Pemerintah Diminta Waspadai Fenomena La Nina Jelang Pilkada
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.203 (12.46)   |   COMPOSITE 6241.8 (96.72)   |   DBX 1333.51 (-4.33)   |   I-GRADE 179.858 (4.62)   |   IDX30 503.524 (12.19)   |   IDX80 135.789 (3.05)   |   IDXBUMN20 398.467 (11.15)   |   IDXESGL 139.553 (2.87)   |   IDXG30 143.497 (2.32)   |   IDXHIDIV20 443.737 (10.85)   |   IDXQ30 144.387 (3.38)   |   IDXSMC-COM 295.459 (3.14)   |   IDXSMC-LIQ 360.139 (5.51)   |   IDXV30 133.969 (2.79)   |   INFOBANK15 1035.98 (42.34)   |   Investor33 433.033 (11.5)   |   ISSI 183.362 (0.39)   |   JII 631.454 (-0.28)   |   JII70 222.641 (0.54)   |   KOMPAS100 1216.23 (23.8)   |   LQ45 944.747 (22.97)   |   MBX 1692.89 (31.73)   |   MNC36 320.866 (7.93)   |   PEFINDO25 330.28 (-1.79)   |   SMInfra18 307.272 (6.07)   |   SRI-KEHATI 367.359 (11)   |  

Pemerintah Diminta Waspadai Fenomena La Nina Jelang Pilkada

Senin, 30 November 2020 | 18:10 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin meminta pemerintah mewaspadai potensi ancaman bencana Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan banjir di Tebing Tinggi, Deli Serdang. Hal ini merupakan dampak peristiwa alam La Nina, yang diharapkan jangan sampai mengganggu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.

"Fenomena La Nina dapat memicu hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di seluruh wilayah Indonesia pada Desember 2020 hingga Januari dan Februari 2021. Ini yang seharusnya menjadi perhatian di tengah bangsa ini akan menyelenggarakan pesta demokrasi," kata Azis Syamsuddin, Senin (30/11/2020).

Merujuk kepada catatan sejarah, sambung Azis Syamsuddin, erupsi Gunung Merapi 2010 mengakibatkan banjir lahar dingin pascaerupsi. Ini yang kemudian merusak banyak rumah milik warga yang berada di wilayah lereng dan hilir sungai.

Bagi pihaknya, komunikasi antar lembaga perlu ditingkatkan. Sehingga bisa memberikan rasa aman kepada rakyat di tengah kondisi bangsa yang masih dihantui dengan sebaran virus corona.

Seluruh komponen yang terlibat dalam mitigasi kebencanaan agar melihat lebih jauh melalui overlay data dan analisa. Tidak hanya merujuk pada catatan kerawanan dari sisi erupsinya saja. Sehingga cangkupan mitigasi menjadi lebih luas dan dampak risiko bencana dapat dikurangi dengan sebaik mungkin.

"Risiko bencana, tentu akan mengganggu gelaran pesta demokrasi mendatang. Ada kegundahan yang berlipat di hati masyarakat. Anda bayangkan setelah diterpa sebaran Covid-19, lalu ada ancaman bencana. Maka kembali DPR menekankan adanya skenario darurat menjelang hari H Pilkada," jelasnya

Selain dibuat peta rawan erupsi atau kebencanaan, dia mengusulkan KPU, Bawaslu dan unsur terkait bisa membuat opsi mengamankan hasil Pilkada. Dari surat suara hingga perangkat penyelenggara. "DPR meminta jangan abaikan tanda-tanda alam. Penyelenggaran Pilkada harus memberikan rasa aman bagi pemilih dan penyelenggara," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Kutuk Keras Tindakan Pembantaian Sekeluarga di Sigi

Kepala Negara menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga korban.

POLITIK | 30 November 2020

Partai Emas Terus Berupaya Bantu Masyarakat

Partai Emas berupaya untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada kader serta simpatisan.

POLITIK | 30 November 2020

HUT PSI, Jokowi: Anak Muda Jangan Jadi Toxic

Proporsi anak muda yang besar ini akan bisa menjadi tonik yang menguatkan bangsa kita, tetapi juga bisa menjadi toxic.

POLITIK | 29 November 2020

Bawaslu Temukan 2.508 Pelanggaran Pilkada 2020

Jenis pelanggaran terbanyak berupa pemasangan spanduk/baliho paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye (APK).

POLITIK | 29 November 2020

Bawaslu Catat 80 Pelanggaran Pidana Pilkada

Berbagai bentuk pelanggaran pidana pilkada tersebut, sudah masuk penegak hukum untuk diproses.

POLITIK | 29 November 2020

Petrus Kasihiw Janji Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bintuni

Petrus menyatakan, terdapat juga program paket pedesaan dan perkotaan untuk pengusaha asli Papua dan pengusaha lokal.

POLITIK | 29 November 2020

HUT Korpri, Menteri Tjahjo: Wujudkan ASN Profesional

Tjahjo juga mengingatkan jajaran ASN senantiasa mematuhi protokol kesehatan.

POLITIK | 29 November 2020

Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural

Lembaga yang dibubarkan antara lain Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura.

POLITIK | 29 November 2020

Cita-cita RI Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia Ada di Tangan Korpri

Upaya pemerintah untuk menjadi pemerintahan kelas dunia di tahun 2024 sangat ditentukan oleh kemampuan ASN untuk bertransformasi dan berbenah diri.

POLITIK | 29 November 2020

Presiden Apresiasi Semangat Pengabdian Korpri di Tengah Pandemi

Kepala Negara berharap pandemi tak menjadi penghalang bagi para ASN untuk dapat bekerja dengan sigap dan cepat.

POLITIK | 29 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS