KPPOD: Akibat UU Cipta Kerja, Otda Mengalami Penyempitan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPPOD: Akibat UU Cipta Kerja, Otda Mengalami Penyempitan

Rabu, 23 Desember 2020 | 19:07 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com -Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman (Arman) mengemukakan Otonomi Daerah (Otda) mengalami penyusutan setelah adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja. UU itu menarik sejumlah kewenangan daerah yang menjadi bagian dari Otda kembali ke pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

“Dalam hal administrasi pemerintahan, posisi Pemda adalah sebagai badan atau pejabat yang menjalankan kewenangan delegatif Presiden. Padahal, Pemda merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah otonom. Sementara dalam urusan perijinan dasar, daerah tidak memiliki kewenangan pengendalian tata ruang,” kata Arman dalam diskusi “Refleksi Otda 2020” di Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Ia menjelaskan dalam hal kewenangan Otda, ada kemajuan yang diperoleh dari pemberlakukan UU Cipta Kerja yaitu berpotensi memperkuat desentralisasi ekonomi berupa peningkatan peran swasta. Namun masalah yang terjadi adalah ketidakpastian prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren (bersaingan). Kemudian penyempitan kewenangan daerah dalam hal tata ruang dan perizinan sektoral, khususnya perdagangan dan perindustrian. Masalah lainnya adalah penebalan kewenangan aktor non-negara yaitu tenaga ahli atau profesi dalam mengatasi berbagai masalah di daerah.

Dalam hal kelembagaan dan pelayanan publik Otda, Arman menyebut ada kemajuan berupa simplikasi kelembagaan yaitu Unit PTSP. Kemudian menerapkan sistem pelayanan (online system melalui OSS). Namun kelemahannya adalah ketidaksiapan infrastruktur dan SDM berpotensi menimbulkan inefisiensi pelayanan.

Sementara terkait daya saing daerah berkelanjutan, Arman menyebut kehadiran UU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan ekosistem investasi, penyederhanaan kebijakan dan pelayanan tata kelola yang baik. Kemudian akan lahir kualitas tenaga kerja yang baik dan kualitas lingkungan hidup melalui penerapan RBA yang akuntabel.

Namun kelemahannya adalah mitigasi sosial politik terkait penerapan Risk-Based Approach. Kemudian kehilangan kewenangan daerah sektor tertentu berpotensi mengganggu keberlanjutan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola yang baik.

“Masih banyak yang belum jelas karena harus diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah dan aturan turunan lainnya,” tutur Arman.

Sebagaimana diketahui, Otda diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otda adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan Otda adalah Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, Pengembangan kehidupan demokrasi, Pemerataan wilayah daerah, Mendorong pemberdayaaan masyarakat dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

DPR Minta KPU Efisiensi Biaya Pemilu 2024

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengedepankan efisiensi biaya Pemilu 2024.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Jadi Favorit Milenial, Alasan Gerindra Bakal Kembali Usung Prabowo

Berdasarkan hasil survei, Prabowo adalah kandidat yang paling disukai oleh pemilih pemula dan kaum milenial.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sebut Dunia Politik Agak Aneh, Ada yang Sukanya Menyerang

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut dunia politik di Indonesia agak aneh. Hasto heran dengan adanya pihak-pihak yang menyerang partainya.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Hasto Kristiyanto: Negara Wajib Hadir Bantu Masyarakat Miskin dan Korban Bencana

Hasto Kristiyanto menyatakan negara wajib hadir membantu masyarakat miskin dan korban bencana.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Ribka Tjiptaning Ajak Rakyat Waspadai La Nina

Ribka Tjiptaning mengajak rakyat untuk mewaspadai La Nina. Tanda-tandanya sudah mulai terlihat, yakni seringnya turun hujan deras.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Hasto: PDIP Sadar Ada yang Manfaatkan Isu Pencapresan untuk Ganggu Kerja Partai

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto ada yang berusaha memanfaatkan isu sekitar Pemilu dan Pilpres 2024 untuk mengganggu kerja partai.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Al Gore Pernah Ingatkan Megawati Terkait Potensi Bencana di Indonesia

Megawati Soekarnoputri pernah diingatkan mantan Waki Presiden Amerika Serikat (AS) Al Gore mengenai potensi bencana di Indonesia.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Megawati Soekarnoputri Nilai Kepala Daerah Kurang Tanggap Cegah Bencana

Megawati Soekarnoputri menyebut kepala daerah kurang tanggap mencegah bencana alam.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Survei IPI: Minim, Perhatian Parpol pada Isu Krisis Iklim dan Lingkungan

Mayoritas anak muda menilai belum ada satu pun partai politik yang dominan dalam memberi perhatian pada isu krisis iklim atau pelestarian lingkungan

POLITIK | 27 Oktober 2021

Airlangga akan Buka Kuliah Umum Golkar Institute soal Kepemimpinan Indonesia dalam G20

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akann membuka kuliah umum Golkar Institute dengan tema “Kepemimpinan Indonesia dalam G20, besok.

POLITIK | 26 Oktober 2021


TAG POPULER

# Upah Minimum


# Anies Baswedan


# Timnas U-23


# Cuti Bersama


# Tabrakan Bus Transjakarta



TERKINI
OJK Gali Potensi Pembiayaan Ekonomi Hijau

OJK Gali Potensi Pembiayaan Ekonomi Hijau

EKONOMI | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings