Senin, 29 Mei 2023

Revisi Otsus Diyakini Bisa Sejahterakan Masyarakat Papua

Yeremia Sukoyo / FMB
Sabtu, 19 Desember 2020 | 10:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Revisi Otonomi Khusus (Otsus) diyakini akan dapat lebih menyejahterakan rakyat Papua. Syaratnya, revisi tersebut harus benar-benar bisa menyentuh persoalan mendasar rakyat Papua.

Anggota DPR dari Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie, menjelaskan, pimpinan DPR sendiri sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan Revisi Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Surat itu akan ditindaklanjuti pada masa sidang akan datang. Namun, belum semua anggota DPR RI menerima draf revisi Otsus tersebut.

"Kemarin dalam paripurna Ibu Ketua DPR (Puan Maharani) menyampaikan sudah menerima surat dari Pak Presiden terkait revisi UU Otsus Papua. Tapi sebagai anggota DPR kami belum menerima drafnya," kata Jimmy dalam Webinar Series#20 bertema "Mampukah Revisi Otonomi Khusus Papua menjamin masa depan dan kesejahteraan Papua?" yang diselenggarakan PSKP, Jumat (18/12/2020) di Jakarta.

Jimmy menegaskan, persoalan Papua bukan hanya persoalan keuangan, tapi terkait kewenangan. Masalah kewenangan yang dimaksudnya adalah mengatur atau mengelola sendiri terkait sumber daya alam (SDM), baik itu Migas, laut, dan hutan Otsus harus dijadikan solusi permasalahan rakyat Papua.

Sebagai DPR dari Dapil Papua Barat, tentu dirinya akan terus memperjuangkan masa depan masyarakat Papua. Termasuk mendorong agar pemerintah dan rakyat Papua bisa terus berdiskusi dan duduk bersama membahas masalah revisi UU Otsus.

"Kita harus bicara apa sebabnya sehingga rakyat Papua menyimpulkan Otsus selama 20 tahun ini tidak berhasil. Itu yang harus kita duduk bersama dan bicarakan," ujarnya.

Hingga saat ini, tidak heran apabila masyarakat Papua menganggap keberadaan Otsus belum berdampak apa-apa. Jika ingin serius, Jimmy menyarankan pemerintah belajar dari Pemerintah Provinsi Bosano di Italia, dan Kepulauan Alan di Finlandia. Kedua negara itu sukses menerapkan Otsus bagi masyarakatnya.

Diceritakan, Bosano pernah mengalami seperti Papua, puluhan tahun mengalami Otsus tidak berhasil lalu negosiasi Otsus selama 10 tahun tahun ke sebelas diberi referendum. Hasilnya mayoritas memilih tetap di Italia.

"Itu perlu menjadi contoh untuk Indonesia. Tapi kan terkesan pemerintah ya udah kasih aja UU Otsus, ya UU tanpa kewenangan sama saja omong kosong," katanya.

Terakhir, Jimmy mengingatkan agar revisi UU Otsus Papua jangan tergesa-gesa, hanya karena mengejar waktu yang akan berakhir pada 2021.

Sementara itu, Kabsudit Provinsi Papua dan Papua Barat Kementerian Dalam Negeri, Budi Arwan menjelaskan, persoalan revisi UU Otsus, Kemdagri menginginkan tidak hanya membahas soal dana, namun juga tentang kewenangan.

"Kita berharap masukan detail dapat kita peroleh dari teman-teman pemerintah daerah oleh karena itu kita minta kepada gubernur DPRD serta MRP (Majelis Rakyat Papua) untuk memberikan masukan terkait apa yang dievaluasi selama ini mengenai kebijakan Otsus seperti apa kedepan untuk diangkat di dalam pembahasan revisi UU 21," kata Budi.

Kemendagri meminta masukan dari semua pihak baik resmi maupun tidak, informal dan formal. Hal itu sebagai masukan yang akan dilakukan Kemendagri je depan.

Kemudian terkait dana Otsus yang akan berakhir, menurut Budi, sangat penting dibuatkan rumah hukum. Karena jika tidak dibuat, akan terjadi dampaknya luar biasa bagi Papua dan Papua Barat.

Apalagi, selama ini dikatakan dana Otsus dari Undang-undang langsung terjun ke Perdasus. Hal tersebut menyulitkan bagi pemerintah provinsi, Kabupaten/kota.

Persoalan ini bagian ke depan di dalam revisi UU Otsus akan dibahas. Selain, perbaikan peraturan pemerintah mulai dari aspek penggunaan, perencanaan, tata usaha, serta pelaksanaan hingga timwas dan evaluasi.

"Ini akan diatur diatur secara teknis dalam Perdasus. Ini akan ada peraturan antara diantara peraturan UU dan Perdasus," katanya.

Oleh karena itu, Budi memastikan, Kemendagri akan mengevaluasi menyeluruh UU Otsus, termasuk rencana pemekaran di Provinsi Papau dan Papua Barat, dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan dan memangkas rentang kendali pemerintah.

Budi juga menilai, sebenarnya dampak positif dari kebijakan UU Otsus, meskipun memang efektivitasnya masih terus ditingkatkan, IPM meningkat dari 6,29 point menjadi 6,84 poin kemudian di Papua Barat 55,1 poin menjadi 64, 7 poin. Lalu, adanya sarana kesehatan yang meningkat, rumah sakit, puskesmas dan tenaga dokter.

Dari sisi kesehatan, memang masih banyak banyak ketersediaan tenaga medis yang membantu dokter sangat minim. Demikian juga sisi pendidikan, dari sarana prasarana sudah cukup optimal.

"Ke depan bagaimana kita dorong untuk intervensi sektor pendidikan tidak hanya kita memikirkan bagaimana infrastrukturnya tapi juga kualitasnya SDM-nya, dalam rangka peningkatan pelayan bagi masyarakat," ujarnya.

Untuk skala makro, keterlibatan orang asli Papua di pemerintahan juga sudah cukup dominan termasuk untuk kepala daerah, DPRD, dan ada yang dari adat. Upaya yang akan pemerintah lakukan ke depan untuk menjamin keberhasilan Otsus setelah nanti revisi ialah komunikasi publik.

"Selama ini pas kita turun ke bawah masyarakat tidak tahu Otsus itu. Mereka kira bagi-bagi uang saja. Padahal Otsus itu tidak hanya bagi-bagi uang, itu hanya bagian kecil saja, Otsus berupa program yang diberikan kepada masyarakat yang dilaksanakan baik itu oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota," tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com

Saksikan live streaming program-program BTV di sini


Bagikan

BERITA TERKAIT

Mengenal Suku-suku di Papua Beserta Keunikannya

Mengenal Suku-suku di Papua Beserta Keunikannya

NASIONAL
Polisi Tangkap Pimpinan KKB Papua

Polisi Tangkap Pimpinan KKB Papua

NUSANTARA
Hari Ini, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe dan Kadis PUPR Papua

Hari Ini, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe dan Kadis PUPR Papua

NASIONAL
Jokowi Buka Suara soal KKB Sandera Pekerja BTS di Papua

Jokowi Buka Suara soal KKB Sandera Pekerja BTS di Papua

NASIONAL
4 Pekerja Tower BTS yang Disandera KKB Berhasil Dievakuasi

4 Pekerja Tower BTS yang Disandera KKB Berhasil Dievakuasi

NUSANTARA
Kapolda Papua Sebut 4 Pekerja Tower BTS yang Disandera KKB Sudah Dilepas

Kapolda Papua Sebut 4 Pekerja Tower BTS yang Disandera KKB Sudah Dilepas

NUSANTARA

BERITA TERKINI

AS Terancam Default, Kubu Republikan Siap Jegal Kesepakatan Debt Ceiling

EKONOMI 21 menit yang lalu
1047508

Ditegur karena Serobot Antrean SPBU, Pelaku Aniaya Pengendara Lain

MEGAPOLITAN 1 jam yang lalu
1047503

Tundukkan West Ham, Juara Liga Inggris Tetap Tergulung Degradasi

SPORT 1 jam yang lalu
1047533

Taklukkan Bournemouth, Everton Terhindar dari Degradasi Lewat Laga Menegangkan

SPORT 2 jam yang lalu
1047532

Jemaah Haji Indonesia yang Wafat di Saudi Bertambah Jadi 4 Orang

NASIONAL 2 jam yang lalu
1047530

Gempa Magnitudo 3,8 Guncang Wilayah Melbourne Australia

INTERNASIONAL 2 jam yang lalu
1047529

Viral, Kereta Cepat Ala Warga Purwakarta Hadir di Sekitaran Tempat Wisata Jadi Ladang Rezeki

NUSANTARA 2 jam yang lalu
1047528

Menit Ke-57, DoucouréBawa Everton Ungguli Bournemouth

SPORT 2 jam yang lalu
1047527

Pengadaan Barang dan Jasa Digital Dinilai Bisa Cegah Korupsi

EKONOMI 3 jam yang lalu
1047526

SBY Ikut Komentari Info Putusan MK Soal Sistem Pemilu Versi Denny Indrayana

BERSATU KAWAL PEMILU 3 jam yang lalu
1047524
Loading..
TAG TERPOPULER

ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon