Bawaslu Catat 80 Pelanggaran Pidana Pilkada
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (1.9)   |   COMPOSITE 6359.21 (21.51)   |   DBX 1342.2 (21.04)   |   I-GRADE 184.288 (0.47)   |   IDX30 516.126 (0.91)   |   IDX80 138.807 (-0.02)   |   IDXBUMN20 408.536 (-3.01)   |   IDXESGL 142.044 (0.29)   |   IDXG30 145.076 (0.7)   |   IDXHIDIV20 455.222 (0.86)   |   IDXQ30 147.857 (0.54)   |   IDXSMC-COM 298.089 (2.85)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (0.44)   |   IDXV30 136.649 (-0.69)   |   INFOBANK15 1071.96 (6.83)   |   Investor33 444.599 (1.06)   |   ISSI 184.85 (-0.57)   |   JII 633.797 (-1.97)   |   JII70 223.435 (-0.8)   |   KOMPAS100 1241.07 (0.19)   |   LQ45 967.658 (1.45)   |   MBX 1728.33 (2.21)   |   MNC36 329.04 (1.03)   |   PEFINDO25 326.697 (1.37)   |   SMInfra18 315.108 (-1.34)   |   SRI-KEHATI 378.138 (0.88)   |  

Bawaslu Catat 80 Pelanggaran Pidana Pilkada

Minggu, 29 November 2020 | 18:32 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan menjelang dua minggu sebelum pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada tanggal 9 Desember 2020, sudah ada 80 pelanggaran pidana yang dilakukan para pasangan calon (Paslon), penyelenggara Pilkada dan tim sukses (timses). Berbagai bentuk pelanggaran tersebut sudah masuk penegak hukum untuk diproses.

"Kasus yang paling banyak melanggar pasal 188 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ada 30 kasus yang melanggar pasal ini,” kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, di Jakarta, Minggu (29/11/2020).

Fritz menyebut Pasal 188 menyatakan setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta

Sementara Pasal 71 Ayat 1 menyatakan pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.

Fritz menjelaskan pelanggaran pidana paling banyak kedua adalah melanggar Pasal 187 A Ayat 1. "Ada 11 kasus pelanggaran pidana terkait ayat tersebut," jelasnya.

Pasal 187 A Ayat 1 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 jutadan paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 73 Ayat 4 menyatakan selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Adapun bentuk pelanggaran ketiga terbanyak adalah melanggar Pasal 187 Ayat 2 sebanyak 10 kasus. Pasal 187 Ayat 2 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan atau paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta.

Adapun Pasal 69 menyatakan dalam kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, dan/atau partai politik dan melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

Larangan lain dari pasal ini adalah menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik, mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum, mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah, dan merusak atau menghilangkan alat peraga kKampanye.

Fritz menambahkan, pelanggaran pidana lainnya berupa melanggar pasal 184 sebanyak 9 kasus, pasal 185 A Ayat 1 sebanyak 5 kasus, pasal 198 A sebanyak 4 kasus, pasal 180 Ayat 1 sebanyak 2 kasus.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Petrus Kasihiw Janji Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bintuni

Petrus menyatakan, terdapat juga program paket pedesaan dan perkotaan untuk pengusaha asli Papua dan pengusaha lokal.

POLITIK | 29 November 2020

HUT Korpri, Menteri Tjahjo: Wujudkan ASN Profesional

Tjahjo juga mengingatkan jajaran ASN senantiasa mematuhi protokol kesehatan.

POLITIK | 29 November 2020

Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural

Lembaga yang dibubarkan antara lain Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura.

POLITIK | 29 November 2020

Cita-cita RI Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia Ada di Tangan Korpri

Upaya pemerintah untuk menjadi pemerintahan kelas dunia di tahun 2024 sangat ditentukan oleh kemampuan ASN untuk bertransformasi dan berbenah diri.

POLITIK | 29 November 2020

Presiden Apresiasi Semangat Pengabdian Korpri di Tengah Pandemi

Kepala Negara berharap pandemi tak menjadi penghalang bagi para ASN untuk dapat bekerja dengan sigap dan cepat.

POLITIK | 29 November 2020

Bawaslu Apresiasi Langkah Polresta Sidoarjo Redam Kampanye Hitam

Bawaslu Sidoarjo merespon positif langkah Polresta Sidoarjo yang telah mengoptimalkan peran Patroli Siber guna meredam munculnya kampanye hitam.

POLITIK | 28 November 2020

Pengganti Edhy Prabowo, KSP: Presiden Perlu Waktu Cari Sosok Tepat

Posisi Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini masih dijabat sementara oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

POLITIK | 28 November 2020

Perempuan Garda Nusantara Ajukan Tiga Tuntutan Atasi Persoalan Bangsa

Perempuan Garda Nusantara mendesak Presiden Jokowi untuk bertindak cepat dan tegas dalam mengatasi setiap persoalan bangsa mulai dari covid sampai radikalisme.

POLITIK | 28 November 2020

Jelang Pilkada 2020, Polres Malang Simulasi Protokol Kesehatan di TPS

Tahapan pemungutan suara ini merupakan tahapan penting dan krusial.

POLITIK | 28 November 2020

Azis Syamsuddin: Bantuan PKH Jangan Diselewengkan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus lebih berperan aktif dan segera melakukan pengawasan atas indikasi awal terjadinya kasus pidana pemilu.

POLITIK | 27 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS