Politisi PDIP Minta UMKM Abal-abal Penerima Stimulus Diberantas
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Politisi PDIP Minta UMKM Abal-abal Penerima Stimulus Diberantas

Rabu, 25 November 2020 | 14:27 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Pembenahan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secepatnya direalisasikan agar tidak ada lagi UMKM abal-abal yang menerima program pemberdayaan serta penyaluran stimulus dari berbagai lembaga. Pendataan akurat disertai kolaborasi antarpihak juga dibutuhkan untuk menjangkau UMKM yang belum terlayani layanan perbankan (unbankable) hingga kini.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno, idealnya Indonesia kini sudah memiliki pendataan UMKM yang akurat dan terpadu. Selama pendataan UMKM belum bagus, maka efektifitas berbagai program untuk pelaku usaha mikro dan kecil tidak akan maksimal.

“Dengan data yang lebih akurat, UMKM yang serius dan dikelola baik dapat dipisahkan dari UMKM oportunistik, abal-abal atau jejadian, yang dibuat hanya untuk menyalurkan anggaran atau dana bantuan meski hasilnya tidak jelas. Bahkan, disinyalir, banyak UMKM ‘plat merah’ yang dibuat oleh aparat/petugas penyalur bantuan,” kata Hendrawan, Rabu (25/11/2020).

Saat ini, proses pembuatan pusat data terpadu UMKM telah dimulai Kementerian Koperasi dan UKM. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, basis data tunggal UMKM harus sudah terbentuk maksimal 2 tahun mendatang.

Hendrawan menjelaskan pembentukan pusat data terpadu akan meningkatkan kualitas dan efektifitas kebijakan untuk UMKM serta Koperasi. “Pintu masuknya adalah ketersediaan data yang akurat. Tanpa data akurat tak ada kebijakan publik yang efektif. Tak ada koordinasi dan sinergi yang bisa dilakukan, yang terjadi hanya duplikasi, penghamburan anggaran, dan kebijakan basa-basi,” ujarnya.

Pandangan lain disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati. Dia menilai penyaluran bantuan dan program-program pemberdayaan UMKM selama ini belum berjalan maksimal karena masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak terjangkau layanan perbankan.

Karena tidak tersentuh layanan perbankan, maka stimulus bagi UMKM di tengah pandemi Covid-19 tidak dapat diberikan merata. Padahal, dana stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM yang disediakan pemerintah di tengah pandemi mencapai Rp123,46 triliun. Hingga kini, penyerapan stimulus UMKM sudah mencapai 75 persen atau Rp92,6 triliun.

“Sebagian besar UMKM masih kesulitan mengakses layanan kredit formal, dari perbankan maupun lembaga keuangan lain. Hal ini menyebabkan program restrukturisasi kredit UMKM tidak akan membantu sebagian besar UMKM di Indonesia. Perlu dipikirkan kebijakan tambahan untuk membantu UMKM tersebut,” jelas Anis.

Anis mengusulkan agar pemerintah memastikan ketersediaan akses yang setara bagi 1.545 BPR dan BPR Syariah, serta koperasi, untuk menjalankan program restrukturisasi pembiayaan UMKM. Hal ini diperlukan agar stimulus PEN busa menjangkau 64 juta lebih pelaku UMKM di Indonesia.

“Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan serapannya (PEN) dalam satu bulan ini, pemerintah perlu membuat diversifikasi skema penyaluran bantuan kepada UMKM,” ujar Anis.

Untuk mengakomodasi sektor mikro ini, tambah Anis, selain bank pemerintah, pemerintah juga bisa menggandeng koperasi. “Untuk menghindari dana UMKM ini tidak tersalurkan tepat sasaran, pengawasan harus lebih ditingkatkan khususnya penugasan di daerah,” tutup Anis.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dedi Mulyadi: Ekspor Benih Lobster Memang Harus Dihentikan

Benih lobster seharusnya dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri agar menjadi lobster tangkapan dan harganya mahal dan menguntungkan nelayan.

POLITIK | 25 November 2020

Politisi Demokrat Sudah Ingatkan Menteri Edhy soal Ekspor Benur

"Ekspor benih lobster dari awal sudah kami ingatkan karena kita sebagai produsen lobster tentu harus dijaga, jangan malah ekspor benih," kata Bambang.

POLITIK | 25 November 2020

Gerindra DKI Prihatin atas OTT Menteri Edhy Prabowo

DPP Gerindra masih menunggu keterangan dari KPK.

POLITIK | 25 November 2020

Golkar Sumut Targetkan Kemenangan 70% di Pilkada Serentak

Kegiatan sosial yang sifatnya menyentuh masyarakat, supaya lebih ditingkatkan ke depannya.

POLITIK | 25 November 2020

4.303 Pengawas Pilwalkot Medan Jalani Rapid Test

Hasil pemeriksaan rapid test akan dikoordinasi dengan Satgas Covid-19.

POLITIK | 25 November 2020

Mahfud: Demokrasi Indonesia Masih Fase Prosedural, Belum Substansial

Mahfud menyebut pemerintah menerbitkan Buku IDI 2019 guna memberikan penjelasan yang komprehensif atas potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI.

POLITIK | 24 November 2020

4 Fraksi Keberatan RUU Haluan Ideologi Pancasila Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Keempat fraksi yang menilah memasukkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 adalah PPP, PAN, Golkas dan PKS.

POLITIK | 24 November 2020

Mahfud Sebut Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

Salah satu kesimpulan dari capaian dan tren IDI 2009 -2019, antara lain terkait kebebasan sipil.

POLITIK | 24 November 2020

Survei: 41% Anak Muda Dukung Pilkada 2020

Sebanyak 41% anak muda usia 17-30 tahun mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, meski terjadi pandemi Covid-19.

POLITIK | 24 November 2020

Ini 38 RUU yang Diusulkan Masuk ke Prolegnas Prioritas 2021

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol masuk prolegnas.

POLITIK | 24 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS