KPPOD: Akibat UU Cipta Kerja, Otda Mengalami Penyempitan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (-0.19)   |   COMPOSITE 6338.51 (20.69)   |   DBX 1329.17 (13.03)   |   I-GRADE 184.48 (-0.19)   |   IDX30 515.715 (0.41)   |   IDX80 138.838 (-0.03)   |   IDXBUMN20 409.612 (-1.08)   |   IDXESGL 142.422 (-0.38)   |   IDXG30 145.816 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 454.583 (0.64)   |   IDXQ30 147.765 (0.09)   |   IDXSMC-COM 298.595 (-0.51)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (-2.93)   |   IDXV30 136.758 (-0.11)   |   INFOBANK15 1078.32 (-6.36)   |   Investor33 444.53 (0.07)   |   ISSI 183.756 (1.09)   |   JII 631.17 (2.63)   |   JII70 223.177 (0.26)   |   KOMPAS100 1240.03 (1.04)   |   LQ45 967.718 (-0.06)   |   MBX 1724.61 (3.72)   |   MNC36 328.799 (0.24)   |   PEFINDO25 328.487 (-1.79)   |   SMInfra18 313.342 (1.77)   |   SRI-KEHATI 378.358 (-0.22)   |  

KPPOD: Akibat UU Cipta Kerja, Otda Mengalami Penyempitan

Rabu, 23 Desember 2020 | 19:07 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com -Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman (Arman) mengemukakan Otonomi Daerah (Otda) mengalami penyusutan setelah adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja. UU itu menarik sejumlah kewenangan daerah yang menjadi bagian dari Otda kembali ke pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

“Dalam hal administrasi pemerintahan, posisi Pemda adalah sebagai badan atau pejabat yang menjalankan kewenangan delegatif Presiden. Padahal, Pemda merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah otonom. Sementara dalam urusan perijinan dasar, daerah tidak memiliki kewenangan pengendalian tata ruang,” kata Arman dalam diskusi “Refleksi Otda 2020” di Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Ia menjelaskan dalam hal kewenangan Otda, ada kemajuan yang diperoleh dari pemberlakukan UU Cipta Kerja yaitu berpotensi memperkuat desentralisasi ekonomi berupa peningkatan peran swasta. Namun masalah yang terjadi adalah ketidakpastian prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren (bersaingan). Kemudian penyempitan kewenangan daerah dalam hal tata ruang dan perizinan sektoral, khususnya perdagangan dan perindustrian. Masalah lainnya adalah penebalan kewenangan aktor non-negara yaitu tenaga ahli atau profesi dalam mengatasi berbagai masalah di daerah.

Dalam hal kelembagaan dan pelayanan publik Otda, Arman menyebut ada kemajuan berupa simplikasi kelembagaan yaitu Unit PTSP. Kemudian menerapkan sistem pelayanan (online system melalui OSS). Namun kelemahannya adalah ketidaksiapan infrastruktur dan SDM berpotensi menimbulkan inefisiensi pelayanan.

Sementara terkait daya saing daerah berkelanjutan, Arman menyebut kehadiran UU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan ekosistem investasi, penyederhanaan kebijakan dan pelayanan tata kelola yang baik. Kemudian akan lahir kualitas tenaga kerja yang baik dan kualitas lingkungan hidup melalui penerapan RBA yang akuntabel.

Namun kelemahannya adalah mitigasi sosial politik terkait penerapan Risk-Based Approach. Kemudian kehilangan kewenangan daerah sektor tertentu berpotensi mengganggu keberlanjutan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola yang baik.

“Masih banyak yang belum jelas karena harus diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah dan aturan turunan lainnya,” tutur Arman.

Sebagaimana diketahui, Otda diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otda adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan Otda adalah Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, Pengembangan kehidupan demokrasi, Pemerataan wilayah daerah, Mendorong pemberdayaaan masyarakat dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Dinilai Sosok Berintegritas

Gus Yaqut merupakan putra dari kiai ternama, KH Muhammad Cholil Bisri yang juga salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa.

POLITIK | 23 Desember 2020

Faisal Basri Sebut Budi Gunadi Jadi Menkes Pilihan Tepat, Ini Alasannya

"Pak Budi menyadari...bahwa apapun yang dilakukan Satgas PEN akan sulit mencapai hasil yang baik sepanjang pandemi tidak dikendalikan," kata Faisal.

POLITIK | 23 Desember 2020

Menparekraf Sandiaga: Mari Bekerja!

"Saya sudah bertemu dengan pelaku sektor wisata ekraf dengan segudang masalah. Saat ini kita tidak punya waktu banyak, let’s get to work!" kata Sandiaga.

POLITIK | 23 Desember 2020

Hari Ibu, Nasdem Beri Penghargaan kepada 3 Politisi Perempuan

Ketiganya adalah Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan anggota DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

POLITIK | 23 Desember 2020

Jokowi Perintahkan Mensos Risma Salurkan Bansos Awal Januari

Bantuan sosial Covid-19 ini akan dilakukan dengan sangat transparan dan tidak lagi diberikan secara cash atau tunai, tetapi secara elektronik.

POLITIK | 23 Desember 2020

Menkes dan Wakil Menkes Resmi Dilantik

Dilantik pada masa pandemi, tugas pertama Menkes Budi Sadikin adalah mengendalikan pandemi Covid-19.

POLITIK | 23 Desember 2020

Dilantik Jokowi, Irjen Petrus Golose Pimpin BNN

Selain Petrus, Presiden Jokowi juga melantik Hartono sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG).

POLITIK | 23 Desember 2020

Presiden Lantik Enam Menteri Baru dan Wamen di Istana Negara

Presiden Jokowi juga mempercayakan Hartono sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG).

POLITIK | 23 Desember 2020

M Qodari: Reshuffle Kabinet, Kado Tahun Baru 2021

M Qodari mengemukakan bahwa perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan kado yang indah bagi masyarakat Indonesia memasuki tahun 2021.

POLITIK | 23 Desember 2020

Presiden Tunjuk Lima Wakil Menteri Baru

Dua di antara lima orang itu menggantikan pejabat lama yang naik posisi menjadi menteri.

POLITIK | 23 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS