Ahmad Basarah Minta Pemerintah Lebih Rangkul Ormas Moderat
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (1.05)   |   COMPOSITE 6359.21 (17.55)   |   DBX 1342.2 (24.26)   |   I-GRADE 184.288 (0.11)   |   IDX30 516.126 (0.48)   |   IDX80 138.807 (-0.08)   |   IDXBUMN20 408.536 (-3.29)   |   IDXESGL 142.044 (0.1)   |   IDXG30 145.076 (0.68)   |   IDXHIDIV20 455.222 (0.52)   |   IDXQ30 147.857 (0.41)   |   IDXSMC-COM 298.089 (2.63)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (0.35)   |   IDXV30 136.649 (-0.61)   |   INFOBANK15 1071.96 (2.67)   |   Investor33 444.599 (0.34)   |   ISSI 184.85 (-0.65)   |   JII 633.797 (-1.86)   |   JII70 223.435 (-0.82)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.22)   |   LQ45 967.658 (0.56)   |   MBX 1728.33 (0.25)   |   MNC36 329.04 (0.52)   |   PEFINDO25 326.697 (1.93)   |   SMInfra18 315.108 (-1.3)   |   SRI-KEHATI 378.138 (0.23)   |  

Ahmad Basarah Minta Pemerintah Lebih Rangkul Ormas Moderat

Sabtu, 2 Januari 2021 | 21:55 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah meminta pemerintah lebih merangkul dan mendukung organisasi keagamaan yang moderat dan loyal mendukung persatuan-kesatuan bangsa, pasca-kebijakan pembubaran serta pelarangan keberadaan Front Pembela Islam (FPI).

Dia menilai negara menjadi baik ketika pemerintah dan kalangan masyarakat sipil saling bahu-membahu menjaga kohesi masyarakat yang majemuk.

"Tujuan dari didirikannya ormas-ormas keagamaan sangat jelas, yaitu merawat ketakwaan semua elemen bangsa ini kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Indonesia terus menjadi bangsa religius seperti yang diharapkan para pendiri bangsa," kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/1/2021).

Menurut dia, harapan tersebut terekam dalam filosofi Pancasila, seperti yang disampaikan Bung Karno dalam Pidato 1 Juni 1945 yaitu membentuk bangsa yang nasionalis-religius.

Dia menjelaskan, berdasarkan filosofi yang ditegaskan proklamator bangsa itu, negara menjadi wajib untuk mendorong dan memfasilitasi warga negaranya dalam rangka meningkatkan ketakwaan mereka sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

"Pemerintah yang berkuasa, siapa pun yang menjadi pemimpin pemerintahan itu, tidak punya alasan lain untuk tidak merawat, mengayomi dan mendukung ormas-ormas keagamaan baik secara moril apalagi materiil, jika terbukti semua ormas itu mendukung kemajuan bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya," ujarnya.

Dia menilai peningkatan ketakwaan umat beragama yang dilakukan ormas-ornas itu hendaknya tidak disalahgunakan untuk tujuan merongrong kewibawaan negara, termasuk untuk melawan pemerintahan yang sah.

Basarah mengatakan, apabila kesepakatan itu dilaksanakan dengan baik dan kedewasaan penuh dalam berbangsa dan bernegara, Indonesia akan segera menjadi negara maju.

Dia memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada banyak ormas keagamaan yang selama ini terbukti konsisten membina ketakwaan umat masing-masing sekaligus mengajarkan kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI.

Ormas keagamaan tersebut antara lain Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Ittihadiyyah, Perti, Matlaul Anwar, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Selain itu Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin).

"Ketakwaan dalam beragama itu, agama apa pun adalah keharusan karena ketakwaan identik dengan menjaga keseimbangan alam di mana negara dan masyarakat ada di dalamnya," katanya.

Hal itu, menurut dia, yang pernah ditunjukkan KH Hasyim Asy’ari ketika mengeluarkan fatwa "hubbul wathan minal iman" atau mencintai dan membela negara adalah bagian dari keimanan seseorang.

Basarah mengatakan seruan KH Hasyim Asy'ari itu disampaikan ketika Republik Indonesia yang baru "seumur jagung" sedang terancam oleh gempuran tentara sekutu di awal kemerdekaan.

Dia menjelaskan, berdasarkan kenyataan sejarah tersebut, jika ada ormas dari kalangan agama apa pun terindikasi kuat ingin merongrong persatuan bangsa dan keutuhan negara, masyarakat bisa menilai ormas itu jelas tidak menjalani pesan-pesan agamanya dengan baik.

"Padahal agama apa pun pasti mengajarkan umatnya melakukan kebaikan untuk kemajuan peradaban manusia, bukan memerintahkan pada kehancuran peradaban," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai agar ruh perjuangan yang pernah ditunjukkan ormas-ormas keagamaan itu terus menyala dan terjaga, peran serta perhatian pemerintah sangat dibutuhkan.

Karena itu dia menilai negara harus hadir dalam membina, memberdayakan, mengawasi rekam jejak dan kegiatan organisasi massa karena alat kelengkapan pemerintah sudah lengkap misalnya di Kementerian Dalam Negeri ada Dirjen Kesbangpol.

"Di ranah negara, program moderasi beragama telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, yang pada intinya mengoptimalkan peran FKUB untuk membumikan moderasi beragama dalam masyarakat yang majemuk," katanya.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Survei LKPI: PDIP dan Golkar Berebut Posisi Teratas

PDIP dan Partai Golkar masih berada di urutan teratas jika Pemilu digelar pada saat ini.

POLITIK | 2 Januari 2021

Positif Covid-19, Kondisi Plt Ketum PSI Giring Ganesha Stabil

Sang istrinya Cynthia, dan anak-anak dinyatakan negatif Covid-19.

POLITIK | 2 Januari 2021

Presiden Jokowi Harapkan 2021 Jadi Tahun Pemulihan

Tahun 2021 akan menjadi tahun bersejarah yaitu sebagai tahun pemulihan kehidupan seluruh bangsa Indonesia dan dunia.

POLITIK | 31 Desember 2020

Catatan Akhir Tahun Almisbat, 2020: Tahun Penuh Marabahaya

Berbagai peristiwa yang terjadi selama tahun 2020 membuatnya layak disebut –meminjam istilah Bung Karno– sebagai tahun vivere pericoloso atau penuh marabahaya.

POLITIK | 31 Desember 2020

PKB Dukung Pembubaran FPI, Maman Minta Umat Islam Kuatkan Komitmen Dakwah Ramah

PKB mendukung keputusan tegas pemerintah membubarkan FPI.

POLITIK | 30 Desember 2020

Pemerintahan Jokowi Disebut Akan Semakin Kuat, Oposisi Melempem

oordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Kornas Tepi) Jeirry Sumampow menyebyt pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan semakin kuat pada 2021.

POLITIK | 30 Desember 2020

Parpol Ideologis Jadi Jawaban Hadapi Hantaman Neoliberalisme dan Oligarki

Perlu pembenahan sistem politik nasional sehingga demokrasi bisa menyejahterakan rakyat.

POLITIK | 29 Desember 2020

Empat Kepala Daerah di Pulau Jawa Berpeluang Besar di 2024

Menurut Mardani, akan lebih bagus jika banyak Capres yang muncul di Pilpres 2024.

POLITIK | 29 Desember 2020

SMRC: Peluang Prabowo Sebagai Capres 2024 Semakin Kecil

Ganjar Pranowo menempati elektabilitas paling tinggi bila pilpres dilakukan sekarang.

POLITIK | 29 Desember 2020

Pengamat: Pilkada 2020 Gagal Hasilkan Pemimpin Berkualitas

Direktur Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai hasil Pilkada Serentak 2020 gagal menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

POLITIK | 29 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS