Jakarta, Beritasatu.com - Isu merosotnya ruang kebebasan sipil dan kebebasan beroposisi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. Negara dinilai telah menggunakan wewenang yang berlebihan untuk memberangus dua kebebasan tersebut.
"Ruang kebebasan sipil dan ruang kebebasan beroposisi, merupakan dua hal yang mengkonfirmasi kemunduran demokrasi di Indonesia," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam diskusi "Evaluasi Akhir Tahun Isu HAM era Jokowi dan Kekerasan Negara" yang digagas LP3ES, di Jakarta, Rabu (9/12/2020).
Aktivis HAM itu menilai, di dalam kemerosotan ruang kebebasan sipil, ada banyak sekali kasus dimana kebebasan untuk berpendapat dipersoalkan. Baik itu di dipidanakan, maupun dengan cara-cara lain seperti intimidasi.
Menurut Usman, ruang kebebasan sipil menjadi terbatas lantaran menguatnya aktor-aktor keamanan, dalam hal ini kepolisian. Selain itu di sisi lain juga terjadi penguatan aktor-aktor bisnis di Indonesia.
"Penyebabnya yaitu menguatnya aktor-aktor keamanan dan kedua menguatnya aktor-aktor bisnis. Kedua hal ini yang menyebabkan menurunnya ruang kebebasan sipil dan kebebasan beroposisi," ujarnya.
Di dalam pembatasan ruang kebebasan sipil, bahkan negara terang-terangan untuk melakukan. Seperti yang pernah terjadi di Papua, dimana terjadi pemblokiran akses internet di seluruh wilayah setelah terjadinya peristiwa unjuk rasa besar-besaran.
"Di dalam proses pemberangusan kebebasan sipil juga terjadi hingga menutup akses internet. Di tahun ini juga terjadi degenderisasi, penghapusan kekerasan seksual dari daftar Prolegnas," ucapnya.
Dikatakan Usman Hamid, satu-satunya yang belum merosot di Indonesia adalah berlangsungnya pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Indonesia masih dikatakan negara yang masih memelihara pemilu melalui electoral democracy.
Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto mengkhawatirkan kondisi kehidupan berdemokrasi di Indonesia bisa lebih buruk lagi ke depan jika tidak ada perbaikan.
"Saya khawatir kondisinya bisa lebih buruk lagi di masa yang akan datang seperti di tahun 2021. Karena tidak ada lagi oposisi, dan kita juga tidak melihat ada upaya yang serius untuk membenahi semua ini," kata Wijayanto.
Sumber: BeritaSatu.com
