Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menyebut bahwa reshuffle atau perombakan kabinet menyeluruh berpeluang dilakukan awal tahun 2021. Konstelasi politiknya, menurut Yunarto, lebih mudah dihitung.

“Hitung-hitungan saya, reshuffle menyeluruh baru bisa dilakukan setelah Pilkada selesai. Lalu mungkin terkait penentuan Kapolri di bulan Januari. Hitung-hitungan konstelasi politiknya lebih mudah dikalkulasi setelah dua momen besar itu,” kata Yunarto kepada SP, Kamis (26/11/2020).

Yunarto menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu melakukan reshuffle total, apalagi jika hanya terkait pengisian kursi Menteri Kelautan dan Perikanan akibat mundurnya Edhy Prabowo. “Enggak usah dipaksakan reshuffle keseluruhan,” ujar Yunarto.

Lebih lanjut Yunarto menambahkan, reshuffle besar tidak perlu dipaksakan. Sebab banyak faktor yang harus dihitung jika hal itu dilakukan. Pertama, terkait utak-atik puzzle jatah politik. Kedua, jangan terburu-buru mengganti menteri dalam jumlah banyak dengan waktu cepat hanya karena satu posisi.

“Malah menurut saya, berpotensi membuat keterburu-buruan dan kualitas yang berpotensi akan dikorbankan. Jadi menurut saya sih secepatnya saja ganti Menteri Kelautan dan Perikanan dengan orang yang dianggap tepat,” ucap Yunarto.

Yunarto menjelaskan terdapat tiga pilihan untuk mengisi pos Menteri Kelautan dan Perikanan definitif. Pertama, mengangkat kembali Susi Pudjiastuti. Dikatakan, dorongan publik terhadap Susi juga masih relatif tinggi.

“Dukungan publik kuat, tetapi risiko politiknya adalah bagaimana posisi Gerindra? Lalu bagaimana penerimaan internal KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang kita tahu sekarang banyak orang Edhy Prabowo,” kata Yunarto.

Kedua, memilih salah satu direktur jenderal yang dianggap memiliki kemampuan. Artinya, presiden memilih menteri berdasarkan jalur birokrasi. Namun, konsekuensinya publik akan bertanya-tanya, khususnya kemungkinan upaya menutupi kasus yang menimpa Edhy.

Ketiga, memilih Menteri Kelautan dan Perikanan dari kader Gerindra. Hal ini dianggap tidak menjadi beban politik baru, apalagi konflik politik dalam konteks jatah politik. “Harus ada konsekuensi andai kata yang dipilih orang Gerindra, harus orang yang dianggap mampu,” ujar Yunarto.

Yunarto menambahkan sosok kader Gerindra yang dipilih juga harus mempunyai popularitas dan penerimaan publik cukup tinggi. “Kalau ditanya siapa? Misal, bisa saja nama Sandiaga Uno. Menarik menjadi salah satu pilihan,” imbuh Yunarto.

Yunarto menuturkan nama Sandiaga cukup populer dan belakangan sifatnya netral. Dikatakan, Sandiaga juga berteman baik dengan Susi. “Hubungan manajerialnya Sandiaga juga bagus. Tinggal bisakah dia tunjukkan tidak memiliki conflict of interest?” ucap Yunarto.

Sumber: BeritaSatu.com