Mendagri: 884.904 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (-0.19)   |   COMPOSITE 6338.51 (20.69)   |   DBX 1329.17 (13.03)   |   I-GRADE 184.48 (-0.19)   |   IDX30 515.715 (0.41)   |   IDX80 138.838 (-0.03)   |   IDXBUMN20 409.612 (-1.08)   |   IDXESGL 142.422 (-0.38)   |   IDXG30 145.816 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 454.583 (0.64)   |   IDXQ30 147.765 (0.09)   |   IDXSMC-COM 298.595 (-0.51)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (-2.93)   |   IDXV30 136.758 (-0.11)   |   INFOBANK15 1078.32 (-6.36)   |   Investor33 444.53 (0.07)   |   ISSI 183.756 (1.09)   |   JII 631.17 (2.63)   |   JII70 223.177 (0.26)   |   KOMPAS100 1240.03 (1.04)   |   LQ45 967.718 (-0.06)   |   MBX 1724.61 (3.72)   |   MNC36 328.799 (0.24)   |   PEFINDO25 328.487 (-1.79)   |   SMInfra18 313.342 (1.77)   |   SRI-KEHATI 378.358 (-0.22)   |  

Mendagri: 884.904 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP

Kamis, 26 November 2020 | 20:36 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan masih ada 884.904 pemilih pada Pilkada Serentak 2020 belum melakukan perekaman KTP Elektronik (e-KTP). Jumlah itu lebih kurang 0,88% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada yang mencapai 100,3 juta orang.

“Hingga tanggal 25 November 2020 turun menjadi 884.904 orang. Artinya dari data pemilih tetap yang 100,3 juta, sudah merekam sebanyak 99,12% dan yang belum adalah 0,88%,” kata Tito di Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Ia menyebut pihaknya telah melakukan rekonsiliasi data daerah-daerah mana saja yang belum melakukan perekaman. Hasilnya 25 daerah yang sudah melakukan perekaman hingga 100 persen.

Dia menegaskan ada beberapa penyebab masih terdapat 0,88% yang belum melakukan perekaman. Diantaranya kurangnya sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan berupa e-KTP atau Surat Keterangan pada saat pemungutan suara.

Mantan Kapolri ini meminta seluruh stakeholder terkait agar mendorong masyarakat semaksimal mungkin menggunakan hak pilih dengan melakukan perekaman e-KTP atau surat keterangan. Tujuannya, agar legitimasi calon kepala daerah tetap terjamin dan masyarakat yang ingin memilih tidak terhambat karena persyaratan itu.

“Kami sudah melakukan langkah-langkah dan sudah bersepakat dengan KPU dan Bawaslu. Di tingkat Kemdagri juga kami sudah memerintahkan kepada seluruh kepala Dinas Dukcapil untuk berupaya maksimal termasuk melakukan mobilisasi anggotanya,” tutur Tito.

Dalam pelaksanaan coblos Pilkada 9 Desember nanti, Tito menyebut sudah disepakati para seluruh stakeholders bahwa ada dua dokumen yang akan digunakan pada saat hari pemungutan suara, yaitu e-KTP dan Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP. Kedua, Mendagri telah melakukan rapat dengan Menko Polhukam yang dihadiri oleh seluruh stakeholder terkait untuk membahas data pemilih tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Reshuffle Menyeluruh Disebut Berpeluang pada Awal Tahun

Perombakan kabinet menyeluruh berpeluang dilakukan awal tahun 2021.

POLITIK | 26 November 2020

Survei SMRC: 57 Persen Masyarakat Indonesia Tidak Suka Rizieq

Hasil survei SMRC menemukan bahwa sebanyak 57 persen masyarakat tidak menyukai Rizieq Syihab.

POLITIK | 26 November 2020

Gerindra Tak Mau Suuzan Penangkapan Edhy Prabowo karena Pilkada 2020

Kasus dugaan korupsi yang menimpa kader utamanya, Edhy Prabowo, tak membuat Partai Gerindra surut dalam upaya pemenangan Pilkada Serentak 2020.

POLITIK | 26 November 2020

Dasco: Edhy Sudah Mengundurkan Diri dari Gerindra, Kami Terima

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan pihaknya menerima pengunduran diri Edhy yang tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra.

POLITIK | 26 November 2020

Jangan Sampai Persatuan Rusak karena Pilkada

Jangan karena adanya pilkada pedoman Empat Pilar dilupakan.

POLITIK | 26 November 2020

Presiden Jokowi Tegaskan Semangat Dakwah Adalah Merangkul, Bukan Memukul

Corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai, tidak menebar kebencian.

POLITIK | 25 November 2020

Politisi PDIP Minta UMKM Abal-abal Penerima Stimulus Diberantas

Hendrawan Supratikno meminta pembenahan data secepatnya direalisasikan agar tidak ada lagi UMKM abal-abal yang menerima stimulus.

POLITIK | 25 November 2020

Dedi Mulyadi: Ekspor Benih Lobster Memang Harus Dihentikan

Benih lobster seharusnya dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri agar menjadi lobster tangkapan dan harganya mahal dan menguntungkan nelayan.

POLITIK | 25 November 2020

Politisi Demokrat Sudah Ingatkan Menteri Edhy soal Ekspor Benur

"Ekspor benih lobster dari awal sudah kami ingatkan karena kita sebagai produsen lobster tentu harus dijaga, jangan malah ekspor benih," kata Bambang.

POLITIK | 25 November 2020

Gerindra DKI Prihatin atas OTT Menteri Edhy Prabowo

DPP Gerindra masih menunggu keterangan dari KPK.

POLITIK | 25 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS