini cukup berat. Karena, ada beban tambahan untuk memastikan protokol kesehatan di tempat pemungutan suara (TPS) dapat berjalan dengan semestinya. KPU harus memastikan petugas lapangan di TPS mendapatkan informasi yang lengkap dan sangat memadai agar tidak mengalami banyak kendala pada coblos nanti,” jelas Aditya.

Dia merasa senang karena pada rapat bersama Komisi II DPR, Kemdagri, dan penyelenggara Pilkada, dua minggu lalu telah menetapkan Sirekap sebagai alat batu dalam penghitungan suara. Sirekap belum bisa diterapkan karena masalah jejaring internet yang belum merata di daerah-daerah.

“Sirekap dapat digunakan sebagai uji coba untuk kemudian dievaluasi kembali, namun bukan sebagai penghitungan suara yang resmi,” ujar Aditya.

Pada kesempatan itu, Aditya meminta Bawaslu harus intens melakukan koordinasi dengan KPU, aparat keamanan, dan Satgas Covid-19 di daerah masing-masing. Hal itu sangat perlu untuk memikirkan langkah antisipasi dengan contoh menyiapkan sejumlah masker medis maupun masker kain di TPS. Apalagi, KPU sendiri tidak menyediakan masker di TPS namun hanya meminta para pemilih untuk menggunakan masker ketika ia berada di TPS.

“Aspek pencegahan dan kepatuhan dari protokol kesehatan adalah penting diperhatikan Bawaslu,” tegas Aditya.

Dia melihat peningkatan aktivitas kampanye dalam dua minggu terakhir ini, seperti dilaporkan Bawaslu dapat dipahami karena biasanya para pasangan calon (paslon) memaksimalkan berbagai sisa waktu dan potensi yang ada untuk menggenjot mobilisasi dukungan. Bawaslu memiliki otoritas penuh dalam memaksimalkan fungsi pengawasan yang dimilikinya.

“Bawaslu jangan ragu melakukan tindakan hukum apabila ada pelanggaran yang ditemui dan diproses sesuai mekanisme yang ada,” tegas Aditya.

Dia berharap KPU, Bawaslu, aparat keamanan, Satgas Covid-19 dapat bersama-sama saling membantu dalam usaha peningkatan partisipasi pemilih dalam pilkada nanti. Situasi pandemi Covid 19 yang relatif dapat dikendalikan memiliki peluang yang besar untuk dapat meyakinkan pemilih bahwa kehadiran mereka di TPS dapat dijamin dengan baik oleh para penyelenggara pemilu.

“Di sinilah peran kerja sama yang solid antara stakeholder pilkada menjadi penting diwujudkan,” tutup Aditya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Minta Laporan Kepastian Vaksin Covid-19 Didatangkan ke Indonesia

"Ini sampai di tangan kita kapan karena mestinya proses-proses administrasi, proses-proses pembayaran mestinya sudah dilakukan,” kata Jokowi.

POLITIK | 23 November 2020

Jokowi: Tegakkan Aturan Protokol Kesehatan dalam Pilkada

“Saya juga minta kepada Mendagri, Kapolri dan Satgas di daerah untuk memberi perhatian khusus pada proses Pilkada,” kata Jokowi.

POLITIK | 23 November 2020

Legislator: Instruksi Mendagri Pengingat Penegakan Protokol Kesehatan

Legislator Zulfikar Arse Sadikin menilai Instruksi Mendagri 6/2020 mengingatkan kepala daerah agar tidak lengah dalam menegakkan protokol kesehatan.

POLITIK | 22 November 2020

Pengamat: Instruksi Mendagri Sebagai Peringatan untuk Kepala Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berisi ancaman pemecatan kepala daerah merupakan bentuk peringatan.

POLITIK | 22 November 2020

Instruksi Mendagri Bisa Menjadi Gerakan Politik Pemecatan Kepala Daerah

Instruksi Mendagri bisa memicu gerakan politik lokal, melalui DPRD untuk kemudian memakzulkan Kepala Daerah.

POLITIK | 22 November 2020

Debat Sesi I Pilwalkot Cilegon, Ratu Ati Soroti Persoalan Limbah Industri

Pasangan calon Pilwalkot Cilegon nomor urut 2, Ratu Ati Marliati-Sokhidin menyinggung soal pemanfaatan limbah yang hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.

POLITIK | 22 November 2020

Afifah Sindir Pelayanan di Depok Lamban, Idris Sebut Berkas Tak Lengkap

Pembangunan kawasan Margonda juga menjadi sorotan.

POLITIK | 22 November 2020

Ketua MPR: Waspadai dan Cegah Peningkatan Hoax

Kominfo diminta untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang IT agar dapat mengantisipasi berita hoax.

POLITIK | 22 November 2020

FPB Dorong Pangdam dan Kapolda Lawan Kelompok Radikal

Ketua FPB Ades Kariyadi mendorong Pandam dan Kapolda seluruh Indonesia agar kompak mengawal wilayahnya dari upaya kelompok radikal.

POLITIK | 22 November 2020

Survei SMRC: Elektabilitas Eri-Armudji Unggul di Pilwalkot Surabaya

Machfud Arifin-Mujiaman yang mendapat dukungan 37,3%.

POLITIK | 22 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS