Ini 38 RUU yang Diusulkan Masuk ke Prolegnas Prioritas 2021
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini 38 RUU yang Diusulkan Masuk ke Prolegnas Prioritas 2021

Selasa, 24 November 2020 | 17:09 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Pemerintah masih terus membahas daftar rancangan undang-undang (RUU) yang akan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Berikut adalah daftar 38 RUU yang diusulkan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tersebut, berdasarkan daftar yang diperoleh, Selasa (24/11/2020).

RUU usulan DPR RI:
1. RUU tentang Perubahan atas UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR
2. RUU tentang Perubahan atas UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu, usulan Komisi II DPR RI
3. RUU tentang Perubahan UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, usulan Komisi III DPR RI
4. RUU tentang Jabatan Hakim, usulan Komisi III DPR RI
5. RUU tentang perubahan UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, usulan Komisi IV DPR RI
6. RUU tentang Perubahan UU nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR RI
7. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI DPR RI
8. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR RI
9. RUU tentang Perubahan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR RI
10. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR RI
11. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR RI
12. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law), usulan Komisi XI/pemerintah
13. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, usulan Baleg DPR RI
14. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila), usulan Baleg DPR RI
15. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR RI
16. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI
17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR RI
18 RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI
19. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg
20. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR RI
21. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR RI
22. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR RI
23. RUU tentang Ketahanan Keluarga, usulan anggota DPR RI
24. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR RI
25. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Mengaji), usulan anggota DPR RI
26. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan anggota DPR RI

RUU usulan Pemerintah:
1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
2. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
3. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
4. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
6. RUU tentang Ibu Kota Negara
7. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
8. RUU tentang Hukum Acara Perdata
9. RUU tentang Wabah
10. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law)

RUU usulan DPD RI:
1. RUU tentang Daerah Kepulauan
2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gubernur Sumut Pastikan Kesiapan Pilkada Serentak 2020

Pemprov Sumut bersama 23 pemerintah kabupaten/kota terus melakukan koordinasi dalam melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

POLITIK | 24 November 2020

Survei: Anak Muda Kurang Antusias Sambut Pilkada 2020

Alasannya, pelaksanaan Pilkada tidak banyak memberikan banyak perubahan bagi daerah yang melaksanakan Pilkada, terutama bagi mereka yang berusia muda.

POLITIK | 24 November 2020

Pasangan Mahyeldi-Audy Silaturahmi dengan Suharso Monoarfa

Turunnya Suharso Monoarfa ke Sumbar sebuah bukti keseriusan memenangkan pasangan Mahyeldi-Audy.

POLITIK | 24 November 2020

Polda Sumut Identifikasi 1.352 TPS Rawan Kericuhan

Potensi kericuhan ini masuk dalam dua kategori yakni, rawan kericuhan dan sangat rawan.

POLITIK | 24 November 2020

Surya Paloh Positif Covid-19 Dirawat di RSPAD

Saat ini, Surya Paloh tengah observasi dan perawatan di RSPAD Gatot Soebroto untuk mendapatkan pengobatan lanjutan.

POLITIK | 23 November 2020

Puskapol UI: Fokus KPPS, Sirekap Belum Mendesak

Puskapol Sirekap pada Pilkada Serentak 2020 belum mendesak. Hal paling mendesak sekarang yakni pembentukan KPPS karena Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi.

POLITIK | 23 November 2020

Jokowi Minta Laporan Kepastian Vaksin Covid-19 Didatangkan ke Indonesia

"Ini sampai di tangan kita kapan karena mestinya proses-proses administrasi, proses-proses pembayaran mestinya sudah dilakukan,” kata Jokowi.

POLITIK | 23 November 2020

Jokowi: Tegakkan Aturan Protokol Kesehatan dalam Pilkada

“Saya juga minta kepada Mendagri, Kapolri dan Satgas di daerah untuk memberi perhatian khusus pada proses Pilkada,” kata Jokowi.

POLITIK | 23 November 2020

Legislator: Instruksi Mendagri Pengingat Penegakan Protokol Kesehatan

Legislator Zulfikar Arse Sadikin menilai Instruksi Mendagri 6/2020 mengingatkan kepala daerah agar tidak lengah dalam menegakkan protokol kesehatan.

POLITIK | 22 November 2020

Pengamat: Instruksi Mendagri Sebagai Peringatan untuk Kepala Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berisi ancaman pemecatan kepala daerah merupakan bentuk peringatan.

POLITIK | 22 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS