Cegah Paham Radikal Antipancasila
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-6)   |   COMPOSITE 6289.65 (-101.9)   |   DBX 1346.19 (-23.99)   |   I-GRADE 181.205 (-2.47)   |   IDX30 507.3 (-8.33)   |   IDX80 137.13 (-2.75)   |   IDXBUMN20 404.453 (-9.69)   |   IDXESGL 139.923 (-2.31)   |   IDXG30 143.928 (-2.34)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-6.89)   |   IDXQ30 145.336 (-1.96)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-5.68)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-9.49)   |   IDXV30 137.088 (-4.35)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.02)   |   Investor33 435.377 (-5.2)   |   ISSI 184.679 (-3.76)   |   JII 634.506 (-14.59)   |   JII70 224.071 (-5.04)   |   KOMPAS100 1224.8 (-20.93)   |   LQ45 952.541 (-16.27)   |   MBX 1705.32 (-27.15)   |   MNC36 322.487 (-4.05)   |   PEFINDO25 325.966 (-4.48)   |   SMInfra18 310.375 (-7.63)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-4.83)   |  

Cegah Paham Radikal Antipancasila

Senin, 4 Januari 2021 | 19:54 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Seluruh komponen bangsa sepatutnya mencegah penyebaran paham radikal antipancasila. Sebab radikalisme sudah menyebar hampir ke berbagai sektor kehidupan kenegaraan. Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyatakan radikalisme menganggap kebenaran itu absolut.

“Radikalisme itu sudah sampai tahap lampu merah, sehingga kita perlu warning dan lakukan pencegahan. Radikalisme itu seolah-olah dirinya paling benar, dan yang lain salah. Di negara yang majemuk ini, enggak bisa seperti itu. Bahaya radikalisme itu adalah memanipulasi agama untuk kepentingan merebut kekuasaan sesaat,” katanya kepada SP, Senin (4/1/2021).

Menurutnya kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) sepatutnya menelusuri rekam jejak aparatur masing-masing. Tujuannya agar tidak terkontaminasi paham radikalisme. Salah satu caranya, lanjut Benny, melalui rekam jejak digital. “Dari jejak digital itu orang bisa tahu bagaimana orang itu mendukung radikalisme atau tidak,” ujarnya.

Dia menambahkan anggota DPR, TNI dan Polri, serta lembaga strategis pun berkewajiban melakukan pencegahan radikalisme. Ditegaskan, seleksi ketat perlu dilakukan, dan tidak bergantung pada sumpah dan janji semata. “Untuk pejabat negara itu harus ada rekam jejak dan jejak digitalnya. Wajib menjadi prioritas utama,” imbuhnya.

Akan tetapi, dia menyatakan hal terpenting lainnya yakni penegakan hukum. “Kalau hukum itu berlaku untuk semuanya, maka ujaran kebencian, intoleransi itu tidak bertumbuh berkembang. Dengan sendirinya radikalisme itu teratasi. Sumber dari segala hukum kan Pancasila. Pancasila harus menjadi pedoman hidup bagi semua warga negara,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin menyatakan sangat berbahaya jika para penganut paham radikalisme mendapat kursi strategis atau sebagai pengambil kebijakan. “Landasan ideologi bangsa adalah Pancasila dan UUD 1945. Intelijen perlu melakukan pengawasan dan tindakan dari awal,” katanya.

Dia menuturkan, setiap anggota DPR telah melalui seleksi ketat. Diungkapkan, sebelum dilantik para anggota DPR juga diwajibkan mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). “Untuk menjadi calon anggota legislatif lalu kemudian terpilih sebagai anggota DPR itu seleksinya sangat ketat,” ucap wakil ketua DPR tersebut.

Azis menyatakan DPR juga selalu berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri terkait upaya mencegah penyebaran radikalisme dan terorisme. “Kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi BIN, karena regulasi hukum itu berkembang dan bertumbuh, sehingga dilakukan perubahan-perubahan jika dipandang perlu,” katanya.

Menurutnya pemuda memegang peranan penting dalam mengatasi persoalan radikalisme. “Karena sasaran atau targetnya (radikalisme) adalah anak muda, maka yang mesti berperan banyak dalam mencegahnya pun diharapkan dari para pemuda,” ungkap mantan ketua Komisi III DPR tersebut.

Terpapar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada ruang bagi radikalisme di tubuh aparatur sipil negara (ASN). Dia menjelaskan apabila ditemukan ASN terpapar radikalisme, maka sanksi tegas berupa non-job hingga pemecatan telah menanti.

“Kalau ASN sudah terpapar radikalisme dan terorisme, maka jangan harap bisa naik jabatan, pecat saja. Ada ASN yang dipecat, ada turun jabatan, hingga non-job. Jujur saja, saya menjabat Menteri PAN dan RB itu setiap bulan harus teken dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), lantaran sebanyak 70-an ASN kena sanksi akibat terpapar terorisme,” ungkapnya.

Mantan Menteri Dalam Negeri itu menyatakan secara ideologi paham radikalisme sangat bertolak belakang dengan muruah kebinekaan Indonesia. “Tantangan terbesar saat ini adalah masuknya haluan radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat, yang memecah dan merenggut keutuhan NKRI, bahkan hendak mengganti ideologi negara. Ini menjadi poin penting dan tidak bisa dibiarkan,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Formappi: Kinerja DPR 2021 Tidak Akan Lebih Baik dari 2020

Formappi melihat rapat-rapat virtual yang dipadukan dengan kehadiran fisik di ruangan rapat DPR masih akan mewarnai sebagian besar waktu DPR dalam bekerja.

POLITIK | 4 Januari 2021

Jokowi Alokasikan Anggaran Bansos Rp 110 Triliun

Program bantuan tunai berupa bantuan sembako, program keluarga harapan (PKH), dan bansos tunai akan terus dilanjutkan hingga akhir 2021.

POLITIK | 4 Januari 2021

Pendapat Amien Rais Terkait FPI Dinilai Tidak Tepat

Demokrasi memang menjamin hak-hak sipil dan politik. Namun demikian, juga harus banyak belajar dari pengalaman sejumlah negara, termasuk di Timur Tengah.

POLITIK | 4 Januari 2021

PBNU: Pemerintah Tidak Anti Ormas Islam

"Masih banyak organisasi, ada 80-an organisasi Islam masih tetap jalan," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud.

POLITIK | 3 Januari 2021

Ahmad Basarah Minta Pemerintah Lebih Rangkul Ormas Moderat

Ahmad Basarah meminta pemerintah lebih merangkul dan mendukung organisasi keagamaan yang moderat dan loyal mendukung persatuan-kesatuan bangsa.

POLITIK | 2 Januari 2021

Survei LKPI: PDIP dan Golkar Berebut Posisi Teratas

PDIP dan Partai Golkar masih berada di urutan teratas jika Pemilu digelar pada saat ini.

POLITIK | 2 Januari 2021

Positif Covid-19, Kondisi Plt Ketum PSI Giring Ganesha Stabil

Sang istrinya Cynthia, dan anak-anak dinyatakan negatif Covid-19.

POLITIK | 2 Januari 2021

Presiden Jokowi Harapkan 2021 Jadi Tahun Pemulihan

Tahun 2021 akan menjadi tahun bersejarah yaitu sebagai tahun pemulihan kehidupan seluruh bangsa Indonesia dan dunia.

POLITIK | 31 Desember 2020

Catatan Akhir Tahun Almisbat, 2020: Tahun Penuh Marabahaya

Berbagai peristiwa yang terjadi selama tahun 2020 membuatnya layak disebut –meminjam istilah Bung Karno– sebagai tahun vivere pericoloso atau penuh marabahaya.

POLITIK | 31 Desember 2020

PKB Dukung Pembubaran FPI, Maman Minta Umat Islam Kuatkan Komitmen Dakwah Ramah

PKB mendukung keputusan tegas pemerintah membubarkan FPI.

POLITIK | 30 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS