Ketua DPR Apresiasi Sikap Tegas Pemerintah Tidak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Ketua DPR Apresiasi Sikap Tegas Pemerintah Tidak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Jumat, 18 Desember 2020 | 15:14 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAH

Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyatakan mendukung langkah pemerintah yang menegaskan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah itu sesuai dengan sikap Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

“Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel,” ungkap Puan, Jumat (18/12/2020).

Menurut Puan, prinsip two state solution, yang mensyaratkan kemerdekaan Palestina, untuk menyelesaikan masalah Palestina, menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi Israel.

“Tanpa ada pengakuan Israel atas kemerdekaan Palestina, Indonesia tegas tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” kata alumni Fisip Universitas Indonesia tersebut.

Puan menyampaikan hal itu menyusul adanya isu pembukaan hubungan diplomatik RI – Israel yang dihembuskan media-media Israel bersamaan dengan dibukanya hubungan diplomatik beberapa negara Timur Tengah dengan Israel. Di Indonesia, isu itu makin menguat seiring pembukaan kembali Calling Visa untuk warga beberapa negara dengan kerawanan tertentu, termasuk Israel.

Adapun Calling Visa sudah berlaku sejak 2012 berdasarkan Permenkumham Nomor.M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 dan tidak menggoyahkan sikap RI terkait dukungan pada Palestina dan menentang penjajahan Israel.

Alasan dibukanya kembali pelayanan Calling Visa adalah mengakomodasi hak-hak kemanusiaan para pasangan kawin campur, dan kunjungan bisnis.

Calling Visa hanya untuk warga dari negara dengan tingkat kerawanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan keimigrasian.

Karena tingkat kerawanan tersebut, negara Calling Visa menjadi klaster terakhir yang diberikan relaksasi permohonan visa setelah pembatasan orang asing masuk wilayah Indonesia.

“Pemerintah harus hati-hati dan cermat soal ini. Dipersiapkan dengan baik, jangan sampai soal Calling Visa ini dijadikan isu atau pintu masuk seolah-olah RI akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pastikan sesuai dengan aturan internasional dan terus kuatkan komunikasi dengan pihak Palestina,” ungkap Puan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jelang Perombakan Kabinet, GMNI Dukung Sosok Pancasilais dan Hormat UUD 1945

Jelang rencana perombakan kabinet, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendukung sosok menteri pengganti yang Pancasilais dan menghormati UUD 1945.

POLITIK | 18 Desember 2020

Pilkada 2020, PAN Klaim Unggul di 130 Daerah

PAN mengklaim di 130 daerah dalam Pilkada 2020. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 daerah merupakan kader internal partai besutan Zulkifli Hasan itu.

POLITIK | 17 Desember 2020

Komisi II DPR Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020

Menurut Doli, keberhasilan sosialisasi Pilkada 2020 yang dilakukan penyelenggara menunjukkan tingkat partisipasi cukup baik.

POLITIK | 17 Desember 2020

Potensi Jokowi Tiga Periode Bersama Prabowo Subianto

Menurut M Qodari, Jokowi memiliki kemungkinan menjabat sebagai presiden dalam tiga periode bersama Prabowo melalui amendemen UUD 45.

POLITIK | 17 Desember 2020

Pandemi Covid-19, Maman Imanulhaq: Terus Bangun Solidaritas dan Rapatkan Jiwa Bangsa

Ancaman virus yang perlu digusur bersamaan Covid-19 yakni virus akal budi yang obatnya adalah revolusi jiwa.

POLITIK | 17 Desember 2020

Pemilu Baru Hasilkan Vote, Pakar Sebut Demokrasi di Indonesia Minim Kapasitas

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2009-2019 telah indikasikan bahwa karakteristik demokrasi di Indonesia relatif masih berada pada tipologi demokrasi.

NASIONAL | 17 Desember 2020

SMRC: Pilkada 2020 Cukup Jurdil

“Sebanyak 86% pemilih menilai Pilkada berjalan cukup Jurdil,” kata Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad.

POLITIK | 17 Desember 2020

Wakil Ketua MPR Sudah Berhentikan Rahma Sarita

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Nasdem, Lestari Moerdijat, menyatakan dirinya memberhentikan Tenaga Ahli (TA), Rahma Sarita.

POLITIK | 17 Desember 2020

Jokowi: Pandemi Covid-19 Memperburuk Capaian SDGs Dunia

Saat ini tantangan untuk mencapai target SDGs kini semakin berat, tetapi tidak boleh menyurutkan semangat dan menurunkan target.

POLITIK | 17 Desember 2020

2020 Didominasi Hoax Pandemi, Pilkada, dan UU Cipta Kerja

Dari 2.024 hoax yang beredar di Indonesia, sepertiganya tentang pandemi Covid-19.

POLITIK | 17 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS