Sepanjang 2020, DPR Hampir Nihil Lahirkan UU Baru
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sepanjang 2020, DPR Hampir Nihil Lahirkan UU Baru

Kamis, 7 Januari 2021 | 17:30 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai kinerja DPR selama tahun 2020 hampir nihil legislasi atau pembuatan Undang-Undang (UU). Dalam fungsi anggaran, kinerja DPR selama tahun 2020 juga abai dalam pengelolaan APBN.

“Selama tahun 2020, DPR hanya berhasil menyelesaikan pembahasan tiga RUU Prolegnas Prioritas. Antara capaian dan target masih sangat jauh,” kata peneliti Formappi Lusius Karus dalam catatan refleksi awal tahun kinerja DPR di kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Ia menjelaskan DPR telah menetapkan 37 RUU Prioritas yang harus diselesaikan tahun 2020. Tetapi kenyataanya sampai akhir tahun, masih ada 34 RUU yang tidak bisa diselesaikan.

“Memang ada 11 RUU yang sempat dibahas dan memasuki tahapan pembentukan, mulai dari penyusunan hingga pembahasan. Sedangkan 24 RUU Prioritas lainnya belum digarap sama sekali,” jelas Lusius.

Dia menyebut publik hanya dihibur dengan adanya 10 RUU Kumulatif Terbuka yang berhasil disahkan menjadi UU. Beberapa di antaranya adalah RUU APBN 2021, RUU Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Keuangan; dan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019.

Peneliti Formappi bidang anggaran Yohanes Taryono menyebut penyerapan anggaran Kementerian dan Lembaga Negara non Kementerian (K/L) pada APBN TA 2020, tidak semua Komisi DPR bersama mitra kerjanya melakukan pembahasan. Formappi hanya menemukan Komisi IV, V, VI, dan VIII yang melakukan pembahasan. Selain itu, terhadap serap anggaran K/L APBN 2020, Komisi DPR hanya bersikap datar-datar saja, yakni memberikan apresiasi, memahami, menerima, meminta, mendorong, dan mendesak terhadap mitra kerjanya.

Sementara dalam pembahasan postur APBN 2021, DPR tidak berhasil menekan pemerintah untuk memperbesar pendapatan dan menurunkan belanja negara. Yang terjadi justru sebaliknya, dimana target pendapatan yang diajukan pemerintah sebesar Rp1.776,4 triliun diturunkan sebesar Rp 32,8 triliun menjadi Rp1.743,6 triliun. Sementara belanja Negara dinaikkan dari target Pemerintah sebesar Rp2.747,5 triliun menjadi Rp 2.750,0 triliun (meningkat Rp2,5 triliun). Dengan demikian defisit APBN 2021 semakin besar, dari semula sejumlah Rp 971,2 triliun (5,50% dari PDB) menjadi sebesar 1.006 triliun (5,70% dari PDB).

“Pembiayaan atas defisit ini d iantaranya dengan utang. Maka DPR dapat dikatakan mendorong Pemerintah menambah utang,” ujar Taryono.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Diwarnai Kerusuhan, Kongres Sahkan Biden sebagai Presiden AS

Kongres resmi menetapkan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat pada Kamis dini hari (7/1/2021).

POLITIK | 7 Januari 2021

Bernad Sutrisno Resmi Jabat Posisi Sekjen KPU

Kegiatan pelantikan berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

POLITIK | 7 Januari 2021

PSI Dukung Risma sebagai Garda Terdepan Penyaluran Bantuan untuk Rakyat

PSI dukung sepenuhnya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, sebagai garda terdepan salurkan bantuan sosial tunai untuk meringankan beban rakyat di masa pandemi.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Langkah Pengetatan PSBB di Jawa dan Bali Dinilai Tepat

"Jika perlu jangan tanggung, tetapi total atau lockdown ketat selama kurun waktu dua minggu tersebut,” kata ekonom Universitas Surakarta Agus Trihatmoko.

POLITIK | 6 Januari 2021

Blusukan Mensos Risma di Jakarta Patut Ditiru

Menurutnya, memaknai blusukan antara politisi dan masyarakat tentu berbeda. Yang penting adalah bagaimana rakyat memaknainya.

POLITIK | 6 Januari 2021

Jokowi: Gencarkan Protokol Kesehatan, Jangan Sampai RI Lockdown

Bila Covid-19 tidak dikendalikan, maka Indonesia akan mengalami kondisi yang sama dengan kota-kota besar dari negara lain yang akhirnya harus melakukan lockdown

POLITIK | 6 Januari 2021

Suka Main Hakim Sendiri, Pelarangan FPI Dinilai Sudah Tepat

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap sebaiknya pembahasan terkait legal atau tidaknya pelarangan FPI disudahi.

POLITIK | 5 Januari 2021

Vaksinasi Mulai Dilakukan, DPD Apresiasi Pemerintahan Jokowi

DPD juga mengapresiasi langkah Jokowi sebagai orang pertama yang menerima vaksin Covid-19.

POLITIK | 5 Januari 2021

DPD: Pemda Harus Siap Jalankan Vaksinasi Covid 19

Kesiapan dan kerja keras Pemda menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan vaksin untuk melawan wabah Covid 19.

POLITIK | 5 Januari 2021

Tahun 2025, Seluruh Tanah di Indonesia Bersertifikat

Hari ini, Presiden Jokowi menyerahkan sebanyak 584.407 sertifikat kepada para penerima yang tersebar di 26 provinsi atau 273 kabupaten/kota.

POLITIK | 5 Januari 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS