DPR Desak Pemerintah Tegas Sikapi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat
INDEX

BISNIS-27 555.695 (12.56)   |   COMPOSITE 6537.09 (82.91)   |   DBX 1185.45 (4.25)   |   I-GRADE 192.346 (4.58)   |   IDX30 559.887 (14.06)   |   IDX80 149.821 (2.81)   |   IDXBUMN20 454.506 (9.99)   |   IDXESGL 154.417 (2.37)   |   IDXG30 151.04 (3.24)   |   IDXHIDIV20 490.586 (12.63)   |   IDXQ30 156.252 (4.15)   |   IDXSMC-COM 301.613 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 382.211 (0.35)   |   IDXV30 157.186 (1.27)   |   INFOBANK15 1083.88 (30.87)   |   Investor33 472.674 (10.59)   |   ISSI 194.508 (1.25)   |   JII 694.836 (6.78)   |   JII70 242.811 (1.92)   |   KOMPAS100 1324.28 (21.59)   |   LQ45 1037.35 (23.63)   |   MBX 1819.69 (25.48)   |   MNC36 350.082 (7.57)   |   PEFINDO25 343.337 (-0.23)   |   SMInfra18 332.762 (3.61)   |   SRI-KEHATI 404.998 (10)   |  

DPR Desak Pemerintah Tegas Sikapi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat

Rabu, 2 Desember 2020 | 13:09 WIB
Oleh : CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah tegas terkait klaim Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat pada Selasa (1/12/2020).

"Saya mendesak agar Pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak menjadi liar dalam isu sosial bermasyarakat. Pemerintahan Otonomi Khusus Papua Barat juga di pandang perlu tegas dalam menyikapi isu ini," kata Azis di Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Azis mengutuk klaim ULMWP pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat. Menurut dia, Papua Barat sepenuhnya merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas. Klaim sepihak seperti ini kita kutuk secara tegas, dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas," ujarnya.

Dia menyakini masyarakat Papua Barat tidak terlibat dalam pembentukan ULMWP, sehingga tidak ada dasar yang kuat atas klaim kemerdekaan tersebut.

Azis menegaskan, keberadaan wilayah Papua Barat sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan telah mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional.

“Benny Wenda ini tidak paham Pancasila, justru Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa. Dalam konsep Pancasila, Papua maupun Papua Barat merupakan inti dari kerangka NKRI, dan dunia Internasional pun mengakui wilayah NKRI secara utuh," katanya.

Azis menyakini, masyarakat Papua Barat tidak akan terprovokasi dengan isu tersebut, dan sejarah kehidupan berdampingan membuktikan bahwa masyarakat Papua Barat sangat mencintai Indonesia, dan seluruh elemen masyarakat Indonesia mencintai masyarakat Papua dan Papua Barat.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semua bagian dari Indonesia dan saling menghormati, rukun dan hidup berdampingan, sehingga untuk memahami keberagaman itu, perlu berada di Indonesia tidak bisa asal klaim dari luar negeri.

"Justru seharusnya Benny Wenda memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka Pancasila dan NKRI. Dan bukan atas sponsor kelompok-kelompok asing yang tidak jelas asal usulnya," ujarnya.

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12/2020) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dekan FISIP Unas Ajak Masyarakat Gunakan Pilih di Pilkada 2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional (Unas) Zulkarnain mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka pada Pilkada 2020.

POLITIK | 1 Desember 2020

Prolegnas Prioritas 2021, Diah Pitaloka: RUU PKS Jangan Sampai Hilang Lagi

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat segera disahkan agar tren kasus kekerasan seksual dapat diturunkan.

POLITIK | 1 Desember 2020

Pemerintah Diminta Waspadai Fenomena La Nina Jelang Pilkada

Fenomena La Nina diharapkan jangan sampai mengganggu pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

POLITIK | 30 November 2020

Jokowi Kutuk Keras Tindakan Pembantaian Sekeluarga di Sigi

Kepala Negara menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga korban.

POLITIK | 30 November 2020

Partai Emas Terus Berupaya Bantu Masyarakat

Partai Emas berupaya untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada kader serta simpatisan.

POLITIK | 30 November 2020

HUT PSI, Jokowi: Anak Muda Jangan Jadi Toxic

Proporsi anak muda yang besar ini akan bisa menjadi tonik yang menguatkan bangsa kita, tetapi juga bisa menjadi toxic.

POLITIK | 29 November 2020

Bawaslu Temukan 2.508 Pelanggaran Pilkada 2020

Jenis pelanggaran terbanyak berupa pemasangan spanduk/baliho paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye (APK).

POLITIK | 29 November 2020

Bawaslu Catat 80 Pelanggaran Pidana Pilkada

Berbagai bentuk pelanggaran pidana pilkada tersebut, sudah masuk penegak hukum untuk diproses.

POLITIK | 29 November 2020

Petrus Kasihiw Janji Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bintuni

Petrus menyatakan, terdapat juga program paket pedesaan dan perkotaan untuk pengusaha asli Papua dan pengusaha lokal.

POLITIK | 29 November 2020

HUT Korpri, Menteri Tjahjo: Wujudkan ASN Profesional

Tjahjo juga mengingatkan jajaran ASN senantiasa mematuhi protokol kesehatan.

POLITIK | 29 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS